Jakarta - Polemik Kampung Susun Bayam di kawasan Jakarta Internasional Stadium (JIS) masih terus berlanjut karena belum bisa dihuni warga gegara masalah ongkos sewa. Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, minta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera menuntaskan masalah tersebut.

"Saya kira memang itu merupakan kewajiban penjabat gubernur untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat, warga DKI Jakarta. Saya kira itu menjadi suatu keharusan ya," kata Achmad Yani kepada wartawan, Selasa (29/11/2022).

Baca juga: Pemprov DKI: Pengalihan Pengelola Kampung Susun Bayam Masih Opsi

Dia menyebut penyediaan rumah susun bagi masyarakat dekat JIS yang terdampak penggusuran penataan kota adalah program yang baik era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Oleh sebab itu, Achmad Yani mendorong Heru melanjutkan program tersebut.

"Bagi kami dari dewan ya memandang bahwa sesuatu yang memang menjadi kebijakan gubernur sebelumnya dan itu memang sangat bermanfaat untuk masyarakat itu saya kira perlu ditindaklanjuti, dilanjutkan gitu," ucapnya.

"Sehingga ini akan tetap jadi merupakan suatu solusi bagi warga masyarakat. Tapi kalau tidak dilanjutkan, ya sesuatu yang positif ini akan menjadi suatu persoalan bagi warga masyarakat. Pemerintah kan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik terhadap warga masyarakatnya," tambahnya.

Sebelumnya, PT Jakarta Propertindo (JakPro) mengungkapkan Kampung Susun Bayam (KSB) akan dialihkan pengelolaannya ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Hal itu telah disepakati oleh Pemprov DKI dan aparatur kewilayahan Jakarta Utara.

"Jakpro bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan aparatur kewilayahan Jakarta Utara bersepakat bahwa pengelolaan KSB akan dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Vice President Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (JakPro) Syachrial Syarief dalam keterangannya, Sabtu (26/11).

Baca juga: Heru Budi Belum Terima Laporan Pengalihan Pengelolaan Kampung Susun Bayam

Syachrial mengatakan untuk tarif sewa KSB tidak lagi berdasarkan perhitungan keekonomian JakPro, tapi merujuk ke Pergub Nomor 55 Tahun 2018.

"Jadi besaran tarif ini akan mengacu kepada Pergub Nomor 55 Tahun 2018. Jadi bukan lagi berdasarkan perhitungan tarif keekonomian JakPro," ujarnya.

"Ini perlu kita syukuri karena kita terus memperjuangkan agar warga sesegera mungkin bisa bermukim di KSB," sambungnya.

https://news.detik.com/berita/d-6434...ng-susun-bayam

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, minta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera menuntaskan masalah Kampung Susun Bayam.