PKS Risau, Isu Presiden Tiga Periode Jalan Terus Lewat Gerakan Kumpul-kumpul

Beranda

...

Berita dan Politik
PKS Risau, Isu Presiden Tiga Periode Jalan Terus Lewat Gerakan Kumpul-kumpul

samsol...

29-11-2022 19:38

PKS Risau, Isu Presiden Tiga Periode Jalan Terus Lewat Gerakan Kumpul-kumpul

PKS Risau, Isu Presiden Tiga Periode Jalan Terus Lewat Gerakan Kumpul-kumpul Relawan Jokowi

Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) khawatir isu tiga periode Presiden Joko Widodo tetap berlanjut. Kekhawatiran itu semakin menguat karena masifnya gerakan para relawan Jokowi.

Belakangan relawan melakuan acara pertemuan akbar di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta pada Sabtu pekan lalu. Pertemuan itulah yang kemudian dirisaukan PKS akan adanya gerakan tiga periode.

"Tetap khawatir tiga periode, karena gerakan relawan bukannya berhenti malah jalan terus, berbahaya," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Selain dari gerakan relawan, kehawatiran Mardani akan tiga periode juga dari gerak-gerik di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurutnya sejauh ini isu tiga periode masih terbuka.

"Tetap kita khawatir, apalagi ada pintunya tuh, konvensi kenegaraan, PPHN itu. Artinya peluang amandemen tetap ada dan kala isu tiga periode tidak tertutup," ujar Mardani.

PKS, kata Mardani jelas menolak tiga periode.
Ia bahkan mendorong Presiden Jokowi untuk menegaskan kembali penolakannya guna meredam isu itu tidak sampai berkembang.

"Tolak tiga periode dan dorong Pak Jokowi sudah serahkan ke partai politik urusan capres 2024," katanya.

Diketahui, sejumlah orang dalam acara silaturami akbar relawan Jokowi bertajuk Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (26/11) tampak membentangkan spanduk bertuliskan 'Jokowi 3 Periode'.

Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi sejumlah massa tersebut mengenakan pakaian didominasi warna putih. Selain kaos, mereka juga menggunakan ikat kepala berwarna putih.

Terlihat mereka membawa spanduk bertuliskan kalimat "Jokowi 3 Periode". Kalimat tersebut ditulis dengan warna merah.

Adapun terlihat orang-orang tersebut berdiri tepat di depan panggung dimana Presiden RI Jokowi sedang berpidato.

Sementara itu usai acara, Ketua Pelaksana Gerakan Nusantara Bersatu yang digagas relawan Jokowi, Aminuddin Maruf, mengatakan, Jokowi sudah secara tegas menyampaikan penolakan terhadap 3 periode.

Menurutnya, sikap Jokowi soal isu 3 periode tidak perlu untuk dijelaskan kembali.

"Kan tadi deklarasi kami jelas, bersama pak Jokowi bersama pak Jokowi bersama pak Jokowi," kata Aminuddin usai acara di GBK.

https://www.suara.com/news/2022/11/2...-jokowi?page=2

Yuk kita analisa pelan2 isu 3 periode ini.

Quote:

JawaPos.com – Polemik wacana jabatan Presiden Indonesia ditambah menjadi tiga periode menuai pro dan kontra. Isu itu pun kini ramai diperbincangkan masyarakat. Ternyata, ide penambahan periode jabatan Presiden Indonesia muncul pertama kali dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Wakil Ketua MPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani membeberkan tidak mau menjawab urgensi MPR menambah masa jabatan kepala negara menjadi tiga periode. Sehingga semua pihak untuk menanyakannya ke Partai Nasdem yang mengusulkannya.

“Tentu ini harus ditanyakan kepada yang melayangkan ini kan bukan saya yang melayangkan. Ini ada yang menyampaikan seperti ini, kalau tidak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi Nasdem,” ujar Arsul, Jumat (28/11).

Arsul mengatakan untuk penambahan jabatan kepala negara sampai saat ini masih hanya sebatas wacana. Pasalnya sampai saat ini MPR masih terus melakukan audiensi dengan masyarakat terkait amandemen. “Di dalam jadwal MPR sendiri di tahun 2020 bahkan 2021 menampung berbagai aspirasi masyarakat,” katanya.

Sementara pada hari yang sama diutarakan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan ide tujuh tahun masa kepresidenan tapi dibatasi hanya satu periode. Ketua DPP PSI, Tsamara Amany Alatas mengatakan jika jabatan kepala negara hanya tujuh tahun dan hanya satu periode. Maka Presiden Indonesia akan fokus kepada jabatannya.

