- Beranda
- Berita dan Politik
Adukan Tetangganya ke Balai Kota, Warga Sunter: Izin 3 Lantai Dibangun 6 Lantai
...
TS
yellowmarker
Adukan Tetangganya ke Balai Kota, Warga Sunter: Izin 3 Lantai Dibangun 6 Lantai
Kompas.com - 19/10/2022, 11:56 WIB
Suasana posko pengaduan di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2022) pagi.
Penulis Muhammad Naufal | Editor Ihsanuddin
JAKARTA, KOMPAS.com - Ferry Wirya Teja, Warga Sunter Agung, Jakarta Utara, melaporkan tetangganya ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui posko pengaduan di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2022).
Ia membuat laporan karena tetangganya diduga melanggar pembangunan bangunan. "(Melapor ke Pemprov DKI) masalah pelanggaran bangunan.
Dia (tetangganya) izin (membangun) tiga lantai menjadi enam lantai," tutur Ferry di Balai Kota DKI, Rabu.
Sementara itu, kata dia, kediamannya kini memiliki lima lantai. Tiga lantai teratas berbentuk railing.
Ferry merasa privasinya terganggu lantaran kediaman tetangganya yang lebih tinggi.
Selain itu, kata dia, sang tetangga juga kerap membuang sampah ke arah kediamannya.
"Jadi suka buangin botol sampah. Pernah dibuangin batu bata ke saya di lantai lima. Dia tahu saya bekerja dengan batu bata. Kalau kena orang kan bisa mati," urainya.
Ferry menambahkan, sebelum membuat pengaduan di Balai Kota DKI pada Rabu ini, dia pernah melaporkan soal pembangunan kediaman tetangganya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta.
Namun, ia menyebut bahwa laporan itu tak kunjung ditindaklanjuti oleh DPMPTSP DKI.
Karenanya, Ferry memutuskan untuk mengadu langsung ke Balai Kota setelah mengetahui PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono membuka kembali posko aduan.
Ia membawa 31 berkas berisikan dokumentasi foto serta berkas pelengkap lain sebagai bahan aduan ke Pemprov DKI.
Adapun PJ Gubernur Heru Budi menyempatkan diri memantau posko pengaduan masyarakat di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Rabu pagi ini.
Tiba di pendopo itu sekitar pukul 08.01 WIB, Heru langsung mendatangi satu per satu meja yang ada di posko itu.
Adapun meja pengaduan itu dibagi berdasarkan lima wilayah administrasi di DKI Jakarta.
Rabu pagi ini, Heru juga menyempatkan diri untuk mengobrol dengan para pelapor.
Heru sebelumnya mengaku sengaja menerapkan kembali sistem pengaduan masyarakat secara langsung di Balai Kota DKI Jakarta, yang sempat diterapkan era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Pada penerapannya, pengaduan warga itu akan berlangsung pada Senin-Kamis dan dibuka mulai pukul 07.30 WIB sampai 08.30 WIB.
Pihak yang akan menerima pengaduan itu berasal dari lima pemerintahan kota administratif di DKI Jakarta.
Pihak asisten Sekretariat Daerah (Setda) DKI Jakarta yang akan mengatur pihak penerima pengaduan.
Usai menerima pengaduan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mendiskusikannya.
Quote:
Program Ahok saat Pimpin Jakarta Dihidupkan Lagi, Anies Kena Sindir: Dia Cuma Sibuk Bolak-balik Berkas Warga
Selasa, 18 Oktober 2022, 19:50 WIB
Program Ahok saat Pimpin Jakarta Dihidupkan Lagi, Anies Kena Sindir: Dia Cuma Sibuk Bolak-balik Berkas Warga Kredit Foto: Antara/Fakhri Hermansyah
Warta Ekonomi, Jakarta - Pegiat media sosial Jhon Sitorus langsung mengapreasi kinerja Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang gerak cepat mengaktifkan kembali meja pengaduan. Posko curhat untuk warga DKI Jakarta itu pernah diterapkan Gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.
Setelah sempat terhenti di 2017, meja pengaduan kembali dibuka mulai hari ini, Selasa (18/10/2022) sejak pukul 08.00 WIB selama satu jam dan dibuka dari Senin hingga Kamis. Heru meminta perwakilan dari kantor wali kota di masing-masing wilayah administrasi bergiliran bertugas di posko pengaduan. Selanjutnya, bahan aduan warga itu akan dibawa kembali ke wilayah administrasi untuk ditindaklanjuti.
"Yang jelas tugas-tugas itu akan kita laksanakan. Pengaduan masyarakat yang dulu pernah disampaikan Pak Jokowi dan Pak Ahok pernah lakukan insyaallah akan kita lakukan kembali," ujar Heru, Senin (17/10/2022).
Jhon lantas menyindir Gubernur DKI Jakarta yang baru saja lengser, Anies Baswedan, karena telah menghentikan kebijakan pengaduan langsung itu di masa pemerintahannya selama 5 tahun, meski sempat dilanjutkan Anies.
Menurut Jhon, Anies kewalahan mendengar aduan masyarakat karena tidak menguasai permasalahan di lapangan.
"Dulu aduan langsung juga pernah diteruskan oleh Gub Ragunan. Tapi, dia bingung dan kewalahan karena tidak menguasai detil aduan warga. Dia cuma sibuk bolak balik berkas warga lalu pura-pura menyimak," celoteh Jhon di Twitter @Miduk17. "Jadi maklum ya, jika dia menutup aduan langsung. Dia tidak masalah warganya," sambungnya.
