Bendera Aceh terlihat berkibar saat Peringatan Perdamaian Aceh yang digelar di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh beberapa waktu silam. (CNN Indonesia/ Dani)
Banda Aceh, CNN Indonesia -- Dua hari lalu, sebelum puncak peringatan HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia (RI), pemerintah dan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merayakan 17 tahun perdamaian di Taman Sulthanah Safiatuddin, Banda Aceh, Senin (15/8).

Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf--yang kerap disapa Mualem--didapuk memberikan kata sambutan di atas mimbar. Perayaan 17 Tahun Perdamaian Aceh itu turut dihadiri para mantan petinggi GAM.

Dalam kegiatan yang juga dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh tersebut, Mualem memberikan informasi bahwa pada tahun ini Bendera Aceh dimungkinkan sudah boleh berkibar mendampingi bendera Merah Putih.

"Mungkin inilah hasil perdamaian, Insya Allah tidak lama lagi tidak ada keributan lagi, mungkin bendera (bulan bintang) akan naik di 4 Desember, dengan catatan revisi," kata Mualem, Senin (15/8).

Pernyataan Mualem itu pun disambut apresiasi tepuk tangan dari mereka yang hadir di Taman Sulthanah Safiatuddin tersebut.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di lokasi peringatan 17 tahun Perdamaian itu, sejumlah Forkompimda yang tampak hadir di antaranya adalah Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Kapolda Aceh Irjen Ahmad Haydar, dan Pangdam Iskandar Muda Mayjen Mohammad Hasan.

Kemudian terlihat pula hadir Ketua Badan Reintegrasi Aceh Azhari Cagee, beberapa anggota DPR dari Aceh, hingga Wamen ATR Raja Juli Antoni.

Namun, kala itu CNNIndonesia.com tak dapat melihat jelas bagaimana ekspresi mereka saat Mualem menyinggung soal pengibaran Bendera Aceh itu.

Melanjutkan pidatonya, Mualem menginstruksikan setiap perkantoran untuk menyediakan dua tiang bendera dengan berbagai ukuran. Satu tiang yang tinggi untuk Bendera Merah Putih dan satunya yang lebih rendah menjadi tunggul Bendera Aceh.

"Semua di kantor-kantor mulai saat ini sudah dapat menyediakan dua tiang, satu panjang dan satu pendek," ujar Mualem yang juga kini dikenal sebagai Ketua Kwarda Pramuka Aceh tersebut.

Perihal ketersediaan tiang untuk dipersiapkan mengibarkan bendera Aceh di kantor-kantor tersebut, CNNIndonesia.com mengonfirmasinya kepada Pemprov Aceh.

Namun, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki belum merespons pesan pertanyaan yang dikirim hingga saat ini.  Sementara itu Tim Kerja Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Muhammad Saleh menjawab, "Belum ada arahan kepada saya."

Bukan hanya di Banda Aceh, peringatan 17 tahun perdamaian pun digelar eks anggota GAM yang tersebar di sejumlah daerah Tanah Rencong tersebut. Ada juga yang merayakan dengan cara menyerahkan bendera bintang bulan ke polisi, seperti yang terjadi di Lhokseumawe.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Taman Sulthanah Safiatuddin, Banda Aceh, Mualem yang berpidato di atas mimbar berulang kali mengingatkan agar perdamaian yang sudah terjalin 17 tahun ini agar tetap dipertahankan.

Ia berjanji akan terus memperjuangkan butir-butir nota kesepahaman (MoU) Helsinki yang belum terealisasi, termasuk memastikan akan pengibaran Bendera Aceh secara legal pada tahun ini.

Perihal pengibaran Bendera Aceh, Mualem  menyebut kepastian untuk tahun ini didapatkannya dari Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani. Muzani sejatinya ikut mengikuti perayaan 17 Tahun Damai Aceh, namun berhalangan hadir karena sakit.

Mualem menyebut perdamaian di Aceh akan tetap kekal seiring dengan terlaksananya butir-butir MoU Helsinki yang telah dikabulkan oleh Pemerintah Indonesia.

"Insya Allah dalam waktu dekat ini semua aman damai seperti kawan-kawan bilang tadi, perdamaian di Aceh akan kekal dan hakiki selama-lamanya," kata dia yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Partai Aceh--partai lokal di provinsi tersebut.

Selain itu Mualem juga menyampaikan akan tetap setia pada NKRI dan menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang mempersatukan.

"Pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun ini, kita jadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, mempersatukan kita dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menghadapi tantangan yang ada," janjinya.


Anak-anak bermain sambil membawa bendera Merah Putih di pantai wisata Gampong Jawa, Banda Aceh, Aceh, Minggu (15/8/2021). (ANTARA FOTO/IRWANSYAH PUTRA)

Perihal Bendera Aceh sendiri sudah dituangkan dalam regulasi yang dibuat legislatif Provinsi Aceh: Qanun Nomor 3 Tahun 2013. Namun, sejauh ini produk hukum daerah itu masih 'menyangkut' di Kementerian Dalam Negeri.

Padahal dasar legalitas itu juga tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dalam Pasal 246 ayat (2) yang berbunyi selain bendera Merah Putih sebagai bendera Nasional, pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan

Keinginan Mualem ini tentu ingin mengakhiri polemik yang selama ini terjadi. Setiap milad GAM pada 4 Desember, mantan kombatan GAM selalu merayakannya dengan menaikkan bendera Aceh.

Hanya saja bendera itu tidak lama berkibar, karena langsung diamankan aparat TNI-Polri. Kasus terakhir, bahkan melibatkan eks Panglima GAM Wilayah Pase, Zulkarnaini Hamzah atau Tgk Ni yang dipanggil polisi dengan tuduhan dugaan makar terkait pengibaran bendera bintang bulan pada 2021 silam.

Mantan kombatan merayakan Milad GAM di kantor KPA wilayah Pasee, Aceh Utara beberapa waktu lampau. (CNN Indonesia/Dani Randi)
Diketahui selama ini sejumlah politisi yang berasal dari eks kombatan yang duduk di bangku DPR Aceh sudah melakukan desakan-desakan agar pemerintah Indonesia mengizinkan bendera yang dinilai sebagai identitas dari Tanah Rencong itu berkibar.

Keinginan tentang bendera Aceh berkibar saat itu seakan pupus, sejak 2019 silam kala Mendagri saat itu Tjahjo Kumolo  menyebut bahwa qanun tentang bendera Aceh sudah dicabut alias dibatalkan.

Mendengar pernyataan itu, Petinggi GAM yang dipimpin Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Alhaytar, Muzakir Manaf dan lainnya langsung menghadap Presiden Joko Widodo pada Februari 2020. Pembahasan dalam pertemuan itu melebar, bukan hanya membahas soal bendera saja, namun juga butir-butir nota kesepahaman (MoU) Helsinki yang belum direalisasikan pemerintah pusat RI.

"Kami beri masukan kepada beliau (Presiden) bahwa perdamaian Aceh sudah berlangsung belasan tahun, ada beberapa poin di MoU yang belum selesai. Kami harap supaya pemerintah selesaikan semuanya," ujar Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud dalam keterangannya saat itu, pada Kamis, 13 Februari 2020.

Presiden saat itu menunjuk Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk mengatasi persoalan ini. Bahkan Jokowi memberi waktu tiga bulan agar  ada solusi atas persoalan tersebut.

Namun akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia membuat target tiga bulan penyelesaian itu tertunda. Pemerintah justru berjibaku untuk menyelesaikan persoalan Covid-19 dan isu soal penyelesain butir-butir MoU Helsinki kembali terhenti.

Terkait posisi pemerintah pusat terkini soal pengibaran Bendera Aceh, CNNIndonesia.com, menghubungi Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan dan Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA. Namun, hingga berita ini ditulis belum ada respons.

Terakhir, pembahasan soal bendera Aceh datang dari Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani yang bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian untuk membicarakan kemungkinan pengibaran bendera Aceh di bawah bendera merah putih.

Hal itu bukan tanpa alasan, Ahmad Muzani saat berkunjung ke Aceh juga mendapat desakan dari para tokoh-tokoh Aceh untuk mengkomunikasikan persoalan bendera dengan pemerintah pusat.

"Dimungkinkannya bendera Aceh yang bisa dikibarkan bersamaan di bawah bendera merah putih, itulah hal-hal yang ditandatangani di perjanjian Helsinki," kata Muzani, Rabu (13/4).

(dra/kid)
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...-tahun-damai/2

Pengibaran bendera Aceh tapi tetap di bawah bendera merah putih 
Berbeda dengan Ternate yang mengibarkan bendera kesultanan Ternate dikibarkan setara dengan merah putih