Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom menilai berat untuk merealisasikan janji yang diumbar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menggratiskan listrik rakyat miskin.
Menggratiskan listrik rakyat miskin menjadi satu dari lima janji yang diumbar Cak Imin dengan nama Program Rakyat 2024.

Janji manis itu disuarakan di hadapan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto setelah melaksanakan Konsolidasi Nasional, Minggu (30/10).

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyatakan janji tersebut bakal menemui jalan terjal. Salah satunya penyesuaian dari struktur pembiayaan dan manajemen Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Ia menyebut PLN bahkan saat ini sudah merugi tanpa harus menggratiskan listrik untuk rakyat miskin. Hal ini tidak lepas dari kontrak kerja sama dengan penyedia listrik di hulu yang menjual listrik kepada PLN.


"Jadi untuk menggratiskan listrik tidak gampang, sangat-sangat tidak gampang. Yang jelas pemerintah semestinya memberikan perlindungan, paling tidak subsidi. Saya rasa dengan subsidi sudah cukup untuk masyarakat miskin, karena untuk sampai gratis agak lebih berat," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (31/10).

Cak Imin mengatakan perjuangan paling pendek untuk 2024 dimulai dengan bertekad total tahun 2023 PKB wajib memperjuangkan dan menyukseskan program listrik gratis untuk orang miskin.

"Sudah dihitung anggarannya ternyata hanya Rp17,7 triliun per tahun," terang dia.

Program listrik gratis untuk rakyat miskin ini disebut diperuntukkan bagi 24 juta rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA yang selama ini menerima subsidi listrik.

Selain program listrik gratis, Cak Imin juga bertekad menurunkan harga BBM subsidi yang berlaku untuk sepeda motor dan angkutan umum. Program ini disebut untuk membantu sebagian besar rakyat Indonesia menghadapi kesulitan ekonomi di tahun mendatang.

"Menurunkan harga BBM khusus untuk sepeda motor dan angkutan umum. Sudah dihitung kira-kira satu tahun Rp267 triliun. Ada duitnya, enggak masalah," umbar Cak Imin.

Merespons hal tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa janji tersebut mungkin saja terealisasi, bahkan tak perlu menunggu 2024.

Namun, Bhima mengatakan bahwa janji yang diumbar politisi tersebut juga perlu diimbangi dengan keberanian menunda beberapa proyek besar yang dirasa kurang penting, seperti pembangunan ibu kota nusantara (IKN) hingga Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

"Anggaran untuk menurunkan harga BBM memang ada karena APBN sedang surplus dari pendapatan komoditas. Bayangkan Agustus masih surplus Rp107,4 triliun. Kalau surplus dipakai untuk menambah subsidi BBM, setengah masalah selesai. Sisanya dari realokasi pos belanja lain," katanya.

"Tanpa tunggu 2024 juga bisa terealisasi. Daripada menjadi janji politik semu, lebih baik pendukung-pendukung pemerintah mendorong realisasinya sekarang juga," sambung dia.

Selain janji listrik gratis dan penurunan harga BBM subsidi, PKB juga melakukan program pupuk gratis untuk petani miskin. Program ini untuk membantu para petani yang memiliki lahan 0,5 hektar ke bawah.

Lebih lanjut, PKB juga akan memperjuangkan program pinjaman untuk sumber daya manusia (SDM) milenial dengan memberikan pinjaman tanpa agunan dan bunga untuk para pengusaha dan inovator milenial.

Cnnindonesia