10 Sep 22 | 07:02

Pemerintah Diminta Waspadai Agenda Tersembunyi LSM Asing di Papua
Salah satu yang disoroti adalah The Asia Foundation

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). (dok. TPNPB-OPM)

Jakarta, IDN Times – Pengamat intelijen, Stanislaus Riyanta, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai aktivitas lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing di Papua. Pernyataan itu disampaikan Stanislaus menjelang Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) yang akan dimulai pada 13 September 2022 nanti.
Menurut Stanislaus, LSM asing terlibat dengan masyarakat setempat menggunakan dalih pembelaan masyarakat lokal terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam Papua.

Tidak menutup kemungkinan kalau tujuan utama dari aktivitas mereka adalah untuk kepentingan mereka sendiri, atau pihak-pihak yang berdiri di belakang mereka.
"Adanya keterlibatan asing dalam kerusuhan di Papua termasuk dalam bentuk dana dan logistik," kata Stanislaus dalam keterangan yang diterima IDN Times, Sabtu (10/9/2022).
1. Pola kerja LSM asing menyisipkan agendanya di Papua

Ilustrasi Papua (IDN Times/Mardya Shakti)
Stanislaus menambahkan, tidak sedikit LSM asing yang mendukung gerakan kemerdekaan Papua.
Gerakan Papua merdeka sendiri sebenarnya bukan isu baru. Mereka muncul dari buah-buah ketidakpuasan terhadap hasil Pendapat Rakyat yang dilakukan oleh PBB berdasarkan The New York Agreement 1969.



Agar dapat membawa isu kemerdekaan Papua ke forum internasional seperti PBB hingga melaksanakan referendum ulang guna menentukan kemerdekaan Papua, diperlukan dukungan dari negara-negara yang memiliki pengaruh besar dalam kancah politik internasional.
Sedangkan sampai saat ini, dukungan terhadap gerakan tersebut umumnya berasal dari LSM asing. Mengenai LSM asing yang mendukung kemerdekaan Papua, aktivitas mereka tidak terbatas pada kegiatan kampanye di luar negeri saja, seperti yang dilakukan Free West Papua Campaign atau West Papua Interest Association, tetapi bisa juga mencakup kegiatan-kegiatan langsung di tanah Papua.
Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diselubungkan dalam bentuk aksi sosial yang berpotensi membahayakan stabilitas Papua. Menurut Stanislaus ada banyak bentuk keterlibatan LSM tersebut, mulai dari menyalurkan dana hingga memberi bantuan teknis.
Dalam jangka pendek, tujuan LSM tersebut adalah memicu keresahan sehingga melahirkan kerusuhan, yang nantinya dipakai untuk menyalahkan kebijakan dan aktivitas pemerintah Indonesia di Papua.

2. TAF disebut mendanai kelompok separatis

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). (dok. TPNPB-OPM)
Salah satu LSM asing yang disoroti Stanislaus adalah The Asia Foundation (TAF) yang didanai oleh UK Climate Change. Di Bumi Cendrawasih, mereka melancarkan program SETAPAK 3, yang disebut memiliki agenda yang bertentangan dengan upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat setempat.  
Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dipandang akan membawa banyak dampak negatif pada program SETAPAK 3, misalnya deforestasi dan intervensi militer.
Oleh karenanya, sejak Mei tahun ini, TAF mulai mendanai sejumlah kelompok separatis di Papua untuk menolak DOB, termasuk Komite Nasional Papua Barat, United Liberation Movement for West Papua, dan Aliansi Mahasiswa Papua.

3. Pemerintah telah membantah tuduhan yang dilayangkan TAF

Menko Polhukam, Mahfud MD (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
Kementerian Kehutanan telah meluncurkan laporan tertanggal 15 Februari 2021 untuk membantah tudingan apapun terkait bertambahnya deforestasi di Papua dan Papua Barat, dengan Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) dari BKPM dan Kementerian Kehutanan.
Laporan tersebut menyatakan, hampir seluruh deforestasi yang terjadi dalam area PKH tidak disebabkan oleh SK tersebut. Maka, tidak betul pernyataan bahwa DOB akan memperparah kondisi deforestasi di Papua di masa mendatang.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menepis isu terkait intervensi militer dan pendudukan oleh TNI di Papua. Isu tersebut merupakan propaganda yang tidak pernah terbukti kebenarannya.
"TAF adalah salah satu target pemantauan utama Tim Perizinan Ormas Asing (TPOA), dan kami sedang melakukan pemdalaman kegiatan TAF terkait," kata Wakil Direktur Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri, Arief Bramono.

https://www.idntimes.com/news/indone...papua?page=all