JAKARTA - Komnas HAM meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap memperhatikan kondisi kesehatan dari Gubernur Papua, Lukas Enembe, selama proses pemeriksaan.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, akan mencoba berkomunikasi dengan KPK terkait hal tersebut. Namun, pihaknya tetap menghormati proses hukum yang berjalan.
"Tentu saja kami sebagai lembaga negara di bidang HAM harus menghormati proses hukum yang berjalan. Tapi, tentu dimungkinkan juga memerhatikan aspek aspek hak-hak kesehatan kemanusiaan," ujar Taufan kepada wartawan, Selasa (27/9/2022).

"Kami mendiskusikan mendialogkan tersebut dengan para pihak yang mengurusi proses hukumnya Lukas. Mudah-mudahan nanti ada satu solusi dalam hal kemanusiaan tadi," ujarnya.

Ia menerangkan, sampai saat ini Komnas HAM akan bekerja sesuai tupoksi dan wewenang.

"Dalam suatu proses hukum Komnas HAM tidak bisa mencampuri lebih jauh karena itu merupakan ranah dari lembaga lain," katanya

https://nasional.okezone.com/read/20...n-lukas-enembe

KPK menghargai hak kesehatan tersangka, tapi harus dicek lagi sama dokter lainnya




Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/


Koalisi Rakyat Papua Minta Komnas HAM Keluarkan Surat Rekomendasi agar Lukas Enembe Bisa Berobat



Penulis Singgih Wiryono | Editor Bagus Santosa

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Umum Koalisi Rakyat Papua Otniel Deda meminta agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan surat rekomendasi memberikan hak Gubernur Papua Lukas Enembe untuk memilih dokter dan rumah sakit tempat dia akan berobat.

Menurut Deda, Komnas HAM harus mengeluarkan surat tersebut karena Lukas Enembe sedang dalam keadaan sakit dan merupakan tokoh Papua.

Komnas HAM didesak untuk mengeluarkan surat itu di saat Lukas Enembe sedang berstatus sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi gratifikasi Rp 1 Miliar.

"Rekomendasi kepada Komnas (HAM) RI, (untuk) memberikan penuh terhadap Gubernur untuk memilih dokter atua rumah sakit yang dipercaya," ujar Deda saat menyambangi Kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhary 4B, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2022).

"Sehingga keputusan keluarga dan Gubernur (untuk memilih rumah sakit) itu dipenuhi, beliau ini tokoh di Papua, kami berharap (Komnas HAM membuat) rekomendasi ini," sambung dia.

Lihat Foto Perwakilan DPR Papua John NR Gobai saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2022).(KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONO)

Selain itu, Komnas HAM juga diminta untuk mempercepat proses rekomendasi tersebut demi kesehatan Lukas Enembe. Karena menurut Deda, rekomendasi untuk memberikan pengobatan sangat didukung oleh masyarakat Papua.

"Kami mohon kepada Komnas HAM tolong langkah cepat ke tanah Papua. Apalagi Gubernur ini sebagai tokoh yang banyak buat prestasi selama 10 tahun, sehingga masyarakat sangat mendukung," papar Deda. Akan tetapi, permintaan tersebut ditolak oleh Komnas HAM.

Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua Komisioner Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menegaskan, lembaga yang dia pimpin akan menghormati proses hukum yang berjalan saat ini.Komnas HAM akan memberikan pemantauan dari aspek hak kesehatan dan kemanusiaan saja dan tidak ikut campur dalam urusan proses hukum.

"Komnas HAM menyampaikan satu pesan kuat, bahwa tentu saja kami sebagai lembaga negara di bidang hak asasi manusia harus menghormati proses hukum yang berjalan," papar Taufan.

Diketahui, Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp 1 miliar.

Hingga saat ini, KPK belum memeriksa Enembe setelah dia ditetapkan sebagai tersangka. KPK telah mengirimkan surat panggilan kedua terhadap Enembe untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Sementara, pihak kuasa hukum mengatakan, Lukas Enembe masih mengalami sakit, yaitu pembengkakan di kaki.

