Gubernur Papua Lukas Enembe. (Foto: ANTARA NEWS)

Jakarta, CNN Indonesia -- Tokoh pemuda dari wilayah adat Tabi di Papua, Martinus Kasuay, meminta pemerintah pusat menunjuk Penjabat Gubernur Papua untuk menggantikan Lukas Enembe yang sedang sakit. Lukas Enembe saat ini juga terseret kasus hukum di KPK.
"Untuk urusan pemerintahan, pemerintah pusat secepatnya menunjuk penjabat sementara untuk mengurus masyarakat yang ada di Papua," kata Martinus dikutip dari Antara, Minggu (23/10).

Menurut Martinus, dalam beberapa waktu terakhir, para elite politik dan pejabat Pemerintah Provinsi Papua sibuk mengurusi kesehatan Lukas dan mengabaikan kepentingan masyarakat.

Apalagi, saat ini jabatan Wakil Gubernur Papua juga kosong setelah Klemen Tinal meninggal dunia pada Mei 2021.

"Kalau sekarang gubernur sakit, biarlah dokter dan perawat yang mengurusnya," ujarnya.

Ia menegaskan pelayanan publik untuk masyarakat Papua harus tetap berjalan. Martinus meminta masyarakat Papua tak diabaikan begitu saja.

"Gubernur kan hanya satu orang, sudah ada yang mengurus. Masyarakat kan banyak. Masyarakat ini perlu diurus, bukan dibiarkan atau semua masyarakat mau dibiarkan sakit," katanya.

Martinus berharap Penjabat Gubernur Papua nantinya bisa maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik.

Ia pun mendukung proses penegakan hukum terhadap Lukas.

"Kalau seluruh pejabat Papua mau diperiksa, periksa saja, tetapi masyarakat perlu diselamatkan," ucapnya.

Selain itu, Martinus mengkritik pernyataan pengacara Lukas yang mengatakan bahwa Lukas merupakan Kepala Suku Besar Papua berdasarkan pengukuhan Dewan Adat Papua versi Dominikus Sorabut.

Menurutnya, pengukuhan itu tidak sah. Ia menjelaskan di Papua terdapat tujuh wilayah adat dengan struktur kepemimpinan yang berbeda-beda dalam suku.

Dalam versi adat Tabi, kepala suku diangkat berdasarkan garis keturunan. Berbeda dengan di wilayah adat Lapago dan Meepago, siapa yang kuat dalam perang, dia yang menjadi kepala suku.

Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi oleh KPK. Namun, sampai saat ini KPK kesulitan memeriksa Lukas karena ia beralasan sakit.

Teranyar, KPK telah berkoordinasi dengan tim penasihat hukum Lukas terkait rencana kunjungan tim dokter independen dari IDI ke Jayapura sehubungan dengan kondisi kesehatan Lukas.

KPK berinisiatif untuk memastikan kesehatan Lukas, sehingga meminta tim dokter independen dari IDI untuk melakukan pemeriksaan.

: https://www.cnnindonesia.com/nasiona...-lukas-enembe.

Kasihan masyarakat Papua karena pejabata tingginya sibuk ngurus Lukas Enembe daripada pelayanan publik

Coba wartawan tanya Mendagri kenapa belum diangkat PLT . Apa nunggu ditangkap dulu Lukas Enembe baru tunjuk Sekda atau yang lain jadi PLT?


Ketua Dewan Adat Suku: Meski Gubernur Terjerat Kasus Hukum, Papua Harus Tetap Damai

Ilustrasi/Warga Papua Sumber : VIVAnews/Fernando Randy Share :

VIVA Nasional – Jelang Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang diadakan 24 - 30 Oktober di wilayah adat Tabi Jayapura Papua, faktor keamanan menjadi salah satu perhatian semua elemen masyarakat di Papua.

Pasalnya, pasca ditetapkan gubernur Papua Lukas Enembe di tetapkan sebagai tersangka oleh KPK, kondisi di Papua sempat menjadi kekhawatiran masyarakat karena para pendukung Lukas Enembe dari Pegunungan turun ke kediaman Lukas Enembe sehingga menghambat pelaksanaan proses hukum KPK. 

Melihat kondisi tersebut Ketua Dewan Adat Suku Tepera Depapre Papua, David Edward Danya mengajak semua pihak yang ada di Papua menjaga kondusifitas keamanan dan kedamaian Papua.

Kondisi yang damai diperlukan agar dalam penyelenggaraan Kongres AMAN dapat berjalan dengan baik dan lancar, tanpa ada gangguan maupun kekhawatiran masyarakat termasuk para delegasi adat yang berasal dari seluruh Indonesia.

Ilustrasi masyarakat Papua. Photo : U-Report

Pada kesempatan yang sama, ia mengungkapkan Lukas Enembe hanya diakui sebagai gubernur, bukan sebagai kepala suku besar seperti yang sempat diberitakan di beberapa media.

Pihaknya tidak mengakui pengangkatan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar Papua karena Papua memiliki berbagai adat dan tidak bisa dikukuhkan berdasarkan perwakilan kepala suku saja.

“Setiap daerah di Papua termasuk yang di pesisir pantai juga memiiki kepala suku dan ondoafi masing - masing sehingga tidak bisa Lukas Enembe mengklaim sepihak sebagai Kepala Suku Besar di tanah Papua,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan usulan pemeriksaan Lukas Enembe dilakukan di lapangan terbuka disaksikan masyarakat, ia menilai hal itu mengada - ada, karena di hukum adat tidak ada yang melakukab pemerikaaan di lapangan dalam hal kasus korupsi seperti yang menjerat Lukas Enembe.


Gubernur Papua Lukas Enembe Photo : VIVA/Aman Hasibuan

“Jika terjerat kasus hukum tersebut, Lukas Enembe harus di proses secara hukum negara sehingga tidak bisa digunakan hukum adat,” ungkap David.

Ia pun meminta Gubernur Lukas Enembe harus berani dan jujur menghadapi proses hukum yang akan dilakukan KPK.

“Jangan sampai adat menjadi "tameng" agar terhindar dari jeratan hukum yang berlaku,” kata David Edward

https://www.viva.co.id/berita/nasion...p-damai?page=2


Semoga aman-aman aja Kongres Adat besok