Pembacaan ikrar setia Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dari mantan simpatisan Harokah Islam Indonesia, eks Darul Islam/Tentara Islam (DI/TII), dan eks Negara Islam Indonesia (NII) di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Lampung, CNN Indonesia -- Ken Setiawan menceritakan kekecewaan para korban Negara Islam Indonesia (NII) saat melapor ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama, dan Kepolisian. Kekecewaan itu mendorongnya mendirikan NII Crisis Center.

"Kami menganggap bahwa negara jahat sekali telah melakukan pembiaran terhadap gerakan radikal di Indonesia," kata Ken Setiawan dalam keterangan tertulisnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (3/1).

Ken mengatakan bagaimana tidak kecewa, timnya menerima ribuan laporan dari masyarakat yang kerabatnya terpapar radikalisme, tapi tidak ditanggapi dengan serius oleh negara. Menurutnya, mereka malah dihakimi.

"Waktu itu, NII Crisis Center sempat mengumpulkan puluhan orang tua yang anaknya terpapar (paham) radikal, ada yang mengkafirkan orang tua, lalu ada yang hilang dari rumah, ada yang depresi bahkan ada yang gila karena diancam dan diteror oleh kelompok NII," ujarnya.

Ken kemudian mengajak puluhan keluarga korban itu ke MUI Pusat. Mereka melaporkan bahwa anak-anaknya telah terpapar ajaran sesat NII.

Dari laporan itu, pihak keluarga berharap mendapatkan petunjuk dan solusi, tapi oleh tokoh MUI justru dijawab jika anak mereka terpapar ajaran sesat berarti orang tua tidak bisa mendidik anaknya dengan benar, sehingga anaknya mengikuti ajaran sesat.

"Saat itu, ada orang tua yang menceritakan anaknya yang ikut NII sudah hilang sekitar 2 bulan tidak pulang ke rumah. Lalu dijawab oleh tokoh MUI bahwa keluarga tenang saja, wong anaknya sudah besar nanti juga pulang," katanya.

Jawaban tersebut, menurut Ken, sangat menyakitkan keluarga korban yang datang ingin mendapatkan petunjuk dan solusi, ini malah justru dihakimi.

Kekecewaan berlanjut ketika ada orang tua korban menceritakan bahwa anaknya direkrut oleh NII yang berpusat di Pesantren Al-Zaytun. Tokoh MUI tersebut mengatakan itu urusan lembaga pendidikan pesantren adalah tugas Kemenag bukan MUI. Lalu, mereka diarahkan agar melapor ke Kemenag.

"Kami pun beramai-ramai datang ke Kemenag. Di sana (Kemenag) pun jawabannya tidak memuaskan, karena menurut pejabat Kemenag persoalan NII itu urusan makar atau mendirikan negara dalam negara dan itu bukan wewenang Kemenag tapi wewenang Kepolisian. Kami direkomendasikan, agar melapor ke Mabes Polri," kata dia.

Saat melapor ke Mabes Polri, lanjut Ken, NII Crisis Center dan keluarga korban kembali gigit jari. Polri tidak bisa menindak NII jika kasus yang dilaporkan belum memenuhi alat bukti makar atau mendirikan negara dalam negara. Sementara orang tua korban, hanya bisa menceritakan putra-putri mereka yang direkrut NII yang berpusat di Pesantren Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat.

Akhirnya, NII Crisis Center dan keluarga korban pulang dengan tangan hampa. Mereka bingung harus mengadu ke mana lagi. MUI, Kemenag dan Mabes Polri yang diharapkan bisa membantu, ternyata tidak bisa berbuat banyak, tapi justru menyalahkan orang tua korban.

"Dari kekecewaan dan sadar diri inilah, akhirnya saya menginisiasi berdirinya NII Crisis Center dengan membuat kanal pengaduan di web www.niicrisiscenter.com dan menindaklanjuti laporan satu persatu dengan swadana," ungkapnya.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Ketua MUI Cholil Nafis dan Waketum MUI Marsudi Syuhud untuk mengonfimasi hal ini, namun belum ada tanggapan. Begitu pula dengan pihak Kementerian Agama yang belum merespons.

CNNIndonesia.com juga telah berupaya menghubungi Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dan Kabag Banops Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar terkait hal tersebut. Namun keduanya masih belum memberikan tanggapan.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...i-negara-jahat

Kenapa pada lepas tangan ya?