Airlangga Beberkan 3 Masalah Ekonomi Paling Krusial di Asean

30 August 2022 17:40

Foto: Airlangga Hartanto dalam Kuliah Umum Indonesia, Singapore, ASEAN and the New Asian Landscape. (CNBC Indonesia/Wahyu Daniel P)

Jakarta, CNBC Indonesia -Selepas bencana Covid-19, tantangan ekonomi bagi negara-negara di Asia Tenggara (Asean) masih cukup besar ke depannya.

Salah satu yang paling krusial adalah masalah pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan yang memberikan kuliah umum di Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Senin (29/8/2022).

Menurut Airlangga, negara-negara anggota ASEAN harus berani melaksanakan reformasi domestik untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif.

Beberapa negara di Asean telah mampu mencapai angka pertumbuhan PDB yang mengesankan dalam dua dekade terakhir, namun kinerja ini harus dibayar dengan meningkatnya ketidaksetaraan pendapatan dalam masyarakat mereka.

"Merebaknya Covid-19 telah memperburuk ketidaksetaraan di Asean," ungkap Airlangga, dalam kuliah umum yang digelar di Park Royal Collection Marina Bay, Singapura, Senin (29/8/2022).

Mengutip laporan Asian Development Bank (ADB) yang dirilis pada Maret tahun ini, sebanyak 4,7 juta orang di Asia Tenggara terjerumus ke dalam kemiskinan ekstrem pada 2021 akibat pandemi.

Berdasarkan definisi ADB tentang kemiskinan ekstrem, orang-orang ini bertahan hidup dengan kurang dari US$1,51 per hari.

Kondisi ini diperparah dengan hilangnya lebih dari 9,3 juta pekerjaan di Asia Tenggara. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan skenario dasar tanpa Covid-19.

Dengan terhambatnya penciptaan lapangan kerja, pendapatan turun lebih jauh, kelompok termiskin terkena dampak paling parah.

Sebuah survei tahun 2020 yang dilakukan di negara-negara berkembang di kawasan Asean oleh ADB Institute menemukan bahwa 50% rumah tangga hanya memiliki sumber keuangan yang cukup untuk menutupi pengeluaran mereka selama satu bulan.

"Temuan ini menunjukkan bahwa Asean memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa saat kita keluar dari pandemi, semua orang dapat memperoleh manfaat yang sama dari rebound pertumbuhan ekonomi," ungkap Airlangga.

Oleh karena it, dia menilai pertumbuhan PDB yang tinggi tidak ada gunanya jika pertumbuhan tidak inklusif dan kemakmuran tidak dinikmati secara merata.

Pandemi, menurut Airlangga, sebenarnya menawarkan kesempatan bagi negara-negara Asean untuk mengatur ulang dan memikirkan kembali reformasi domestik yang dapat membantu mengatasi ketimpangan pendapatan.

Salah satunya bisa dijalankan melalui kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan yang dapat diterapkan untuk membantu pekerja berupah rendah dalam meningkatkan keterampilan mereka sendiri

Alhasil, para pekerja ini dapat menemukan pekerjaan di industri bernilai tambah tinggi yang telah berkembang pesat dengan pertumbuhan teknologi.

Sebagai catatan, kebijakan ini telah ditempuh oleh Indonesia melalui Kartu Prakerja.

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Selama pandemi, program ini diarahkan tidak hanya sebagaii program reskilling dan upskilling, tetapi juga dimanfaatkan untuk menjalankan fungsi sosial dengan menyasar pekerja atau buruh yang terkena PHK.

Selain masalah lapangan kerja dan kemiskinan, Airlangga mengingatkan kelemahan kawasan yang harus diatasi, yaitu kurangnya infrastruktur berkualitas di Asean.

Dia melihat kendala infrastruktur telah terlalu lama mengganggu potensi pembangunan ekonomi di Asia.

"Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Asia terpukul keras oleh pandemi. Proyek tertunda karena tenaga kerja yang tidak mencukupi dan pembiayaan pemerintah difokuskan pada langkah-langkah fiskal untuk menstabilkan permintaan ekonomi," ujar Airlangga.

Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan bahwa Asia Tenggara sendiri berjuang dengan kesenjangan pembiayaan infrastruktur tahunan sebesar 3,8-4,1% dari PDB, setara dengan US$114-127 miliar per tahun.

Dengan efek terburuk dari pandemi yang sekarang mereda, pembangunan infrastruktur harus kembali ke garis depan prioritas pemerintah karena ini berimplikasi penting bagi ekonomi di Asean.

Sebenarnya, Airlangga melihat ada banyak ruang untuk peningkatan investasi infrastruktur.

Dia menambahkan Indonesia telah memberikan contoh yang baik untuk diikuti oleh negara-negara Asean lainnya, yakni mendorong pembangunan infrastruktur melalui kerja sama pemerintah-swasta (PPP).

Mantan menteri perindustrian ini mengungkapkan bahwa untuk waktu yang lama, Indonesia menderita masalah konektivitas utama. Namun, Presiden Jokowi telah mendorong secara agresif penggunaan kerja sama pemerintah-swasta (PPP) untuk mempercepat proyek infrastruktur. Salah satu proyek PPP yang dicontohkan Airlangga adalah jalan tol Trans-Sumatra senilai US$33,2 miliar, yang menghubungkan provinsi-provinsi di Sumatera.

Berkaca dari megaproyek ini, Airlangga yakin Asean memiliki peluang untuk mengubah tantangan menjadi kekuatan.

Di tengah semakin intensifnya kontestasi kekuatan besar di kawasan, dan ketegangan geopolitik global, Airlangga juga mengingatkan pentingnya integrasi ekonomi di Asean.

"Ketika faktor permintaan eksternal tidak dapat diandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita, kita harus berbalik ke dalam dan mencari cara untuk lebih meningkatkan ikatan perdagangan yang ada di dalam blok tersebut," katanya.

Dengan melakukan hal ini, dia yakin ekonomi ASEAN bisa lebih tangguh dan mampu bertahan dari tantangan ekonomi global.

(haa/haa)

Sumber

Sabtu 06 Agustus 2022 20:17 WIB

Airlangga beberkan kunci sukses kembangkan UMKM (Foto: Kemenko Perekonomian)

Shelma Rachmahyanti, MNC Media

JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan kunci sukses mengembangkan UMKM. Dia menyampaikan pentingnya integrasi dan koordinasi yang baik dari seluruh pihak guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan program yang telah direncanakan pemerintah, sehingga UMKM dapat naik kelas dan menjadi penggerak perekonomian nasional.

“Kunci keberhasilan dalam mengembangkan UMKM adalah terciptanya ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung,” kata Menko Airlangga Hartarto dilansir dari Antara, Sabtu (6/8/2022).

UMKM menjadi salah satu indikator penting dalam mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional melalui kontribusinya terhadap sektor esensial. Tumbuhnya UMKM menjadi pemicu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan kerja yang tinggi serta pendistribusian pendapatan masyarakat guna pemerataan ekonomi.

Menurutnya, UMKM juga terbukti berdaya tahan di tengah pandemi, yang terlihat dari peningkatan indeks bisnis UMKM sejak kuartal III 2021 hingga kuartal II 2022. Karena itulah pemerintah memberikan perhatian penuh dalam pengembangannya, antara lain dengan mengalokasikan dana Rp121,20 triliun pada 2020 dan Rp83,19 triliun pada 2021 untuk antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR), Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), subsidi bunga non-KUR, dan Penjaminan Kredit Modal Kerja.

Adapun pengembangan UMKM telah menjadi fokus utama pemerintah sesuai dengan amanat RPJMN 2020-2024 mengenai penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi melalui strategi transformasi usaha informal menjadi formal, transformasi digital, transformasi ke dalam rantai nilai, serta modernisasi koperasi.

Transformasi formal, kata dia, dilakukan agar UMKM dapat memperoleh kemudahan terkait akses pembiayaan, pendampingan, serta rantai pasok pasar dengan cara terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha.

Di sisi lain pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai upaya untuk mendorong pemberdayaan UMKM agar menjadi formal dan mendapatkan fasilitasi dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Selanjutnya pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang bertujuan untuk mencapai rasio kewirausahaan di tahun 2024 sebesar 3.95%.

