Kemarin ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa serempak di 34 provinsi, menyampaikan 6 tuntutan. Tak puas dengan aksi kemarin, para buruh pun bersiap melakukan aksi lanjutan akan digelar pada 10 November mendatang.
Kabar tersebut disampaikan oleh Presiden Serikat Buruh Said Iqbal saat berorasi di hadapan 6 ribu massa aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2022).

Ketika dikonfirmasi oleh detikcom usai aksi selesai digelar, Said mengatakan, benar bahwa pada tanggal tersebut pihaknya akan menggelar aksi kembali. Bahkan dia menegaskan massa akan lebih besar dari hari ini. "10 November itu aksi besar. Satu shift itu kita akan berhentiin. Datang ke Jakarta semua," katanya kepada detikcom.

Di sisi lain, Said berkeyakinan Presiden Jokowi akan mengambil tindakan dengan menurunkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Peraturan tersebut dibentuk dalam hal ihwal kegentingan yang Memaksa untuk mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945.

"Tapi saya berkeyakinan, saya sudah dengar akan ada Perppu (omnibus law). Karena kalau proses DPR akan panjang, sekarang orang lagi sibuk capres cawapres. Lebih baik ia mengambil keputusan sendiri untuk rakyatnya. Pak Jokowi tuh ada hatinya sama rakyat. Saya percaya," ungkapnya.

"Tapi belum tentu benar ya, tapi saya yakin. Perppu Omnibus Law, tapi beberapa cluster, nggak semua cluster," sambungnya.

Ia menjelaskan cluster yang dimaksud ialah bagian tenaga kerja dan cluster tentang petani dan lingkungan hidup. Sementara untuk cluster investasi, Said mengatakan para buruh setuju.

Tidak hanya aksi lanjutan, di kesempatan yang berbeda, Said juga sempat menyampaikan niatannya untuk menggelar mogok nasional pada pertengahan bulan Desember, apabila tuntutan buruh tak digubris pemerintah.

"Bilamana pemerintah tidak mendengarkan 6 isu yang kami bawa hari ini, dan juga pernah di bawa di hari-hari sebelumnya, pertengahan Desember 2022, partai buruh dan asosiasi serikat buruh, serikat petani, perempuan, miskin kota, PRT, buruh migran, buruh dan tenaga honorer, dan pekerja informal, akan melakukan mogok nasional pada pertengahan Desember 2022," kata Said kepada wartawan.

Mogok nasional tersebut, lanjutnya, akan diorganisir oleh Partai Buruh dengan diikuti oleh buruh, supir, dan kelompok-kelompok sosial lainnya. Tidak hanya itu, stop produksi juga akan dilakukan dengan diikuti oleh 15 ribu pabrik di seluruh Indonesia, serta 3 juta buruh.

Kemungkinannya, aksi tersebut akan berjalan selama 5 hari. Said mengambil contoh dari peristiwa tahun 2012 di mana mogok buruh dilaksanakan dari Senin sampai Jumat.

"Jadi gini mogok nasional yang kita maksud itu di pabrik itu stop produksi. Buruh-buruh keluar, tapi didahului dengan pemberitahuan ya, kepada pihak berwenang. Setelah dia keluar, pabrik berhenti," terang Said.

"Ada sebagian yang ke istana, ada sebagian yang ke DPR, jumlahnya pasti itu puluhan bahkan ratusan ribu. Tapi yang paling banyak di kawasan industri itu lumpuh," lanjutnya.

Pada unjuk rasa yang digelar Rabu ini, ada 6 isu yang dituntut oleh massa aksi, di mana 3 di antaranya sudah pernah disampaikan pada aksi sebelumnya di bulan September.

Tuntutan tersebut antara lain menolak kenaikan harga BBM, menolak omnibus law uu cipta kerja dan meminta naikkan UMP/UMK tahun 2023 sebesar 13%. Menurut pengamatan Said dari Litbang Partai Buruh, inflasi turunan dari 3 sektor yang dikonsumsi rakyat mengalami kenaikan lebih dari inflasi umum yang berada di 6,5%.

"Satu inflasi makanan. Dari inflasi umum 6,5% tapi di inflasi makanan Litbang Partai Buruh, sudah menghitung 15%. Buruh dan kelompok kelas pekerja membayar mahal 2x lipat," ungkap Said.

"Yang kedua adalah inflasi transportasi. Biasanya bayar 1 kali perjalanan Rp 4 ribu angkot, sekarang naik Rp 2 ribu. Artinya inflasinya 50%. Berarti 8x lipat dari inflasi umum kita membayar harga transportasi," lanjutnya.

Dan yang ketiga, sambung Said, ialah sektor perumahan. Di mana ia mengatakan, harganya naik Rp 50 ribu dari rata-rata ongkos sewa rumah Rp 500 ribu. Artinya, naik 10% atau dua kali lipat dari inflasi umum. Kondisi ini menurutnya mempengaruhi daya beli masyarakat yang turun 30%. Sedangkan menyangkut kenaikan upah 13%, Said pun merincikannya.

"Dari mana hitungannya? Inflasi 6,5% setelah kenaikan BBM, pertumbuhan ekonomi diperkirakan gerakan litbang partai buruh tumbuh di 4,9%. 6,5 persen inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi 4,9%, berarti sekitar 11,5% dan kami minta alfa menjadi 13%," jelas Said.

Sementara itu, 3 isu tambahan pada unjuk rasa kali ini yaitu tolak PHK besar-besaran di tengah ancaman resesi global, reforma agraria, dan meminta mengesahkan RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga).

Sebagai salah satu pengurus pusat Organisasi Perburuhan Internasional atau Governing Body International Labour Organization (ILO), Said meyakini Indonesia masih memiliki daya tahan untuk bertahan dari ancaman resesi global. Oleh karena itu, menurutnya, pengusaha seharusnya tidak menjadikan alasan tersebut untuk melakukan tindak PHK karyawan.

"Kami minta para menteri jangan jadi provokator. Datang ke Indonesia setelah pulang dari luar negeri mengancam dengan kalimat-kalimat bahwa bersiap-siap menghadapi resesi. Itu tugasmu sebagai pemerintah. Kenapa kau berbicara kepada rakyat?" lanjutnya.

Tuntutan berikutnya yakni mengenai reforma agraria. Ia mengatakan, pihaknya menuntut tanah untuk sepenuhnya milik petani. Kemudian yang berikutnya ialah pengesahan rancangan undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). "17 tahun, DPR 3 periode lebih tidak pernah mengesahkan PPRT," kata Said.

Said juga turut mengingatkan, dalam Konferensi ILO nomor 189 Pemerintah Indonesia dan serikat buruh telah sepakat meratifikasi perlindungan untuk domestic workers atau pekerja rumah tangga. Oleh karena itu, isu ini masuk ke dalam tuntutannya kali ini.

https://finance.detik.com/berita-eko...-puas?single=1