Dino Patti Djalal, mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat dan Pendiri serta Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI). Sumber: dokumen FPCI

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI (Wamenlu) Dino Patti Djalal mempertanyakan sikap Indonesia yang berbeda antara kekejaman oleh junta militer di Myanmar dan invasi Rusia terhadap Ukraina. Dia membandingkan pandangan RI dalam perang, ketika Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengeluarkan kecaman akan serangan Junta Militer Myanmar terhadap konser musik di negara bagian Kachin.

"Kenapa kita berani keras dan lantang terhadap Junta Myanmar, namun terhadap Rusia yang juga bantai warga sipil Kyiv kita jadi sangat pemalu?" kata Dino Patti Djalal dalam cuitannya sambil membagikan tautan berita pernyataan Retno, dikutip Sabtu, 29 Oktober 2022.

"Bukankah Pancasila mengajarkan kita bahwa nyawa insan Indonesia, Palestina, Myanmar, dan Ukraina semua sama nilainya dimata Allah SWT ? Bukankah kita pelopor politik luar negeri 'bebas aktif', bukan 'bebas aktif selektif' ? Saatnya kita konsisten bersikap dan berprinsip," ujar pendiri think-tank FPCI, yang pernah menjabat sebagai Wamenlu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Myanmar dikepung pertempuran sejak junta militer pada awal tahun lalu menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. Gerakan perlawanan, termasuk yang menggunakan senjata, muncul di berbagai wilayah di Myanmar. Namun junta militer melawannya dengan kekuatan mematikan.

Serangan jet Junta Myanmar pada Ahad malam, 23 Oktober 2022, di negara bagian utara Kachin menewaskan warga sipil, penyanyi lokal, dan perwira Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA), pihak yang menyuarakan pertentangan atas kekuasaan militer. Menurut laporan, estimasi jumlah korban bisa sampai sekitar 50-100 orang.

Serangan udara terbaru di konser musik kemarin memicu reaksi dari PBB hingga negara-negara Barat. Militer Myanmar menyatakan, tentara bertindak sebagai respon penyergapan dan serangan yang dilakukan KIA dan kelompok bersenjata terhadap pasukan militer Myanmar.

Saat jumpa pers di Kementerian Luar Negeri pada Kamis, 27 Oktober 2022, Retno Marsudi menyebut serangan yang dilakukan junta militer Myanmar terhadap konser musik di negara bagian Kachin harus dikecam dan tidak dapat diterima.

Retno mengatakan telah menyampaikan keprihatiannya ini dalam pertemuan Menteri Luar Negeri anggota ASEAN di Jakarta, Kamis, 27 Oktober 2022. Dia menyerukan tindakan kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan.

ASEAN juga turut menyerukan untuk menghentikan kekerasan di Myanmar buntut dari serangan tersebut. Blok itu akan menindaklanjuti implementasi 5 Point of Consensus untuk menyelesaikan masalah Myanmar di KTT ASEAN pertengahan November mendatang.

Sementara, Rusia mulai menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022. Sejak saat itu, tensi geopolitik global meningkat tajam. Blok Barat bereaksi keras atas agresi itu dengan memberlakukan sanksi dan isolasi terhadap Moskow di forum internasional. Perang juga berpengaruh terhadap krisis energi dan krisis pangan global.

Rusia menyalahkan Barat atas operasi militernya ke Ukraina. Kremlin beberapa kali menyatakan hanya melindungi warganya di Ukraina.

Indonesia memang tidak pernah menyampaikan kecaman langsung atas agresi Rusia ke Ukraina. Namun dalam beberapa kesempatan di PBB, RI mendukung resolusi yang menegaskan kedaulatan di Ukraina, seperti penolakan atas pencaplokan Rusia terhadap beberapa wilayah tetangganya.

Pada awal invasi, Perwakilan Jakarta juga ikut mendukung resolusi Majelis Umum PBB di sesi darurat yang digelar di New York, untuk menekan Rusia menghentikan perang.

Saat wawancara dengan Tempo belum lama ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan sikap Indonesia mengenai keutuhan wilayah dan kedaulatan Ukraina sangat konsisten, seperti dinyatakan piagam PBB. "Bahwa tentunya kalau kami mengatakan itu ada pihak yang tersinggung, ya, mohon maaf. Tapi kan kita harus bersikap," katanya.
https://dunia.tempo.co/read/1650669/...m-soal-ukraina
Beda kasus...
Rusia mitra penting Indonesia sejak zaman Sukarno dan lebih rumit sedangkan Myanmar menjadi masalah pelik dalam ASEAN dan stabilitas kawasan
Kalau zaman SBY apakah akan bersikap sama kayak Presiden Jokowi atau malah seperti prinsip Dito Patti Djalal yang mengecam keras Rusia?