Semakin Banyak Warga Kanada Anggap Monarki Inggris Ketinggalan Zaman

14 September 2022 14:28

Perbesar
Ratu Elizabeth II menghadiri kebaktian untuk Ordo Kerajaan Inggris di Katedral St Paul di London, Inggris, pada 7 Maret 2012. Foto: Geoff Pugh/WPA Pool/Getty Images

Terdapat semakin banyak orang Kanada yang berharap dapat mencopot penguasa monarki Inggris dari jabatan kepala negara. Keinginan itu mencuat setelah kemangkatan Ratu Elizabeth II pada Kamis (8/9).

Puluhan nama di negara itu—seperti London dan Windsor—mencerminkan ikatan mendalamnya dengan Inggris. Kendati demikian, masyarakat ingin segera melepaskan jejak-jejak kolonial.


Sentimen mereka terlihat dari jajak pendapat yang dipublikasikan Angus Reid Institute pada April. Pihaknya menemukan, 51 persen warga ingin mencopot penguasa monarki dari jabatan kepala negara.


Angka tersebut merayap naik dari 45 persen dalam survei pada Januari 2020. Dalam survei teranyar, hingga 26 persen responden lainnya bahkan menegaskan harapan itu sebagai suatu keharusan.


Desakan itu kembali menggema dalam jajak pendapat yang dirilis Leger pada Selasa (13/9). Perusahaan tersebut mengatakan, 77 persen warga tidak merasa memiliki terikat dengan monarki Inggris.


Masyarakat asal Quebec merasa lebih tidak acuh akan Inggris. Sebagian besar populasi dalam provinsi itu berbahasa Prancis.


ADVERTISEMENT

Angus Reid sebelumnya menjelaskan, 71 persen responden asal Quebec tidak menilik kebutuhan akan monarki. Leger kemudian mencatat, hingga 87 persen orang Quebec merasa tidak memiliki ikatan dengan keluarga kerajaan Inggris.



Seseorang mengibarkan bendera Kanada di Windsor. Foto: REUTERS/Carlos Osorio
Presiden Automotive Parts Manufacturers' Association (APMA) di Kanada, Flavio Volpe, menegaskan pandangan tersebut. Dia menggarisbawahi, Kanada adalah satu-satunya anggota G7 yang kepala negaranya merupakan warga negara lain.


Volpe mengatakan, dia lebih menginginkan kepemimpinan dari seseorang asal Windsor daripada Wangsa Windsor. Volpe merujuk pada Kota Windsor yang terletak di barat daya Kanada.


"Kita harus melakukan pembicaraan serius sebagai sebuah negara tentang apakah kita dapat menemukan seorang warga Kanada untuk mengisi jabatan seremonial," tegas Volpe, dikutip dari Reuters, Rabu (14/9).


Inggris menjajah Kanada sejak akhir 1500-an. Negara itu kemudian masih secara resmi menjadi bagian dari kerajaan Inggris hingga 1982. Kini, Kanada adalah anggota Alam Persemakmuran.

Alhasil, Kanada turut menyambut suksesi Raja Charles III pada Sabtu (10/9). Pemerintah negara tersebut pun melangsungkan upacara untuk memproklamasikan aksesi Charles di Ottawa.


Menyaksikan peristiwa itu, sebagian warga Kanada mencurahkan kehangatan kepada Inggris. Namun, sebagian lainnya melayangkan kritik terhadap penguasa asing dari negara itu.





"Monarki sudah ketinggalan zaman dan tidak memiliki relevansi dalam pemerintahan kita. Menurut saya, sudah saatnya kita berdiri sendiri," jelas seorang warga berusia 61 tahun di Ottawa, John Nielsen.



Raja Inggris Charles berbicara selama Dewan Aksesi di Istana St James, di London, Inggris, Sabtu (10/9/2022). Foto: Victoria Jones/Pool via REUTERS

Seperlima penduduk Kanada adalah pendatang baru dengan koneksi minim dengan Inggris. Penduduk asli negara itu pun cenderung tidak menyukai kekuasaan kolonial. Para aktivis masyarakat adat bahkan pernah merobohkan patung Elizabeth di Manitoba pada 2021.


"Selain banyaknya kesempatan berfoto bersama para kepala suku dengan hiasan kepala, pemerintahan Ratu Elizabeth akan selamanya ditandai dengan kelambanan," ujar seorang profesor Studi Adat di University of Manitoba, Niigaan Sinclair.

Kelompok pro-monarki melihat kerajaan konstitusional sebagai sistem demokrasi yang berfungsi baik. Mereka meyakini, perubahan terhadapnya akan membawa risiko politik di Kanada.


Pasalnya, mayoritas perjanjian penduduk asli dibuat dengan kerajaan Inggris, bukan pemerintah Kanada. Rentetan kesepakatan tersebut mengelola wilayah dan pembayaran tahunan, serta menjamin hak-hak untuk berburu dan menangkap ikan.


Quebec sendiri tidak pernah menyetujui konstitusi secara resmi. Pihaknya telah menuntut kemerdekaan melalui referendum hingga dua kali. Amandemen konstitusi telah meletuskan kekacauan politik di Quebec pada akhir 1980-an dan awal 1990-an.


"Upaya konstitusional besar-besaran untuk mencopot monarki pasti akan mengundang banyak saran lain untuk perubahan konstitusional. Kanada menempuh jalan ini pada 1980-an dan 1990-an dan negara itu hampir runtuh karena semua tuntutan yang bersaing," papar profesor ilmu politik di Carleton University, Jonathan Malloy.



Paus Fransiskus menerima hiasan kepala dari penduduk asli selama kunjungannya ke Maskwacis, Alberta, Kanada 25 Juli 2022. Foto: REUTERS/Todd Korol

Sebagian warga meyakini, monarki lantas memberikan stabilitas ketika perpecahan politik melanda Kanada. Dengan demikian, perubahan konstitusi tampaknya tidak akan bisa tercapai.

"Bagaimana Anda melakukannya dengan perpecahan politik kita? Bagaimana Anda bisa membuat Quebec menyetujui apa pun?" tanya seorang warga berusia 73 tahun, Al Carl.


Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, tidak mendukung monarki maupun membendung kritik. Dia mengatakan, warganya disibukkan dengan masalah besar lain, seperti perubahan iklim dan ekonomi. Alhasil, pemerintah akan berfokus pada isu-isu tersebut.


Malloy mengatakan, kerajaan konstitusional didasarkan pada nilai feodal dan kolonial. Tetapi, dia mengakui, sistem tersebut berhasil berlaku di Kanada. Akibatnya, perubahan konstitusi menempati posisi rendah dalam prioritas politik.


Ketua Nasional First Nations, RoseAnne Archibald, juga tidak mendukung perombakan konstitusional. First Nations merujuk pada kelompok-kelompok penduduk asli dominan di Kanada.


"First Nations akan selalu memiliki hubungan dengan kerajaan tidak peduli apa yang dilakukan Kanada sebagai sebuah korporasi," ungkap Archibald.

https://kumparan.com/kumparannews/se...rC8vItOKz/full