Jakarta - Pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Saiful Mujani, memprotes Rektor UIN yang dipilih langsung oleh Menteri Agama (Menag). Kemenag mengatakan kebijakan itu diatur sejak 2015.

"Pemilihan Rektor dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No 68/2015, di mana disebutkan bahwa seleksi dilakukan dalam tiga tahap," kata juru bicara Kemenag Anna Hasbie kepada wartawan, Selasa (15/11/2022).

Dia menyebut pihak senat terlibat pada tahap pertama seleksi calon rektor. Dia menyebut Menag baru dilibatkan pada tahap ketiga atau terakhir.

"Justru senat terlibat di tahap pertama, penilaian administratif dan kualitatif. Setelah itu, baru dilakukan fit and proper test oleh komisi seleksi hingga terpilih tiga kandidat. Barulah pada tahap terakhir Menag memilih salah satu dari tiga calon ini," jelasnya.

Anna mengatakan mengenai penjelasan lebih lanjut terkait pemilihan Rektor UIN Jakarta, Kemenag akan mengeluarkan keterangan tertulis hari ini.

"Hari ini akan kami kirim rilis tentang pemilihan Rektor UIN Jakarta secara lengkap," jelasnya.

Saiful Mujani Protes
Saiful Mujani memprotes pemilihan Rektor UIN oleh Menag dituangkan dalam satu utas di media sosialnya. Utas protes itu dibagikan kepada wartawan, Senin (14/11). Saiful Mujani mendengar kabar pemilihan Rektor UIN Jakarta tak transparan.

"Dapat kabar, seleksi calon rektor tempat saya ngajar, UIN Jakarta, akan diadakan di Hotel Shangri-La Surabaya. Calon yang akan diseleksi juga semuanya dari Ciputat. Tim yang menyeleksi juga hampir semua dari Depag, Jakarta. Mengapa di Hotel Shangri-La Surabaya, bukan di Depag Jakarta atau UIN Ciputat?" katanya.

Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) itu menjelaskan pemilihan Rektor UIN yang tidak dilakukan oleh internal kampus sendiri seperti kampus pada umumnya. Menag memiliki kuasa dalam menentukan sosok Rektor UIN.

"Prosedur pemilihan rektor di UIN atau di bawah Depag pada intinya tidak ditentukan oleh pihak UIN sendiri seperti oleh senat, melainkan oleh Menteri Agama seorang diri. Mau-maunya menteri aja mau milih siapa. UIN dan senat universitas tidak punya suara. Ini seperti lembaga jahiliah," ujarnya.

Kampus UIN, kata Saiful, hanya melakukan administrasi di awal pemilihan rektor. Nama-nama itu kemudian diserahkan ke Kementerian Agama, lalu diputuskan oleh menteri.

"Pihak senat UIN hanya mencatat siapa yang daftar dan memenuhi syarat. Hasil inventaris senat diserahkan oleh Rektor ke Depag untuk diseleksi oleh tim. Tim ini kemudian memilih beberapa nama untuk diajukan ke Menteri. Lalu Menteri sendiri yang milih," ucap Saiful.

Jauh-jauh hari, kata Saiful Mujani, pernah memprotes cara pemilihan rektor hanya lewat keputusan Menteri Agama. Namun protes itu tidak didengar dan pemilihan rektor hanya lewat Menteri tetap berlanjut.

Pimpinan Komisi VIII DPR Menolak
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily menolak cara pemilihan Rektor UIN ditunjuk langsung oleh Menag. Ace menganggap Rektor bukan jabatan politis yang harus dipilih oleh pejabat politik.

Ace mengatakan mekanisme serupa pernah dipertanyakan semasa Menag Lukman Hakim Saifudin masih menjabat pada 2014.

"Soal sistem pemilihan rektor untuk perguruan tinggi di bawah lingkungan Kementerian Agama RI, yaitu UIN, IAIN, dan STAIN, yang menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 68 pernah kami pertanyakan dalam rapat kerja dengan Menteri Agama di era Pak Lukman Hakim Saifuddin. Saya pernah menyampaikan agar aturan itu direvisi karena terkesan pemilihan itu sangat politis," kata Ace kepada wartawan, Senin (14/11/2022).

"Saya sendiri tidak setuju dengan mekanisme pemilihan Rektor UIN dengan mekanisme penunjukan langsung Menteri Agama setelah melalui proses seleksi 3 (tiga) besar. Memilih rektor itu bukan jabatan politis yang harus dipilih oleh pejabat politik," imbuhnya.

detik.com