Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengungkapkan kerja keras pemerintah dalam pengendalian inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, berhasil menjaga stabilitas harga pangan pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terus bersinergi dan melakukan berbagai extra effort atau usaha lebih dalam mengendalikan inflasi pangan.

"Stabilitas harga pangan pasca kenaikan harga BBM tidak lepas dari upaya pemerintah dalam pengendalian inflasi baik di pusat maupun daerah," kata Edy Priyono, di gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (30/9/2022).

Edy menjelaskan, pantauan KSP berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) per 27 September 2022, mayoritas harga komoditas pangan strategis masih berada dalam koridor yang aman.

Dia mencontohkan, komoditas pangan minyak goreng curah sudah berada pada harga Rp 14.450 per kilogram atau di bawah tingkat Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni sebesar Rp 15.500 per kilogram.

“Selanjutnya, harga daging ayam, daging sapi, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit, juga sudah berada pada rentang harga normal dengan tingkat perubahan harga bulanan yang terjaga,” ujar Edy Priyono.

Saat ini, lanjut Edy, harga cabai rawit berada di level Rp 57.300 per kilogram atau turun 36,4 persen dari harga puncaknya pada 14 Juli 2022, yakni Rp 90.050 per kilogram. Begitu juga dengan harga bawang merah, yang pada puncaknya mencapai Rp 64.800 per kilogram menjadi Rp 35.500 per kilogram atau turun sebesar 17,44 persen.

"Pasca kenaikan harga cukup tinggi aneka cabai dan bawang pada rentang dua bulan yang lalu, saat ini aneka cabai dan bawang dalam tren menurun dan stabil," terang Edy Priyono.

Edy menyampaikan, untuk menjaga stabilitas harga pangan pasca kenaikan harga BBM, pemerintah telah melakukan beberapa langkah strategis. Diantaranya memperkuat dan memperluas kerjasama antar daerah, melaksanakan operasi pasar untuk memastikan keterjangkauan harga, pemanfaatan platform perdagangan digital untuk kelancaran distribusi, dan menggunakan anggaran belanja tak terduga dalam pengendalian inflasi.

Selain itu, sambung Edy, pemerintah juga mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan, serta pemanfaatan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.

"Pemerintah juga melakukan percepatan Implementasi program tanam pangan pekarangan, dan memperkuat sinergi TPIP-TPID dengan memperluas GNPIP untuk mempercepat stabilisasi harga," jelas Edy Priyono.

Edy mengingatkan, bahwa harga pangan yang berada dalam kondisi mengkhawatirkan adalah kedelai kering. Di mana Per 27 September, rata-rata harga kedelai kering mencapai Rp 14.300 per kilogram.

"Pemerintah sedang menyiapkan langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi tingginya harga kedelai,” ungkap Edy Priyono.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pemerintah di daerah tidak ragu untuk merealisasikan anggaran dana transfer umum dan dana tidak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerah. Presiden menegaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut untuk pengendalian inflasi telah memiliki payung hukum yang jelas.

Pada saat memberikan pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda, dan Kajati, di Jakarta, Kamis (29), Presiden Jokowi juga mengajak semua pihak untuk kompak dan bersatu dalam menangani inflasi karena saat ini inflasi merupakan momok setiap negara.

https://investor.id/business/308497/...s-harga-pangan