- Beranda
- Berita dan Politik
Jokowi Tegaskan Pantang Menyerah Setop Ekspor Bijih Nikel meski Kalah di WTO
...
TS
mabdulkarim
Jokowi Tegaskan Pantang Menyerah Setop Ekspor Bijih Nikel meski Kalah di WTO
Jokowi Tegaskan Pantang Menyerah Setop Ekspor Bijih Nikel meski Kalah di WTO
VIVA Bisnis – Presiden Joko Widodo menghadiri acara silaturahmi dengan relawan Jokowi yang bertajuk Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 26 November 2022.
Di hadapan para relawan, Jokowi berharap nantinya Indonesia mampu menjadi salah satu dari lima negara dengan ekonomi terkuat pada tahun 2045.
“Kita ingin negara kita di 2045 menjadi lima besar dengan ekonomi terkuat di dunia; kita ingin GDP ekonomi kita bisa mencapai 7 triliun USD di 2045,” kata Jokowi.
Ilustrasi Smelter nikel. Photo : vstory
Jokowi menilai hal itu bisa dicapai dikarenakan saat ini kinerja ekonomi Indonesia saat ini dinilai sudah sangat baik. Untuk mencapai itu, Jokowi mengajak seluruhnya untuk bisa meningkatkan kerja keras bersama.
“Artinya sudah menjadi negara maju, tapi ini tidak mudah, butuh kerja keras, butuh kerja keras, butuh kerja keras,” ucapnya.
“Kalau kita konsisten dan kerja keras, berani memutuskan dan tidak takut negara mana pun--saat kita setop ekspor nikel, kita dibawa ke WTO (World Trade Organization); baru dua bulan lalu kita kalah--tapi keberanian kita, hilirisasi barang-barang mentah itu yang terus kita lanjutkan meski kita kalah di WTO,” katanya
Suasana pertemuan KTT G20 di Bali Photo : Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Selain itu, Jokowi menyebutkan bahwa kinerja ekonomi Indonesia juga mendapatkan pujian dari negara-negara lain. Sebab, permasalahan inflasi yang sedang terjadi masih mampu ditangani dengan baik.
“Alhamdulilah, kita patut bersyukur--ini kita tidak sombong tapi kita dipuji di mana-mana--pemimpin-pemimpin negara lain memuji negara kita karena kita bisa mengendalikan inflasi, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, ini yang wajib kita syukuri,” ujarnya.
Dia kembali menegaskan agar pembangunan yang sudah dikerjakan harus tetap dilakukan di masa mendatang agar harapan Indonesia untuk menjadi bagian negara terkuat dengan ekonomi yang baik bisa tercapai.
https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1548439-jokowi-tegaskan-pantang-menyerah-setop-ekspor-bijih-nikel-meski-kalah-di-wto?page=2
Indonesia tetap ngotot nikel harus diolah di Indonesia, bukan kirim bijihnya ke Eropa
Asosiasi Penambang RI Dukung Jokowi Banding Putusan WTO: Hilirisasi Hak Bangsa!
Presiden Joko Widodo menghadiri Global Food Security Forum di Kecak Ballroom, Sofitel Nusa Dua Beach Resort, Bali, Minggu (13/11). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
Indonesian Mining Association (IMA) atau Asosiasi Penambang Indonesia mendukung Presiden Jokowi melakukan banding terhadap hasil gugatan Uni Eropa soal larangan ekspor nikel Indonesia di World Trade Organization (WTO).
Pelaksana Harian Direktur Eksekutif IMA, Djoko Widajatno, mengatakan konsekuensi atas kekalahan Indonesia di persidangan tersebut belum berdampak lantaran masih ada banding untuk mendukung hilirisasi mineral di dalam negeri.
"Hilirisasi adalah hak bangsa Indonesia, yang dituntut WTO adalah pencabutan larangan ekspor nikel, industri di Uni Eropa lumpuh tidak punya bahan baku, karena mereka tidak mau berbagi keuntungan dengan Indonesia," ujar Djoko kepada kumparan, Jumat (25/11).
