Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, blak-blakan menunjukkan ketidaksetujuannya akan pencapresan Anies Baswedan oleh Partai NasDem.

Fahri mengaku sikapnya bukan didasarkan dengan alasan personal, melainkan karena tidak sepakat dengan mekanisme yang berlaku.

"(Mereka) berasumsi bahwa massa emosi itu harus dikonsolidasi kembali, menjadi massa dari seorang calon, itu yang saya tentang," ujar Fahri, dikutip dari kanal YouTube Macan Idealis, Jumat (6/1/2023).

Namun Fahri sendiri juga menyayangkan pencapresan sosok-sosok seperti Anies maupun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurutnya mereka adalah pejabat publik yang mudah mendapatkan popularitas tetapi tidak memahami betul masalah politik.

"Teman-teman ini kan populer karena jadi eksekutif, gubernur. Nggak adilnya sistem kita ini, kalau orang jadi gubernur, populer, surveinya nomor satu kalau nggak Ganjar, Anies, Ridwan Kamil, Khofifah, ini kan orang-orang manggung gunting pita sebagai gubernur," tutur Fahri.

"Tapi rute leadership bukan itu. Rute leadership itu adalah penggemblengan oleh partai politik dan kekuatan yang dibangun secara personal," sambungnya.

Fahri pun "menyalahkan" tingkat elektabilitas yang hanya didasarkan pada survei. Sebagai eksekutif, tentu nama-nama itu sangat familiar di mata masyarakat, jauh berbeda dengan pelaku politik.

"Orang dicalonkan karena dia menjadi gubernur yang kerjanya saban hari memang gunting pita, pakai uang APBN bangun taman. Ini apa hebatnya? Gunting pita, bangun jembatan, bangun taman, pakai duit APBN. Itu nggak bagus dong, nggak fair," jelasnya.

Fahri lantas membandingkan dengan dirinya, yang notabene pelaku politik praktis, yang juga pernah melakukan sederet hal lain tetapi tidak tersorot karena bukan eksekutif pemerintahan.

"Kalau nominasi mengandalkan survei, terlalu gampang, nanti orang nggak akan ngurus partai lagi, nggak akan urus backbone dari demokrasi. Pilih saja provinsi-provinsi ini, saban hari kita action, gunting pita, pakai APBD untuk bangun taman bangun jembatan penyeberangan, gitu doang. Masa itu leadership?" katanya.

Karena itulah Fahri mendorong agar ada regulasi untuk mewajibkan ketua umum partai yang boleh mencalonkan diri sebagai calon presiden.

"Biar lengkap (pengalaman kepemimpinannya), jangan orang-orang nggak jelas. Pedagang bayar tiket, nyohor dia jadi calon, masukin ke dalam survei, ini kaderisasi bangsa yang bobrok," ungkap Fahri.

"Masa orang gara-gara punya duit, bayar tiket, masukin diri ke survei, lalu dia bilang calon presiden. Lha terus gue apa bos? Demo dari tahun 98, berkelahi sama rezim, nggak masuk survei," imbuhnya.

Fahri juga membandingkan dengan asam garam pengalamannya di dunia politik. "Bangun dari partai, dipecat lagi di partainya, nggak jadi apa-apa. Enak aja, kan nggak fair," pungkasnya.

https://www.suara.com/news/2023/01/0...atnya-gak-fair

Partai politik itu sebenarnya milik publik..
Partai politik itu sekolah bagi calon pemimpin-pemimpin bangsa ini.
Kaderisasi hal yang sangat di butuhkan agar demokrasi jalan sesuai jalurnya.
Ane termasuk orang tidak pernah suka dengan partai politik manapun kecuali partai baru macam PSI.

Lha kenapa ane suka yg baru.
PSI bagi ane wajah baru partai yang di isi oleh orang-orang baru dunia perpolitikan.
Bila kelak PSI menjadi Tua dan mulai kaya partai lama kelakuaannya yaa ane akan berhenti mendukungnya.
Tidak pelak mank partai politik ini ibarat buah simalakama.
Satu sisi di butuhkan dalam berdemokrasi tapi di sisi lain justru merusak karna ulah kader2nya.
Kembali ke ucapan fahri ini.
Harusnya partai politik itu punya malu bila gagal menggembleng kader2nya menjadi pemimpin dan tentu yang bermental baik.
Dengan merekrut seseorang non partai menandakan bahwa perekrutan tersebut sebenarnya sebuah aib karna dgn begini menandakan partainya tidak mampu melahirkan pemimpin.
Ingat hanya partai yang punya tiket tuk jadi pemimpin dengan tujuan bahwa hanya lewat partai dan dididik partai lah seseorang bisa mencoba naik tahta mengatur negara ini..
Inilah makna sistem demokrasi sebenarnya.