Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

mabdulkarimAvatar border
TS
mabdulkarim
KPK Sebut Pergerakan Pemerintahan di Papua Membaik jika Lukas Enembe Ditahan


Candra Yuri Nuralam • 05 Januari 2023 21:08 
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan Gubernur Papua Lukas Enembe sukarela mendatangi markasnya. Karena, pemerintahan di Bumi Cenderawasih dinilai membaik jika Lukas ditahan.

"Kecuali dari Lukas Enembe yang menyampaikan akan kooperatif, yang bersangkutan bersedia ke Jakarta, itu akan lebih bagus. Buat masyarakat juga lebih bagus. Jalannya pemerintahan di daerah juga lebih bagus," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 5 Januari 2023.

Alex mengatakan saran itu diberikan karena Lukas terus menerus absen untuk menjalankan tugasnya sebagai gubernur karena sakit. KPK bisa merawat dia jika mau ditahan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?HappyInspireConfuseSad
"Yang bersangkutan sudah lama enggak berkantor di kantor gubernur, tapi di rumah yang bersangkutan. Relatif jalannya roda pemerintahan sudah agak terganggu," ucap Alex.

Saran itu diharap dipertimbangkan. Lukas diharap tidak meninggikan egonya ketimbang kepentingan orang banyak.

"Ini juga harus jadi perhatian dari bapak LE (Lukas Enembe) maupun PHnya (penasehat hukum). Jangan sampai karena peristiwa ini publik jadi terganggu peristiwa seperti ini," ujar Alex.

Kasus dugaan suap dan gratifikasi ini bermula ketika Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijantono Lakka mengikutsertakan perusahaannya untuk mengikuti beberapa proyek pengadaan infrastruktur di Papua pada 2019 sampai dengan 2021. Padahal, korporasi itu bergerak di bidang farmasi.


KPK menduga Rijantono bisa mendapatkan proyek karena sudah melobi beberapa pejabat dan Gubernur Papua Lukas Enembe sebelum proses pelelangan dimulai. Komunikasi itu diyakini dibarengi pemberian suap.

Kesepakatan dalam kongkalikong Rijantono, Lukas dan pejabat di Papua lainnya yakni pemberian fee 14 persen dari nilai kontrak. Fee harus bersih dari pengurangan pajak.

Setidaknya, ada tiga proyek yang didapatkan Rijantono atas pemufakatan jahat itu. Pertama yakni peningkatan Jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar.

Lalu, rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar. Terakhir, proyek penataan lingkungan venue menembang outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.
Baca: Lukas Enembe Diduga Tak Sendirian Terima Suap

Lukas diduga mengantongi Rp1 miliar dari Rijantono. KPK menduga Lukas menerima duit haram dari pihak lain.

Dalam kasus ini, Rijantono disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Lukas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


https://www.medcom.id/nasional/hukum...enembe-ditahan


Serahkan diri biar bisa dirawat di Singapura
atau nunggu jadi terdakwa dipengadilan dan digempur aparat gabungan

KPK Selidiki 50 Juta Dolar Singapura Diduga Milik Lukas Enembe di Rumah Judi



Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Sumber : Antara Share :

VIVA Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan kepemilikan uang 50 juta dolar Singapura milik Gubernur Papua Lukas Enembe di rumah judi atau kasino di Singapura. Dugaan itu sebelumnya sempat diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Ada informasi juga dari PPATK terkait dengan uang atau dana di rekening rumah judi di Singapura sekitar 50-an juta dolar Singapura atau Rp500-an miliaran lebih itu temuan dari PPATK. Tentu saja informasi-informasi tersebut juga pasti akan kami dalami," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantornya, Jakarta, Kamis, 5 Januari 2023.

Kendati demikian, Alexander menuturkan, KPK masih fokus pada dugaan suap Rp1 miliar yang diterima oleh Lukas Enembe. Lembaga antikorupsi memastikan telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam kasus itu, yakni Lukas serta direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka yang kini sudah ditahan KPK.


Gubernur Papua, Lukas Enembe. Photo : Fikri Halim/VIVA.co.id

PPATK, kata Alex, sebelumnya juga sempat mengungkap ihwal pemblokiran rekening Lukas Enembe sekitar Rp70 miliar. Terkait hal itu, Alex memastikan KPK juga bakal mendalaminya.

PPATK menemukan dugaan transaksi 55 juta dolar Singapura atau sekitar Rp560 miliar yang terkait dengan Lukas Enembe ke kasino.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, lembaganya telah menelusuri keuangan Lukas sejak 2017. Dari tahun 2017 sampai saat ini, PPATK sudah menyampaikan 12 hasil analisis ke KPK terkait kasus Lukas yang dia sebut memiliki banyak variasi dengan nilai transaksi mencapai ratusan miliar.

"Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai Sin$ 55 juta atau Rp 560 miliar itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu," kata Ivan saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 19 September 2022.


Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berbicara kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Kamis, 5 Januari 2023, tentang penahanan Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijantono Lakka sebagai tersangka penyuap Gubernur Papua Lukas Enembe.

Photo : VIVA/Edwin Firdaus

Bahkan Ivan mengatakan, dalam satu periode waktu ada setoran tunai dengan nilai fantastis mencapai 5 juta dolar Singapura. PPATK juga menemukan adanya pembelian jam tangan senilai Rp550 juta oleh Lukas.

"PPATK juga mendapatkan informasi bekerja sama dengan negara lain dan ada aktivitas perjudian di dua negara yang berbeda, dan itu juga sudah PPATK analisis dan sudah PPATK sampaikan kepada KPK," kata Ivan.

PPATK turut membekukan transaksi sejumlah pihak pada 11 penyedia jasa keuangan. Para pihak tersebut diduga memiliki kaitan dengan kasus Lukas. Total nilai transaksi pada rekening yang dibekukan senilai Rp71 miliar.

https://www.viva.co.id/berita/nasion...ah-judi?page=2
Duit banyak banget buat judi
nomorelies
muhamad.hanif.2
muhamad.hanif.2 dan nomorelies memberi reputasi
2
889
10
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan PolitikKASKUS Official
671KThread40.9KAnggota
Terlama
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.