Djoko memaparkan, berkat digenjotnya hilirisasi nikel keuntungan dari hasil ekspor mencapai Rp 327 triliun, berbeda dengan sebelum adanya larangan ekspor nikel pendapatan negara dari sektor ini hanya Rp 29 triliun.
Dia memastikan hilirisasi tidak akan terganggu oleh putusan WTO. Bahkan, para pemimpin negara G20 dalam Bali Compendium menyepakati negara pemilik sumber daya alam berhak melakukan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah.
"Pemerintah harus dapat memberikan bukti kita membatasi ekspor untuk memenuhi hilirisasi di Indonesia, walaupun dilakukan oleh smelter dari China," ujar Djoko.
"Perang Uni Eropa dan AS dengan China, Indonesia mau dikorbankan untuk tumbal kesejahteraan kulit putih, ini bentuk kolonialisme baru yang ingin mereka ciptakan," tambahnya.
Djoko memastikan pihaknya mendukung program hilirisasi nikel di Indonesia, termasuk langkah pemerintah mengajukan banding atas gugatan Uni Eropa di sidang panel WTO.
"IMA mendukung program pemerintah yaitu dengan hilirisasi kita peroleh pendapatan lebih banyak, dan membuka lapangan pekerjaan," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengungkapkan bahwa Indonesia kalah dalam sengketa gugatan Uni Eropa terkait kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia kepada WTO.
Arifin menjelaskan, keputusan tersebut adalah hasil final putusan panel WTO di Dispute Settlement Body atas perkara larangan ekspor nikel Indonesia yang dicatat dalam sengketa DS 592.
"WTO memutuskan bahwa kebijakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO," ujar Arifin saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Senin (21/11).
Arifin mengungkapkan pemerintah berpendapat keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap sehingga pemerintah akan melakukan banding (appeal).
Selain itu, pemerintah menilai Indonesia tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai sebelum keputusan sengketa diadopsi Dispute Settlement Body (DSB).
https://kumparan.com/kumparanbisnis/asosiasi-penambang-ri-dukung-jokowi-banding-putusan-wto-hilirisasi-hak-bangsa-1zJkNLc5doW/full
Dukungan dari industri tambang dalam negeri untuk nikel Indonesia[/b]
VIVA Bisnis – Presiden Joko Widodo menghadiri acara silaturahmi dengan relawan Jokowi yang bertajuk Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 26 November 2022.
Di hadapan para relawan, Jokowi berharap nantinya Indonesia mampu menjadi salah satu dari lima negara dengan ekonomi terkuat pada tahun 2045.
“Kita ingin negara kita di 2045 menjadi lima besar dengan ekonomi terkuat di dunia; kita ingin GDP ekonomi kita bisa mencapai 7 triliun USD di 2045,” kata Jokowi.
Ilustrasi Smelter nikel. Photo : vstory
Jokowi menilai hal itu bisa dicapai dikarenakan saat ini kinerja ekonomi Indonesia saat ini dinilai sudah sangat baik. Untuk mencapai itu, Jokowi mengajak seluruhnya untuk bisa meningkatkan kerja keras bersama.
“Artinya sudah menjadi negara maju, tapi ini tidak mudah, butuh kerja keras, butuh kerja keras, butuh kerja keras,” ucapnya.
“Kalau kita konsisten dan kerja keras, berani memutuskan dan tidak takut negara mana pun--saat kita setop ekspor nikel, kita dibawa ke WTO (World Trade Organization); baru dua bulan lalu kita kalah--tapi keberanian kita, hilirisasi barang-barang mentah itu yang terus kita lanjutkan meski kita kalah di WTO,” katanya
Suasana pertemuan KTT G20 di Bali Photo : Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Selain itu, Jokowi menyebutkan bahwa kinerja ekonomi Indonesia juga mendapatkan pujian dari negara-negara lain. Sebab, permasalahan inflasi yang sedang terjadi masih mampu ditangani dengan baik.
“Alhamdulilah, kita patut bersyukur--ini kita tidak sombong tapi kita dipuji di mana-mana--pemimpin-pemimpin negara lain memuji negara kita karena kita bisa mengendalikan inflasi, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, ini yang wajib kita syukuri,” ujarnya.
