Tangan Jokowi Penentu Nasib Papua di Tengah Drama Lukas Enembe


Presiden Joko Widodo didesak menunjuk pengganti Lukas Enembe yang sedang sakit demi keoptimalan pelayanan kepada masyarakat Papua (REUTERS/POOL)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo didesak turun tangan menangani Papua di tengah drama sakit dan kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe. Terutama dengan menunjuk penjabat gubernur.
Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy menilai pemerintah pusat perlu tegas. Menurutnya, kepentingan pelayanan masyarakat Papua harus jadi prioritas.

"Kondisi sakit dan status tersangka saya pikir sudah alasan cukup kuat bagi pemerintah menunjuk penjabat. Tinggal berani atau tidak, keberanian dari presiden dan mendagri," kata Yan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (23/10).

Yan berpendapat pemerintah pusat sudah bisa menunjuk penjabat (pj.) gubernur untuk menggantikan Lukas. Dia menyebut kondisi kesehatan Lukas sudah memenuhi syarat undang-undang agar pemerintah bisa melakukan hal itu.

Dia mengatakan kondisi akan terus memburuk jika pemerintah tak turun tangan. Terlebih lagi, masa jabatan Lukas masih tersisa kurang lebih satu tahun.

Selain itu, ada keperluan koordinasi kebijakan menyusul pemekaran tiga provinsi baru. Yan menilai peran gubernur Papua akan begitu krusial.

"Bagaimana bisa provinsi-provinsi pemekaran mereka jalankan tugasnya, sedangkan provinsi induk tidak optimal karena gubernur dalam kondisi tidak baik?" ujarnya.

Sejauh ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Lukas sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi.

Meski sudah menyandang status tersangka, Lukas belum juga memenuhi panggilan KPK. Kuasa hukum menyebut Lukas sedang sakit dan harus menjalani pemeriksaan.

Di tengah kondisi Lukas yang tak optimal, tak ada pejabat definitif yang bisa menggantikannya. Posisi wakil gubernur sudah lama kosong sejak Klemen Tinal meninggal dunia pada 21 Mei 2021.

Pendiri Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan berkata pemerintah pusat bisa menunjuk pj. gubernur dalam kasus Lukas Enembe.

Meski demikian, Djohermansyah menyarankan pemerintah untuk mengecek ulang kesehatan Lukas terlebih dahulu. Djohermansyah mengingatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur penunjukan itu hanya bisa dilakukan jika kepala daerah berhalangan tetap.

"Kalau tidak ada wakil, ya ditunjuk pj. Syaratnya bahwa dia sakit yang mengakibatkan berhalangan tetap. Kalau masih bisa teken surat, mimpin rapat lewat zoom, itu berarti tidak berhalangan tetap," ujar Djohermansyah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (23/10).

Djohermansyah mengusulkan agar Kemendagri bersurat kepada Lukas. Surat itu dikirim untuk menanyakan sakit yang dialami Lukas.

Selain itu, ia menyebut Kemendagri bisa datang ke Jayapura untuk menemui Lukas secara langsung. Dari dua langkah itu, pemerintah pusat bisa menentukan apakah perlu ada penunjukan pj. kepala daerah pengganti Lukas.

"Dagri harus memastikan penyelenggaraan pemerintahan jalan dengan baik. Pelayanan masyarakat jangan sampai tidak dilakukan karena itu merugikan kepentingan masyarakat," ucapnya.

(dhf/bmw)
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221024103138-20-864492/tangan-jokowi-penentu-nasib-papua-di-tengah-drama-lukas-enembe.

Rakyat Provinsi Papua sudah tidak enak karena pelayanan Pemprov terkendala karena yang bersangkutan 'sakit'

Keamanan Papua Diprioritaskan KPK Saat Usut Kasus Lukas Enembe



Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhati-hati dalam mengusut dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret Gubernur Papua Lukas Enembe. Keamanan di Papua dinomorsatukan selama penyidikan berlangsung.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut langkah pihaknya melihat ada kondisi khusus di Papua yang membuat keamanan harus diutamakan. Lembaga Antikorupsi tidak mau pengusutan perkara menjadi pemicu kerusuhan di Papua.

