Dua Partai Peraih Rekor Korupsi Terbanyak, Saling Serang PDIP dengan Demokrat Pembodohan Bangsa

Hubungan PDIP dan Partai Demokrat kembali bergolak. Saling serang antar politikus kedua partai tersebut menunjukkan tidak adanya kedewasaan politik di lingkungan partai politik. Konten serangan antara parpol tersebut tidak berdampak mencerdaskan bangsa, tetapi lebih ke arah pembodohan bangsa.

“Jujurlah pada diri sendiri, bahwa masing partai punya cacat yang nggak perlu dipertontonkan secara gamblang ke publik. Baik PDIP maupun Partai Demokrat, keduanya merupakan peraih rekor korupsi terbanyak. Soal kecurangan dalam berpemilu ya sami mawon. Karena itu lebih baik berlomba-lomba menampilkan kebaikan yang mau dicapai daripada saling bongkar isi dapur,” kata pengamat politik S Indro Tjahyono kepada Harian Terbit, Rabu (21/9/2022).

Kampanye Hitam

Menurut Indro, masyarakat saja bertanya-tanya, hari gini belum ada pasangan Capres/Cawapres yang mau diusung. Sekarang malah disuguhi sumpah serapah antar peserta pemilu.

Baca Juga: 3 Kali Mangkir Tersangka TPPU Ditangkap Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

Aktivis 77/78 ini menyebut, dari kategori kampanye, saling serang ini merupakan kampanye hitam yang kontra produktif bagi masyarakat. Masyarakat saat ini sudah cerdas dan bisa baca sendiri bagaimana sebenarnya prestasi mereka masing-masing.

Proporsionallah berbicara. Pemerintah Jokowi memang melaksanakan sebagian rencana program semasa SBY berkuasa. Tapi ngomong "tinggal gunting pita" jelas merupakan pelecehan. Hal ini mengingat SBY baru melakukan di tingkat portofolio, sedang Jokowi merealisasikan secara fisik,” ujar Indro.

Saling serang politikus PDIP dan Demokrat dipicu pidato internal Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di acara Rapimnas partai bocor di media sosial.

SBY menduga ada skenario jahat merancang Pemilu 2024 hanya dua pasang calon. Hingga merembet ke isu kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini ditentang banyak pihak.
Hal ini membuat telinga Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan politisi PDIP lainnya panas. Saling tuding dan bongkar terjadi
hingga merembet ke isu kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini ditentang banyak pihak.

Kecurangan
Pengamat politik Rusmin Effendy menilai, sinyalemen pernyataan SBY tentang dugaan kecurangan pilpres dan upaya menjegal AHY hanya sebatas warning, belum didukung data dan fakta. Karena belajar dari pengalaman pilpres 2014 lalu, dugaan kecurangan pilpres yang dilakukan secara TSM (terstruktur, sistemik dan masih) sangat berpotensi dilakukan untuk memenangkan pasangan capres/cawapres pada pilpres 2024 mendatang.

“Ya, wajar saja kalau seorang SBY memberikan warning untuk kewaspadaan agar pilpres 2024 mendatang benar-benar fairness dan demokratis," ujar Rusmin kepada Harian Terbit, Rabu (21/9/2022).

Menjawab bagaimana mengantisipasi kecurangan pilpres mendatang, Rusmin menjelaskan, salah satu yang harus dibenahi, bubarkan KPU yang ada sekarang. Jika KPU yang ada sekarang masih dipertahankan maka potensi kecurangan sangat besar karena akan melakukan copy paste modus kecurangan seperti yang terjadi di pilpres 2014 lalu.

Selain itu, lanjut Rusmin, sekarang saja sudah terlihat aroma persaingan tidak sehat untuk menjegal capres yang potensial. “Kalau mau jujur, sosok Anies Rasyid Baswedan adalah figur yang bisa diandalkan dan memiliki elektabilitas tertinggi diantara kandidat capres yang ada, baik leadership maupun prestasi yang sudah teruji. Saya bukan pendukung Anies, tapi kalau bicara figur memang beliau yang paling layak memimpin bangsa ini kedepan. Tapi semuanya terpulang dari parpol mau mendukung atau tidak,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, peneliti senior dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengakui, dari aspek pertumbuhan terlihat SBY lebih sukses dari PDIP. Di zaman SBY rata-pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Sementara di era Jokowi pertumbuhan rata-rata hanya 4%. Bahkan di era Jokowi data menunjuka pertumbuhan ekonomi pernah minus di bawah 0.

"Pertumbuhan ekonomi itu mengambarkan kemajuan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja," jelasnya.

Aminudin mengungkapkan, utang negara di era SBY 10 tahun kumulatif ditambah pemerintah sebelumnya hanya sekitar Rp2200 trlyun. Sementara 7 tahun Jokowi berkuasa jumlah hutangnya menjulang tinggi lebih dari Rp7 ribu triliun. Selain itu di era Jokowi juga membuat kebijakan yang memberatkan rakyat seperti kenaikan tarif listrik dan harga BBM.

"Sebenarnya serangan Demokrat ke PDIP itu harus dalam kontek checks and balances," jelasnya.

Tapi, sambung Aminudin, harusnya serangan Demokrat ke pemerintah Jokowi harus efektif mempunyai dampak ke hukum ketatanegaraan. Seperti dulu PDIP waktu menjadi oposisi pada pemerintahan SBY berhasil menggagalkan kenaikan BBM dua kali di DPR. PDIP juga berhasil membongkar skandal Century pemerintah era SBY.

Tidak Bermanfaat

Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengakui, saling serang antara PDIP dan Demokrat tak bermanfaat bagi rakyat. Oleh karena itu baiknya PDIP dan Demokrat tekan Jokowi agar menurunkan harga BBM. Karena serangan secara politis dan saling membuka aib akan membuat bingung rakyat, padahal pemilu 2024 masih lama.

Muslim menilai dengan cara saling serang dua partai itu menandakan bahwa masing-masing partai telah gagal kesejahteraan rakyat. Padahal saat ini rakyat membutuhkan hal-hal yang kongkrit, yakni harga BBM turun, sembako murah, dan harga - harga kebutuhan pokok turun, kesehatan dan keamanan rakyat terjamin. Rakyat minta stop bertikai, urus rakyat demi kesejahteraan.

Diketahui, Partai Demokrat dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saling serang argumen soal beberapa isu politik. Kedua pihak saling menanggapi tudingan yang dipicu oleh pidato Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang viral di media sosial.

Dalam pidato itu SBY mengungkit Pemilihan Presiden 2024 yang disebutnya aka nada kecurangan hingga merembet ke isu kebijakan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM.

https://www.harianterbit.com/nasiona...-bangsa?page=3

Setali tiga uang