Perda Jangan Ciderai Otonomi Pesantren 
5 September 2022 11:13 AM 

BELAJAR MANDIRI - Ceramah ilmiah pada Milad ke-33 Ponpes Al Hikmah Karangmojo di Rumah Makan Taliwang Kalurahan Gedangrejo Kapanewon Karangmojo, Sabtu (3/9).(GUNAWAN/RADAR JOGJA)

RADAR JOGJA – Pemerintah Kabupaten (pemkab) Gunungkidul diminta untuk lebih adil dalam mengatur pondok pesantren. Pemerintah daerah diharapkan bisa memfasilitasi tanpa mengganggu otonomi pengelolaan, karena bisa melemahkan kemandirian pesantren.
Pengamat pendidikan, Prof Dr Rochmat Wahab MPd MA mengatakan, embrio berdirinya pesantren muncul dari keinginan luas masyarakat yang berpandangan bahwa tak semua keilmuan cukup dengan pendidikan formal. “Ada yang formal dalam artian sekolah ada yang di luar lingkungan pesantren itu. Tapi ada memang yang fanatik, tidak akan menyekolahkan anak kalau tidak di pondok pesantren,” kata Rochmat pada ceramah ilmiah pada Milad ke-33 Ponpes Al Hikmah Karangmojo di Rumah Makan Taliwang Kalurahan Gedangrejo Kapanewon Karangmojo, Sabtu (3/9).
Nah, perda ponpes yang sedang digodok eksekutif dan legislatif ini nantinya memberi peluang bagi pesantren untuk mendapatkan kontribusi dari pemerintah dari pungutan wajib pajak (WP).
Manfaat pajak bagi bidang pendidikan adalah untuk membiayai proses pendidikan, seperti membayar guru, memperbaiki dan membangun gedung sekolah, dan memberikan beasiswa pada pelajar berprestasi.”Sehingga beban pesantren lebih berkurang, daripada kalau tidak ada undang-undang,”ujarnya.
Tapi ingat, kata dia, yang disayangkan adalah interfensi. Jangan sampai yang mestinya otonomi pesantren yang tugasnya ada di kiai, sementara ada di UU ada yang keberatan terhadap intervensi pemerintah. Sehingga kiai dan segala unsur yang ada di ponpes kekuasaanya menjadi berkurang, otonominya berkurang.”Asal otonomi pesantren terjaga, tidak ada masalah,” tegasnya.
Intinya, jangan sampai pesantren yang semula memiliki kekuasaan, otonomi dan bertanggungjawab menjadi berkurang bahkan ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah hanya karena munculnya undang-undang. Menurutnya kemandirian adalah ciri khas pondok pesantren, sekaligus mengkondisikan kemandirian untuk santri itu sendiri.”Santri itu harus jadi orang mandiri. Jadi, santri di pondok pesantren itu belajar banyak tentang kemandirian. Jadi nanti ketika lulis tidak menjadi beban pemerintah. Entah menjadi pengusaha, bisnisman kan banyak, pedagang tanpa menunggu jadi ASN,” terang mantan rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini.
Keberadaan ponpes bukan hanya dikenal mendidik santri sesuai kaidah Islam, namun mampu membentuk karakter anak bangsa yang mandiri. Dengan pola asuhnya, seorang santri akan lebih percaya diri menuju kemandirian menghadapi masa depan dengan kesederhanaan, etika dan lebih mengedepankan sikap tawadhu atau ketundukan dan rendah hati.“Tidak mengherankan, selama ini banyak pondok pesantren yang menghasilkan santri yang tidak cengeng, handal dan mandiri,’ ungkapnya.
Sementara itu, Pengasuh Ponpes Al Hikmah Karangmojo, Ustad Harun Al Rasyid menegaskan, kemandirian adalah ciri khas pondok pesantren. Selama ini alumni Al Hikmah sudah banyak menjadi ‘orang’. Semangat peda ini seharusnya dititik beratkan pada fasilitasi, bukan dominan pada regulasi.
“Hampir 90 persen para santri mampu hidup mandiri. Ini yang membanggakan kami. Karena ilmu yang diperoleh tidak hanya dimengerti, tetapi juga diamalkan bahkan mampu mengajak orang lain untuk mengikuti kaidah ajaran Islam,” ujarnya. (gun/din)

https://radarjogja.jawapos.com/gunun...omi-pesantren/