Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat terus tergerus. Nilai mata uang garuda pada pukul 13.50 WIB terjerembab pada level Rp15,137 per dollar AS, terendah dalam kurun waktu lebih dari dua tahun.

Lantas apa dampak pelemahan mata uang lokal ini terhadap APBN, khususnya belanja subsidi dan inflasi--dua indikator kunci-yang banyak menentukan nasib perekonomian bangsa ini?


Kekhawatiran terhadap kesehatan APBN bukannya tanpa alasan, sebab semua perhitungan baik penerimaan maupun pendapatan menggunakan tolok ukur asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Bahkan, Presiden Joko Widodo bulan lalu sudah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan uji ketahanan atau stress test terhadap APBN jika kondisi ekonomi global tak kunjung membaik. Sampai saat ini, belum ada hasil yang dirilis, namun belajar dari stress test APBN tahun 2018, dampak pelemahan rupiah terhadap APBN dapat diintip.

[table][tr][td]Pada stress test APBN 2018, analisis sensitivitas menunjukkan setiap rupiah melemah 100 poin dari asumsi makro, maka pendapatan negara bertambah Rp 3,8 triliun-Rp 5,1 triliun. Dari sisi belanja negara, anggaran belanja hanya bertambah Rp 2,2 triliun-Rp 3,4 triliun jika rupiah melemah 100 poin dari asumsi. Sebanyak Rp 1,6 triliun-Rp 2,1 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat (termasuk subsidi dan belanja utang) dan Rp 0,5 triliun-Rp 1,3 triliun dari belanja daerah. Plus, anggaran negara surplus Rp 1,7 triliun jika rupiah turun 100 poin.

Saat ini, asumsi rupiah terhadap dollar AS di APBN sebesar Rp13,350, jauh di bawah level hari ini Rp15,137. Namun perlu berhati-hati dalam membuat perbandingan karena perhitungan rupiah dihitung berdasarkan harga rata rata. Mengacu hal ini, sepanjang semester I rerata realisasi rupiah pada APBN sebesar Rp14,446 per dollar AS, lebih lemah dari asumsi. Namun angka tersebut, dan bahkan pelemahan rupiah hari ini, masih dalam range asumsi outlook pemerintah yang amat lebar, yaitu Rp14.300 - Rp14.700.

Dengan kata lain, pelemahan rupiah sejauh ini masih dapat ditolerir oleh postur APBN yang sudah mengantisipasi pelemahan hingga level Rp14.700 per dollar AS. Pelemahan rupiah juga menguntungkan negara karena bila memakai parameter stress test 2018, akan ada winfall profit hingga Rp5 triliun. Ini diperkuat oleh moncernya neraca perdagangan yang terus mempertahankan surplus ke 28 bulan. Adanya catatan surplus dagang, merefleksikan hadirnya aliran masuk dollar dari sektor riil ke dalam negeri atau Dana Hasil Ekspor (DHE), ditengah tren capital outflow di pasar keuangan.

Hal yang justru mengkhawatirkan dari pembengkakan subsidi BBM adalah tingkat konsumsi dan kenaikan harga minyak mentah dunia. Dua indikator ini lebih berbahaya ketimbang pelemahan rupiah, setidaknya sekarang. Untuk konsumsi, pemerintah sudah menaikkan harga BBM bersubsidi, sekaligus membatasi pemakaian agar dampak terhadap belanja subsidi minimal. Sementara untuk kenaikan harga minyak mentah dunia, sudah terbukti membuat pemerintah kelimpungan pada realisasi APBN pada Juli.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Juli 2022 mencapai Rp116,21 triliun atau sudah 40,97% dari pagu, melompat 16,73% dibandingkan tahun lalu. Realisasi belanja ini meliputi subsidi energi sebesar Rp88,72 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp27,49 triliun.

Imported Inflation

Inflation ini adalah tekanan kenaikan harga yang dipicu oleh pelemahan nilai tukar lokal terhadap mata uang counterpart-umumnya memakai dollar AS, sehingga membuat barang dan jasa impor di dalam negeri menjadi lebih mahal. Ancaman ini nyata, mengingat negeri ini memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku manufaktur. Bila bekelindan dengan inflasi domestik, membuat risiko inflasi tinggi semakin besar sampai akhir tahun.

Asumsi inflasi pada APBN adalah 3%, itupun sudah terlampaui per semester I yang mencapai 3,6%. Untuk itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers daring tentang APBN 2018 kemarin, sudah mewanti wanti bila inflasi dapat menjadi momok yang perlu di waspadai. "Meskipun Indonesia masih relatif lebih rendah inflasinya, dibandingkan negara negara Emerging Market dan G-20, kita fokus untuk mengendalikan inflasi terutama yang berasal dari faktor-faktor controllable harga pangan yang tidak kita impor dan jaga dari sisi pasokannya," ujar Menkeu terbaik Asia ini.

Kutipan Menkeu terang menyatakan bila Indonesia tidak bisa berkutik dari tekanan inflasi global yang terjadi akibat dua lonjakan harga energi, kenaikan suku bunga di Amerika Serikat dan efek protectionism dagang. Padahal, data impor menunjukkan mayoritas barang yang dibeli tak tersubstitusi oleh barang local. Catatan BPS, impor bulan Agustus mencapai US$22,15 miliar, tumbuh 32,81% terhadap periode yang sama tahun lalu. Isi impor disebutkan didominasi oleh barang bahan baku dan barang modal serta BBM. Logikanya, kenaikan harga bahan baku dipastikan akan menaikkan harga jual.
[/td]
[/tr]
[/table]
sumber