Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengumbar janji bahwa APBN hanya menanggung 20 persen dari total pembangunan ibu kota baru (IKN) dan sisanya 80 persen dari swasta.
Ia menjelaskan pemerintah akan mendorong investasi swasta dalam membangun IKN di Kalimantan Timur. Setidaknya, 80 persen pembangunan IKN akan ditopang dari swasta.

"Kawasan Inti Pusat Pemerintah (di IKN) memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi," ungkap Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI, Selasa (16/8).

Baca artikel CNN Indonesia "Jokowi Janji di Sidang MPR, APBN Cuma Nanggung 20 Persen Bangun IKN" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220816115141-532-835205/jokowi-janji-di-sidang-mpr-apbn-cuma-nanggung-20-persen-bangun-ikn.

Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/
Sebelumnya, pemerintah sempat disebut-sebut akan menggunakan dana APBN lebih dari 50 persen untuk membangun IKN. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung membantah kabar itu tak lama setelah menjadi isu hangat di masyarakat pada Januari 2022.

Pemerintah memproyeksi total dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN sekitar Rp466 triliun-Rp486 triliun.

Berdasarkan rencana awal, APBN akan menanggung 19 persen atau sekitar Rp88,54 triliun-Rp92,34 triliun.

Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan dana dari investasi swasta, BUMN, hingga skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam membangun IKN.


Lihat Juga :

Menteri ESDM Soal Harga Pertalite Bakal Naik: Lagi Dibahas

Untuk 2022, pemerintah menyiapkan dana senilai Rp510,79 miliar di APBN 2022. Hal ini tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

Sementara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajukan anggaran Rp46 triliun untuk pembangunan ibu kota baru.

Anggaran itu diusulkan untuk periode 2022 sampai 2024. Dana tersebut akan digunakan untuk beberapa kebutuhan.

Pertama, pembangunan kantor presiden, wakil presiden dan Gedung DPR/MPR. Kedua, untuk pembangunan jalan, instalasi air baku dan minum.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian PUPR mendapatkan alokasi Rp1 triliun untuk membangun IKN pada 2023. Namun, Kementerian PUPR telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun-Rp6 triliun.

(aud/bir)
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...sen-bangun-ikn



Berarti kebalikannya. 20/100 berarti 100/20