Dia kembali menegaskan agar pembangunan yang sudah dikerjakan harus tetap dilakukan di masa mendatang agar harapan Indonesia untuk menjadi bagian negara terkuat dengan ekonomi yang baik bisa tercapai.
https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1548439-jokowi-tegaskan-pantang-menyerah-setop-ekspor-bijih-nikel-meski-kalah-di-wto?page=2
Indonesia tetap ngotot nikel harus diolah di Indonesia, bukan kirim bijihnya ke Eropa
Asosiasi Penambang RI Dukung Jokowi Banding Putusan WTO: Hilirisasi Hak Bangsa!
Presiden Joko Widodo menghadiri Global Food Security Forum di Kecak Ballroom, Sofitel Nusa Dua Beach Resort, Bali, Minggu (13/11). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
Indonesian Mining Association (IMA) atau Asosiasi Penambang Indonesia mendukung Presiden Jokowi melakukan banding terhadap hasil gugatan Uni Eropa soal larangan ekspor nikel Indonesia di World Trade Organization (WTO).
Pelaksana Harian Direktur Eksekutif IMA, Djoko Widajatno, mengatakan konsekuensi atas kekalahan Indonesia di persidangan tersebut belum berdampak lantaran masih ada banding untuk mendukung hilirisasi mineral di dalam negeri.
"Hilirisasi adalah hak bangsa Indonesia, yang dituntut WTO adalah pencabutan larangan ekspor nikel, industri di Uni Eropa lumpuh tidak punya bahan baku, karena mereka tidak mau berbagi keuntungan dengan Indonesia," ujar Djoko kepada kumparan, Jumat (25/11).
Djoko memaparkan, berkat digenjotnya hilirisasi nikel keuntungan dari hasil ekspor mencapai Rp 327 triliun, berbeda dengan sebelum adanya larangan ekspor nikel pendapatan negara dari sektor ini hanya Rp 29 triliun.
Dia memastikan hilirisasi tidak akan terganggu oleh putusan WTO. Bahkan, para pemimpin negara G20 dalam Bali Compendium menyepakati negara pemilik sumber daya alam berhak melakukan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah.
"Pemerintah harus dapat memberikan bukti kita membatasi ekspor untuk memenuhi hilirisasi di Indonesia, walaupun dilakukan oleh smelter dari China," ujar Djoko.
"Perang Uni Eropa dan AS dengan China, Indonesia mau dikorbankan untuk tumbal kesejahteraan kulit putih, ini bentuk kolonialisme baru yang ingin mereka ciptakan," tambahnya.
Djoko memastikan pihaknya mendukung program hilirisasi nikel di Indonesia, termasuk langkah pemerintah mengajukan banding atas gugatan Uni Eropa di sidang panel WTO.
"IMA mendukung program pemerintah yaitu dengan hilirisasi kita peroleh pendapatan lebih banyak, dan membuka lapangan pekerjaan," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengungkapkan bahwa Indonesia kalah dalam sengketa gugatan Uni Eropa terkait kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia kepada WTO.
Arifin menjelaskan, keputusan tersebut adalah hasil final putusan panel WTO di Dispute Settlement Body atas perkara larangan ekspor nikel Indonesia yang dicatat dalam sengketa DS 592.
"WTO memutuskan bahwa kebijakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO," ujar Arifin saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Senin (21/11).
Arifin mengungkapkan pemerintah berpendapat keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap sehingga pemerintah akan melakukan banding (appeal).
Selain itu, pemerintah menilai Indonesia tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai sebelum keputusan sengketa diadopsi Dispute Settlement Body (DSB).
https://kumparan.com/kumparanbisnis/asosiasi-penambang-ri-dukung-jokowi-banding-putusan-wto-hilirisasi-hak-bangsa-1zJkNLc5doW/full
Dukungan dari industri tambang dalam negeri untuk nikel Indonesia[/b]
damel88 dan 4 lainnya memberi reputasi
5
1.9K
60
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.1KThread•41KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru