Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS belum menyetujui usulan Partai NasDem untuk mendeklarasikan koalisi mereka bersama Demokrat pada 10 November mendatang.

Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid mengatakan partainya belum menyetujui usulan deklarasi tersebut karena pembahasan di tim kecil belum tuntas. Menurut dia, deklarasi baru akan diumumkan jika tim kecil dari masing-masing partai telah tuntas.

"Pembahasan di tim kecil belum tuntas. Kita tuntaskan dulu," kata Kholid kepada CNNIndonesia.com, Senin (31/10).

Kholid enggan menjelaskan lebih jauh soal beberapa hal yang masih dibahas dan belum disepakati tim kecil rencana koalisi NasDem, PKS, dan Demokrat.

Terlebih, dia menerangkan PKS juga harus melaporkan hasil kesepakatan di tim kecil ke Majelis Syuro. Hasil kesepakatan tersebut nantinya tetap akan diputuskan oleh Majelis Syuro pimpinan Salim Segaf Al-Jufri.

"Tim yang tergabung di tim kecil tersebut akan melaporkan hasil pembahasan ke Majelis Syuro untuk kemudian diambil keputusan," katanya.

NasDem sebelumnya mengusulkan agar rencana koalisi mereka bersama PKS dan Demokrat dapat dideklarasikan pada 10 November mendatang.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali berharap waktu tersebut akan menjadi hadiah bagi partainya karena tepat sehari sebelum ulang tahun partai. Dia juga menyebut deklarasi nantinya sekaligus akan mengumumkan cawapres pendamping Anies Baswedan.

Sementara itu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mengaku masih mempertimbangkan usulan Partai NasDem soal tanggal deklarasi koalisi.

Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Putra Mahendra menyebut, selain di internal partai, pembahasan juga masih dilakukan oleh tim kecil koalisi mereka bersama NasDem dan PKS.

"Untuk rencana deklarasi di tanggal 10 November, merupakan usulan dari teman-teman Nasdem. Masih kami diskusikan di tim kecil dan di internal partai kami," kata Herzaky dalam keterangannya.

Dia menyebut rencana membentuk Koalisi Perubahan bersama NasDem dan PKS dibentuk dengan prinsip kesetaraan. Sehingga, dia menghormati setiap usulan yang masuk dari masing-masing partai.

Menurut Herzaky, PKS dan Demokrat bebas untuk menyampaikan usulan terkait rencana koalisi ketiga partai. Namun, dia menegaskan semua keputusan tetap harus disepakati bersama.

"Setiap anggota bisa bebas berpendapat dan mengambil sikap masing-masing. Hanya, untuk apapun yang berkaitan dengan rencana koalisi, kami sepakati bersama," katanya.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...er-ditolak-pks

Bahan dasar koalisi politik itu di bagi 3...

Profit...profit dan kardus

Anies jelas jatahnya nasdem sebagai capres.

Cawapres masih di ruang abu2..

Bila ini menyangkut koalisi partai lebih dari 2 partai.

Bila salah satu mengalah bkn berarti masalah selesai.

Maka akan ada masalah satu lagi yg harus di selesaikan.

Yg mengalah akan bertanya...?

"Lu mau tawarkan apa ke gue, klo gue mundur dan setuju dgn ide kalian berdua?."

"Ini siapa yg akan mengakomodasi kepentingan kami yg besar juga demi masa depan kami?."

"Kami dah mengalah dan harus ada take and give dong!."

Akhirnya profit dan kardus yg akan dihadirkan di ujung sikap resmi koalisi ini.

Rumit koalisi ini sebenarnya...

Karena baru kali ini di indonesia partai politik mengusung capres non partai.

Klo cawapres mah dah sering terjadi.

Apakah ini perubahan yg baik di demokrasi.

Jelas ini makin memperjelas bahwa partai yg mengusung non partai gagal dalam mengoptimalkan kaderisasi partainya.

Partai politik itu instrumen utama sistem demokrasi.

Partai politik itu ranah publik tuk menjadi pendidik bagi rakyat indonesia yg ingin menjadi pemimpin bangsa ini.

Makanya tidak ada jalur lain tuk jadi Presiden kecuali melewati sebuah partai politik.