KPK meminta Lukas Enembe dan kuasa hukumnya bersikap kooperatif untuk menghadiri pemeriksaan pada Senin (26/9/2022).

https://nasional.kompas.com/read/202...si-agar-lukas.
Komnas HAM dicoba ditarik sama pendukung Lukas Enembe di kasus ini
Sementara itu massa pendukung Lukas Enembe memberikan peringatan ke KPK




Massa Pendukung Lukas Enembe Warning KPK: Jangan Ada Penjemputan Paksa!



Ketua KRP Diaz Gwijangge meminta KPK tidak menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Emende dan bisa menunggu kondisi kesehatannya pulih. Foto/iNews TV/Edy Siswanto

JAYAPURA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melayangkan surat pemanggilan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Namun dengan alasan sakit, Lukas Enembe masih belum memenuhi panggilan sehingga pemeriksaan tak bisa dilakukan. Dia justru kembali mengirim kuasa hukumnya untuk mendatangi KPK.

Dengan kondisi ini, Ketua Koalisi Rakyat Papua (KRP) Diaz Gwijangge yang merupakan pendukung Lukas Emende meminta KPK tidak memaksakan diri, dan bisa menunggu kondisi gubernur pulih.

"Ini negara tahu, presiden tahu kalau Gubernur Lukas Enembe sedang sakit, dan ini bukan dibuat-buat. Kondisi sakit beliau sudah dari tahun lalu. Bahkan saat kunjungan Presiden ke Papua beberapa kali beliau sudah sakit dan tidak bisa mendampingi. Jadi jangan paksakan," kata Diaz, Senin (26/9/2022).

Diaz menambahkan, Lukas Enembe akan taat hukum dan tidak akan lari untuk dilakukan pemeriksaan oleh KPK. Hanya saja saat ini kondisi kesehatan gubernur tidak memungkinkan.

"Ini mau bicara saja susah, karena pita suaranya bermasalah akibat stroke yang sudah empat kali terjadi. Beliau sudah katakan tidak akan lari, hanya tunggu kondisi beliau sehat," ucapnya.

Dia juga menjelaskan bahwa dalam adat Papua terutama di pegunungan, seorang kepala suku tidak akan meninggalkan rakyatnya. Namun akan terus bersama karena menjadi tanggung jawabnya jika rakyatnya ada permasalahan.

"Beliau (Lukas Enembe) adalah kepala suku, dan lagi kini menjadi gubernur. Dia adalah tokoh yang disegani, dihormati dan dilindungi. Jadi sebagai tokoh dia tidak akan kemana-mana. Sehingga biarkan beliau berobat dulu supaya pulih," pintanya.

Diaz juga menepis isu KRP akan kembali turun jalan melakukan aksi demo. Menurutnya jika KPK menghormati hak asasi Gubernur Lukas Enembe untuk berobat dan semua berjalan baik, maka demo tidak perlu dilakukan.

"Kalau semua kondisinya baik kita tidak akan demo, dan isu yang berkembang itu tidak benar. Jangan menakut-nakuti masyarakat, karena kasus ini masyarakat tidak ikut campur, tidak ada masalah. Tapi kalau KPK paksakan diri, dengan mau jemput paksa Lukas Enembe maka tidak menutup kemungkinan kita demo lagi. Karena menurut kami ini tidak benar, dan KPK terlalu paksakan," tegasnya.

Dia menuding ada pihak lain yang sengaja memainkan isu kasus Lukas Enembe, sehingga dikatakan mampu menutup kasus-kasus besar di tanah air.

"Ada kasus Fredy Sambo, ada kasus mutilasi Timika, ada kasus pelanggaran HAM Paniai. Ini tertutup semua dengan kasus Lukas Enembe. Jadi ini ada apa. Kalau motifnya politik, kenapa tidak tunggu saja periode kepemimpinan Lukas Enembe selesai pada 2023 nanti," tudingnya.

Diketahui, KPK kembali melayangkan surat pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe. Namun, rencana pemeriksaan tidak lagi dilakukan di Mako Brimob, Kotaraja, Jayapura, melainkan di Gedung Merah Putih (KPK) di Jakarta.

https://daerah.sindonews.com/read/89...-1664230181/10

Akses Jalan Menuju Kediaman Lukas Enembe Ditutupi Material Timbunan dan Eskavator


Akses Jalan Menuju Kediaman Lukas Enembe Ditutupi Material Timbunan dan Eskavator
Kolase Tribunnews.com dan Tangkap Layar Metro Tv
Akses jalan rumah Lukas Enembe ditutup massa dengan timbunan material batu dan pasir juga eskavator
TRIBUNNEWS.COM - Kapolsek Distrik Muara Tami Kompol Junan Plitomo melakukan patroli di sekitar kediaman Gubernur Papua, Lukas Enembe, Senin (26/9/2022).