"Itu yang harus menjadi perhatian, itu berbeda teman-teman menyatakan, 'loh kok yang lain enggak', ya karena kondisinya berbeda, kalau yang lain kita enggak perlu koordinasi dengan TNI, dengan BIN, dan lain sebagainya," kata Alex di Jakarta, Selasa, 25 Oktober 2022.

Alex mengatakan KPK sudah berkoordinasi dengan seluruh pihak terkain agar Papua tetap aman selama pengumpulan bukti dilakukan. Dia menegaskan kebijakan tersebut dilakukan bukan karena Lembaga Antikorupsi memberikan karpet merah untuk Lukas.

Kasus Lukas dipastikan tetap diusut. Lembaga Antikorupsi memastikan Lukas bakal diadili di meja hijau untuk mempertanggugjawabkan perbuatannya.

"Upaya hukum sudah kami lakukan semuanya," ucap Alex.

Lukas Enembe bersedia diperiksa dokter KPK. Hal itu disampaikan Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri di Jayapura, Sabtu, 22 Oktober 2022.

Kesediaan Gubernur Enembe disampaikan dalam pertemuannya yang berlangsung di kediaman pribadinya, di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Jayapura. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat, 21 Oktober 2022, Gubernur Enembe bersedia untuk diperiksa kesehatannya.

"Gubernur Enembe memang dalam keadaan sakit," kata Irjen Fakhiri.
https://www.medcom.id/nasional/hukum/5b2J1rvb-keamanan-papua-diprioritaskan-kpk-saat-usut-kasus-lukas-enembe
Potensi rusuh besar apalagi pendukungnya ngancem merdeka kalau Lukas Enembe ditangkap
Sementara itu ULMWP udah bikin UUDS Papua Barat beberapa waktu lalu Ada kaitan kah?

Soal Pimpinan Akan Berangkat Cek Kondisi Lukas di Jayapura, Alexander KPK: Bisa Ketua Atau yang Lain
Soal Pimpinan Akan Berangkat Cek Kondisi Lukas di Jayapura, Alexander KPK: Bisa Ketua Atau yang Lain
Lukas Enembe, Gubernur Papua sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi yang perkaranya ditangani KPK. (Antara)
Bagikan:

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memutuskan siapa pimpinannya yang akan ikut berangkat ke Jayapura mengecek kondisi Gubernur Papua Lukas Enembe. Siapapun bisa berangkat ke sana.

"Pimpinan ada empat, ya, bisa Pak Ketua, kalau Pak Ketua berhalangan bisa menghubungi saya, Pak Nawawi, Pak Ghufron," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan, Selasa, 25 Oktober.

Nantinya, hanya satu pimpinan yang akan diberangkatkan bersama tim dokter independen dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). Tapi penugasan belum diputuskan dalam rapat koordinasi terakhir.

"Satu sajalah (yang berangkat, red)," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, komisi antirasuah menyebut akan segera membentuk tim yang akan diberangkatkan ke Jayapura, Papua untuk mengecek kondisi Lukas Enembe. Tim tersebut nantinya diisi oleh tim dokter yang independen.


Sementara itu, kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Roy Rening memastikan tim independen dari IDI akan memeriksa kliennya di Jayapura. Dia bahkan mengklaim Ketua KPK Firli Bahuri akan ikut ke sana.

Roy mendapat informasi Firli bakal ikut ke Jayapura dari Direktur Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu. Hanya saja, tak dirinci kapan tim tersebut akan berangkat.

Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hanya saja, kasus yang menjeratnya belum dirinci.

Lukas sebenarnya akan diperiksa pada Senin, 26 September di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan lalu. Namun, pemeriksaan tersebut urung dilakukan karena Lukas mengaku sakit dan tak bisa memberikan keterangan.

Selanjutnya, KPK akan kembali melakukan pemanggilan yang belum diinformasikan pastinya. Lukas diminta kooperatif memenuhi paanggilan penyidik KPK karena keterangannya dibutuhkan untuk membuat terang dugaan korupsi yang terjadi.

https://voi.id/berita/221503/soal-pimpinan-akan-berangkat-cek-kondisi-lukas-di-jayapura-alexander-kpk-bisa-ketua-atau-yang-lain
Hati-hati pas ke sana... pendukungnya bawa senjata terus...