“Jika hanya satu periode, setiap presiden akan bekerja semaksimal mungkin, fokus bekerja buat rakyat dan tak memikirkan pemilu berikutnya,” kata Tsamara.

Menurut Tsamara, masa jabatan satu periode akan membuat presiden terlepas dari tekanan politik jangka pendek, lebih fokus untuk melahirkan kebijakan terbaik. Politik akan terbebas dari pragmatisme.

Tsamara mengatakan, masa kepemimpinan perlu diperpanjang sampai tujuh tahun agar setiap presiden punya waktu cukup untuk mewujudkan program-program kerjanya. “Selanjutnya, satu periode ini akan menghilangkan konsep petahana dalam pemilihan presiden. Maka tak ada lagi kecurigaan bahwa petahana memanfaatkan kedudukannya untuk kembali menang pemilu,” ungkapnya.

‎Kemudian pada Selasa (26/11), Sekretaris Fraksi Nasdem, Saan Mustofa mengatakan, pihaknya tengah mengkaji amandemen menyeluruh UUD 45. Salah satunya adalah wacana penambahan masa jabatan presiden.

Sehingga, sampai saat ini Nasdem masih mengkaji mengenai penambahan masa jabatan tiga perioden yang sebelumnya ramai diperbincangkan.

“Jadi kita mewacanakan itu ke publik dan kita sedang menyerap, sikap publik seperti apa soal GBHN, soal MPR, soal masa jabatan presiden. Bahkan terkait juga soal bagaimana sikap publik terkait dengan pemilu yang 2019 kemarin itu yang antara pileg dan pilpres disatukan,” tutur Saan Mustopa.

Nasdem melihat penambahan masa jabatan presiden bukan soal jumlah. Tetapi bagaimana masa jabatan ini dihubungkan dengan proses pembangunan. “Jadi misalnya gini kalau kita punya seorang presiden yang baik, yang hebat, ternyata misalnya programnya belum selesai, tiba-tiba masa jabatannya habis, kan sayang. Ketika berganti akan ganti kebijakan, kesinambungannya kan terhenti,” jelasnya.

Ketua Nasdem Jabar itu mengatakan, karena alasan tersebut muncul wacana untuk menambah masa jabatan presiden satu periode lagi.

“Makanya ada wacana kenapa kita enggak buka wacana satu periode lagi menjadi tiga periode,” ucap Saan.

Sementara saat ini ada dua partai politik yang menolak penambahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, itu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

dari sini mulai di goreng oleh amien rais, pks dan demokrat.
Kini mau di goreng lagi ama pks.
Sebenarnya ini konyol tapi juga bikin jengkel.
Pihak2 yg menggoreng sibuk urusin ini padahal merekalah yg punya power tuk mengubah undang2 di senayan sana.
Kini pks mulai melancarkan lagi dgn kekonyolan pula.
Yg datang kesana dan bawa spanduk presiden 3 periode itu siapa..?

Seberapa powerpul mereka bisa merubah undang2 yg ada...?

Konyolkan liat statemen nih politikus.

Seolah2 buta administrasi tata negara yg ada.

Kemudian minta jkw tuk ngomong lagi klo menolak 3 periode.

Udah 4 x jkw bilang menolak.

Masih aja di suruh lagi tuk menolak. emoticon-Leh Uga

Yg tebar isu ini di kalangan elit politik itu bukan dari pdip yg notabene partainya jokowi.

Lucu yaaa bin konyol.

Yg ngomong siapa eh yg di serbu siapa.

Jkw tdk mungkin bisa mengamandemen.

Di MPR itu ada kader pks yg bercokol.

pdip sendiri dan jkw dah tegas menolak amandemen 3 periode.

Gerindra juga menolak terlebih sekarang dah resmi berkoalisi dgn pkb.
PPP juga menolak.
Pks dan demokrat menolak.

Gimana bisa ngerubah klo banyak partai yg menolak.

Sudahilah kekonyolan anda.

Menurut ane...

Anda sedang khawatir dgn gerak gerik jkw dan relawannya.

Massa jkw itu lumayan banyak dan menurut ane jkw dan massanya sedang berkonsilidasi di 2024 demi melanjutkan apa yg di lakukan jkw selama ini.

Sedangkan anda dan kawan2 anda yg tak kunjung bersatu hingga hari ini ingin melakukan perubahan di bawah pilihan kalian yaitu anies.

Anies jelas selama memimpin jakarta berbeda jalan.
Normalisasi di ganti naturalisasi yg hingga kini masih misterius keberadaannya.

Demi berbeda malah menghambat penanganan banjir di jakarta.

Bagaimana di level nasional.

emoticon-Cool