Junan menjelaskan patroli kali ini bertujuan untuk melakukan pengamanan dan menyisir para massa bersenjata.

Pasalnya, tepat pada Senin kemarin, seharusnya Lukas Enembe mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa.

Tetapi, nampaknya Lukas Enembe belum juga memenui panggilan tersebut.

Adapun patroli ini dilakukan delapan personel kepolisian di wilayah Koya Barat, Koya Tengah dan Koya Timur.

"(Untuk rutenya) nanti kita akan ke jalan protokol di Koya Barat, Koya Timur yaitu di kediaman Lukas Enembe, dan Koya Timur."





"(Patroli dilakukan) delapan personel," kata Junan dikutip dari Metro Tv, Senin (26/9/2022).

Pada saat patroli dilakukan, polisi sempat kesulitan melintas akses jalanan menuju kediaman Lukas Enembe.

Para polisi pun tidak bisa mengakses jalan karena ditutupi eskavator dan ditutupi tumpukan material batu dan pasir.

"Menuju kediaman Lukas Enembe, bagi kendaraan umum tidak bisa melintas, karena sudah dilakukan pembatasan oleh massa."

"Kemudian di jalan utama sudah ditutup dengan eskavator."

"Untuk yang kali ini agak sepi, karena yang menjaga sekitar 20-30 an orang, dan untuk akses yang masuk kediaman ditutup dengan material dengan timbunan," jelas Junan.

Berbeda pada tanggal 12 September 2022 lalu, massa banyak yang menghadang polisi untuk masuk ke akses jalanan rumah Lukas Enembe.

Mereka juga menutup akses jalan dengan menggunakan kayu balok.

"Kalau pada pemanggilan Lukas Enembe yang pertama (12/9/2022) itu massa banyak, untuk akses masuk juga ditutup oleh massa dengan kayu balok dan lain-lain."

"Kami melakukan patroli rutin di jalur dekat kediaman Lukas Enembe, tapi massa menolak, dan kami putar balik," lanjut Junan.


Akses jalan rumah Lukas Enembe ditutup massa dengan timbunan material batu dan pasir juga eskavator (Tangkap Layar Metro Tv)

Meski demikian, delapan personel ini tetap berpatroli dan melakukan razia senjata tajam.

Beberapa orang kedapatan membawa minuman keras dan senjata tajam.

"Sesuai dengan perintah Kapolresta Jayapura Kota meminta agar lebih gencar melakukan patroli khususnya di sekitar kediaman (Lukas Enembe)."

"Selain patroli di beberapa titik kita juga melakukan razia," kata Junan.


Dokter KPK Diminta Datang ke Jayapura

Padahal, Stefanus Roy Rening yang merupakan pengacara Lukas Enembe meminta dokter KPK untuk mendatangi Jayapura dan memeriksa Lukas Enembe.

Tentu hal ini kontras, karena massa menutup akses jalan menuju rumah Lukas Enembe.

Sebelumnya, untuk meyakinkan bahwa Lukas Enembe sakit, maka Roy meminta agar dokter dari KPK dapat mendatangi Jayapura dan ikut memeriksa Lukas Enembe.

"Oleh karena itu, kami mencarikan solusi dokter KPK dan dokter pribadi dapat bertemu di Jayapura, periksa bapak baik-baik apakah betul dokter memberikan keterangan karena sakit, ini urusan kesehatan, bukan urusan yang lain," kata Roy dalam konferensi pers Senin (26/9/2022) yang ditayangkan Kompas Tv.



https://www.tribunnews.com/nasional/...ator?page=all.

Banyak banget yang terseret dalam kasus ini dari KPK sama Lukas Enembe jadi dari isu stabilitas Papua, Presiden Jokowi, PDIP, Demokrat, Komnas HAM, kepolisian, BIN, Freeport, Provinsi Papua Barat, gereja, OPM dan lain-lainnya