Selain itu berkaitan dengan pemberian dukungan fasilitas pembiayaan, pemerintah menyediakan skema pembiayaan yang dapat diakses UMKM sesuai kelasnya mulai dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Mekaar PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank Wakaf Mikro, pembiayaan ultra mikro, dan KUR.

Khusus bagi program KUR, pemerintah memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar tiga% hingga akhir Desember 2022 dan meningkatkan plafon KUR menjadi sebesar Rp373,17 triliun pada tahun 2022 guna merespon tingginya kebutuhan pembiayaan.

Dukungan lain juga diberikan pemerintah dengan mendorong akselerasi adopsi teknologi digital bagi UMKM agar mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen melalui pendekatan utama, yaitu penguatan ekosistem UMKM/IKM seperti pemberian kemudahan perizinan, insentif fiskal, pembiayaan, serta penguatan ekosistem e-commerce.

(kmj)

Airlangga: Regulasi Makro & Mikro Bakal Dibuat Satu Komando

26 August 2020 09:26

Foto: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021 (Tangkapan Layar Youtube)

Herdaru P & Cantika Adinda Putri

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah merumuskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Reformasi Sistem Keuangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ada hal yang cukup 'mengganggu' yang perlu diselesaikan. Terutama kewenangan makroprudensial di Bank Indonesia (BI) dan mikro di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Pemerintah sedang kaji penguatan sistem keuangan mikro dan makro untuk policy prudensial dalam satu komando. Sehingga gak ada GAP di keduanya."

"Kita sudah memperluas fungsi LPS [Lembaga Penjamin Simpanan] tapi ada gap antara PP dan UU. Makroprudensial di BI dan mikro di OJK dan ini akan diperkuat menjadi satu komando," kata Airlangga saat wawancara eksklusif dengan CNBC Indonesia TV, Rabu (26/8/2020).

Sumber

13 Mei 2022 | 05:42 WIB

Suasana deretan gedung bertingkat di Jakarta, Minggu (6/3/2022).

Ni Luh Anggela
Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Ekonomi Indonesia sepanjang triwulan I/2022 tumbuh 5,01 persen (yoy)

Bisnis.com, JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,01 persen serta inflasi terkendali membuat Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian saling memuji.

Dalam acara Halal Bi Halal Bank Indonesia (BI) yang digelar secara virtual, Kamis (12/5/2022), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Sebagaimana diketahui, perekonomian Indonesia tumbuh mencapai 5,01 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) di kuartal I/2022. Laju inflasi juga berhasil dikendalikan pada level yang rendah dalam rentang target inflasi 2022.

"Tentu ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil baik makro maupun mikro berjalan efektif," Arilangga melalui siaran pers.

Pencapaian tersebut, tentunya tidak lepas dari kerjasama antar seluruh pemangku kepentingan bersama masyarakat, salah satunya peran dari BI.

Menanggapi hal itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengucapkan terima kasih atas koordinasi dan sinergi yang terjalin kuat selama ini, antara BI dan Kementerian Bidang Perekonomian.

Perry mengatakan, BI siap untuk terus mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas, serta siap untuk berkoordinasi lebih erat lagi.

Asal tahu saja, pemerintah bersama BI telah melaksanakan beberapa program kerjasama seperti burden sharing melalui surat keputusan bersama (SKB) antara Bank Indonesia dan Pemerintah, Program Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang terus berperan dalam menjaga stabilitas harga, serta inovasi-inovasi dalam Sistem Pembayaran Digital yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Airlangga menyampaikan, kerjasama yang telah terjalin selama ini tentunya akan meningkatkan laju perputaran ekonomi nasional yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kerjasama yang terjalin selama ini, kata Airlangga akan terus dikuatkan lagi.

"Kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini agar kita kuatkan lagi, karena sudah banyak tantangan dan risiko bidang ekonomi keuangan di depan mata, baik dari pandemi Covid-19 yang belum usai maupun dampak dari konflik geopolitik," ujar Airlangga.

Editor : Anggara Pernando

Sumber