Gubernur Papua Lukas Enembe. Foto: ANTARA News Papua/Hendrina Dian Kandipi

FAJAR.CO.ID, JAYAPURA - Salah satu tokoh pemuda Jayapura, Robert Entong mengomentari permintaan keluarga dan kuasa hukum Lukas Enembe soal pemeriksaan di lapangan terbuka.



Robert mempertanyakan hukum apa yang dipakai Lukas Enembe dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat orang nomor satu di Papua itu.



“Pakai hukum apa? Hukum pemerintah atau hukum adat?” tanya Robert dalam siaran persnya, Rabu (12/10).



Menurut Robert, Lukas Enembe dituduh telah menyalahi aturan pemerintah terkait gratifikasi senilai Rp 1 miliar. Sehingga, yang dipakai adalah hukum pemerintah.



“Lukas menjadi Gubernur Papua karena dipilih rakyat menggunakan hukum pemerintah. Kami tidak pernah pilih dia jadi kepala suku,” ujar Robert.





Dia pun meminta Lukas bersikap kesatria dan mau bertanggung jawab atas semua perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.



“Periksa di ruangan kan bisa disaksikan oleh masyarakat karena sudah ada media massa dan televisi yang bisa menyiarkan supaya masyarakat bisa melihat,” kata Robert.



Dia menilai sikap Lukas Enembe dan keluarga berlit-belit, agar bisa lepas dari jeratan hukum.



“Jangan bawa-bawa adat dan menjadikan masyarakat sebagai tempat berlindung dari kesalahan,” ujar Robert.



Kepada masyarakat yang masih melindungi Lukas, Robert mengimbau untuk mengakhiri aksi tersebut. “Kumpul-kumpul ratusan orang, bawa panah, bawa kapak, bikin kami masyarakat Jayapura resah. Warga selalu khawatir, tidak bisa kerja dengan tenang,” pungkas dia. (jpnn/fajar)

https://fajar.co.id/2022/10/12/pendukung-lukas-enembe-bersenjata-tajam-rakyat-papua-resah-dan-tak-tenang-bekerja/

Itu kumpul bawa senjata mau perang?
Makin banyak masyarakat Papua jengah sama sikap Lukas Enembe

Sambangi Kemenko Polhukam, Mahasiswa Papua Minta Mahfud MD Desak KPK Tangkap Lukas Enembe




Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Pembangunan Tanah Papua meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menangkap Gubernur Papua Lukas Enembe.

Desakan tersebut disampaikan 10 perwakilan mahasiswa yang mendatangi Kantor Kemenko Polhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2022).

Mereka mewakili lebih dari 150 demonstran yang berunjuk rasa di area Patung Kuda, Monas.

Ke-10 orang itu kemudian bertemu Menko Polhukam Mahfud MD yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi Dalam Negeri Mayjen TNI Djaka Budhi Utama.

“Kami meminta agar Menko Polhukam dengan kewenangan yang dimiliki mendesak KPK menangkap Lukas Enembe yang jelas selama bertahun-tahun korupsi untuk menumpuk kekayaan di atas penderitaan rakyat Papua,” ujar Charles Kossay yang memimpin delegasi, dalam keterangannya, Rabu (12/10/2022).

Menurut Charles, korupsi bertahun-tahun yang dilakukan Lukas sangat melukai perasaan seluruh masyarakat Papua yang hingga kini masih berkubang dalam kemiskinan.

Nilai korupsi Lukas Enembe pun menurut Charles terbilang fantastis hampir mencapai satu triliun rupiah.

Pertemuan berlangsung selama sekitar 30 menit.

Kepada para perwakilan massa aksi, Djaka mengatakan, akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Mahfud MD.

“Aspirasi mahasiswa Papua sejalan dengan keseriusan kami untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” kata Djaka.

Setelah bertemu Djaka, ke-10 mahasiswa bergabung kembali dengan massa aksi dan melanjutkan unjuk rasa ke Gedung Merah Putih KPK di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

https://www.tribunnews.com/nasional/...-lukas-enembe.
Semoga Menteri Mahfud MD mau bertindak sebelum Presiden Jokowi makin jengah sama sikap Lukas Enembe