Jhon kemudian membandingkannya dengan gaya Gubernur Ahok saat menerima aduan masyarakat di pendopo Balaikota. "Saya pernah hitung, 13 aduan warga TUNTAS dalam 15 menit. Aduan langsung seperti ini bukan berarti sistem tidak berjalan. Justru aduan langsung adalah bentuk kontrol langsung terhadap sistem, apakah yang di bawah benar-benar kerja atau tidak," jelasnya.
Dari aduan warga ini, lanjut Jhon, Ahok sering menemukan bawahannya yang bermasalah, melakukan pungli hingga korup. Hari itu juga Ahok pecat mereka, langsung keluarkan SE untuk lelang jabatan hari itu. Jabatan berpeluang diisi siapapun secara transparan asal memenuhi kriteria dan tes.
Apakah pengaduan berbasis aplikasi tidak ada di era Ahok? Ada, justru Aplikasi QLUE adalah aplikasi pengaduan pertama dan terbaik di Indonesia. Akan tetapi, jika ada yang ingin mengadu ke Balaikota, Ahok juga menyediakan wadah pengaduan langsung. Ada kontrol langsung, ada kontrol via aplikasi.
"Aduan Langsung adalah bentuk keberpihakan Ahok kepada warga. Warga bisa langsung bicara dengan gubernurnya, Ahok bisa memberi solusi langsung. Ahok tahu detail masalah yang diadukan warga. Hanya pemimpin cerdas yang berani begini," pungkas Jhon.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Sumber
Selasa, 18 Oktober 2022, 19:50 WIB
Program Ahok saat Pimpin Jakarta Dihidupkan Lagi, Anies Kena Sindir: Dia Cuma Sibuk Bolak-balik Berkas Warga Kredit Foto: Antara/Fakhri Hermansyah
Warta Ekonomi, Jakarta - Pegiat media sosial Jhon Sitorus langsung mengapreasi kinerja Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang gerak cepat mengaktifkan kembali meja pengaduan. Posko curhat untuk warga DKI Jakarta itu pernah diterapkan Gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.
Setelah sempat terhenti di 2017, meja pengaduan kembali dibuka mulai hari ini, Selasa (18/10/2022) sejak pukul 08.00 WIB selama satu jam dan dibuka dari Senin hingga Kamis. Heru meminta perwakilan dari kantor wali kota di masing-masing wilayah administrasi bergiliran bertugas di posko pengaduan. Selanjutnya, bahan aduan warga itu akan dibawa kembali ke wilayah administrasi untuk ditindaklanjuti.
"Yang jelas tugas-tugas itu akan kita laksanakan. Pengaduan masyarakat yang dulu pernah disampaikan Pak Jokowi dan Pak Ahok pernah lakukan insyaallah akan kita lakukan kembali," ujar Heru, Senin (17/10/2022).
Jhon lantas menyindir Gubernur DKI Jakarta yang baru saja lengser, Anies Baswedan, karena telah menghentikan kebijakan pengaduan langsung itu di masa pemerintahannya selama 5 tahun, meski sempat dilanjutkan Anies.
Menurut Jhon, Anies kewalahan mendengar aduan masyarakat karena tidak menguasai permasalahan di lapangan.
"Dulu aduan langsung juga pernah diteruskan oleh Gub Ragunan. Tapi, dia bingung dan kewalahan karena tidak menguasai detil aduan warga. Dia cuma sibuk bolak balik berkas warga lalu pura-pura menyimak," celoteh Jhon di Twitter @Miduk17. "Jadi maklum ya, jika dia menutup aduan langsung. Dia tidak masalah warganya," sambungnya.
Jhon kemudian membandingkannya dengan gaya Gubernur Ahok saat menerima aduan masyarakat di pendopo Balaikota. "Saya pernah hitung, 13 aduan warga TUNTAS dalam 15 menit. Aduan langsung seperti ini bukan berarti sistem tidak berjalan. Justru aduan langsung adalah bentuk kontrol langsung terhadap sistem, apakah yang di bawah benar-benar kerja atau tidak," jelasnya.
Dari aduan warga ini, lanjut Jhon, Ahok sering menemukan bawahannya yang bermasalah, melakukan pungli hingga korup. Hari itu juga Ahok pecat mereka, langsung keluarkan SE untuk lelang jabatan hari itu. Jabatan berpeluang diisi siapapun secara transparan asal memenuhi kriteria dan tes.
Apakah pengaduan berbasis aplikasi tidak ada di era Ahok? Ada, justru Aplikasi QLUE adalah aplikasi pengaduan pertama dan terbaik di Indonesia. Akan tetapi, jika ada yang ingin mengadu ke Balaikota, Ahok juga menyediakan wadah pengaduan langsung. Ada kontrol langsung, ada kontrol via aplikasi.
"Aduan Langsung adalah bentuk keberpihakan Ahok kepada warga. Warga bisa langsung bicara dengan gubernurnya, Ahok bisa memberi solusi langsung. Ahok tahu detail masalah yang diadukan warga. Hanya pemimpin cerdas yang berani begini," pungkas Jhon.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Sumber
Diubah oleh yellowmarker 20-10-2022 01:15
jiresh dan 28 lainnya memberi reputasi
29
5.3K
151
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.8KThread•41.5KAnggota
Urutkan
Terlama
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru