Pemerintah rasa-rasanya tidak akan menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar Subsidi yang saat ini kondisinya sedang sekarat. Pemerintah justru kabarnya akan menaikkan harga BBM Pertalite dan Solar Subsidi itu.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. "Tidak ada penambahan subsidi, pilihan yang bisa ditempuh pemerintah adalah menaikkan harga energi yang disubsidi dengan mempertimbangkan dampak inflasi dan daya beli rumah tangga miskin," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Senin (15/8/2022).

Asal tahu saja, saat ini kondisi kuota Pertalite dan Solar Subsidi sekarat. Sampai pada Juli 2022 konsumsi Pertalite sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sudah mencapai 16,8 juta kilo liter (KL). Artinya, kuota hingga akhir tahun hanya tersisa 6,2 juta KL dari kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta KL sampai akhir tahun.

Sementara konsumsi Solar Subsidi sebagai Jenis BBM Tertentu (JBT) sudah mencapai 9,9 juta KL dari kuota 14,91 juta di tahun 2022 ini atau tersisa 5,01 juta KL.

Dengan kuota yang tersisa itu, pemerintah pada tahun ini menggelontorkan dana subsidi di sektor energi khususnya untuk BBM, LPG dan Listrik senilai Rp 502,4 triliun. Artinya, apabila ada penambahan kuota, nilai subsidi juga bertambah menjadi lebih tinggi dari saat ini.

"Banggar DPR tidak akan mengubah alokasi subsidi energi pada tahun ini. Banggar DPR juga telah lama menyarankan kebijakan reformasi kebijakan subsidi energi. Sebaiknya pemerintah segera menjalankan kebijakan reformasi subsidi energi," paparnya.

Said membeberkan, bahwa pemerintah tidak hanya akan menaikkan harga BBM Pertalite juga Kenaikan tidak hanya akan terjadi pada jenis Pertalite, melainkan juga LPG 3 kg dan listrik pada daya tertentu.

"Sesegera mungkin Pemerintah menaikkan harga pertalite, LPG 3 Kg, dan listrik bersubsidi karena kalau tidak disegerakan akan makin menggerus kuota pasokan energi subsidi. Apalagi terjadi gap harga yang jauh antara pertalite dengan pertamax," paparnya.

Said tidak menyebut jadwal pasti kenaikan harga. Akan tetapi dirinya menyarankan agar kenaikan tidak dilakukan secara drastis, namun bertahap per 3 bulan. Sehingga masyarakat tidak mengalami tekanan berat. "Naikkan saja bertahap per 3 bulanan," kata Said.

Di sisi lain pemerintah juga harus menambah bantalan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan catatan data penerima sudah lebih akurat. "Pemerintah harus awas politik, makanya gak boleh naik drastis. Gradual sambil lihat kondisi pasar," tegas Said.

Sejatinya, sinyal kenaikan harga BBM Pertalite ini sudah sering dilontarkan oleh para menteri ekonomi Indonesia. Yang terakhir adalah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Ia bilang, harga minyak mentah Indonesia dalam APBN 2022 ditetapkan sebesar US$ 63 per barel, sementara harga minyak rata-rata Januari - Juli telah tembus US$ 105 per barel. Adapun jika harga minyak saat ini berada di level US$ 100 per barel, maka nilai subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah dapat mencapai Rp 500 triliun.

Sementara, jika harga minyak berada di level US$ 105 per barel dengan asumsi kurs dollar di APBN rata-rata Rp 14.750 dan kuota Pertalite bertambah menjadi 29 juta Kilo Liter (KL) dari kuota 23 juta KL, maka subsidi yang harus ditanggung pemerintah bisa tembus hingga Rp 600 triliun.

"Saya menyampaikan sampai kapan APBN kita akan kuat menghadapi subsidi yang lebih tinggi, jadi tolong teman-teman sampaikan juga kepada rakyat bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang feeling saya harus kita siap-siap kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi," kata Bahlil. Menurut Bahlil nilai subsidi sebesar Rp 500-600 triliun tersebut sama dengan 25% total pendapatan APBN. Sehingga jika tetap dilanjutkan akan tidak sehat bagi keuangan negara.

Menanggapi hal itu, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menyatakan, terkait dengan sinyal kenaikan harga BBM bersubsidi misalnya, pihaknya menyerahkan hal itu kepada pemerintah. "Kita tunggu keputusan pemerintah saja," terang Irto kepada CNBC Indonesia, Minggu (14/8/2022).

Seperti yang diketahui, BBM jenis RON 90 atau Pertalite merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), alhasil mengenai harganya ditentukan oleh pemerintah. Tak hanya Pertalite, BBM Solar Subsidi yang masuk ke dalam Jenis BBM Tertentu (JBT) harganya ditentukan oleh pemerintah.

"Untuk harga BBM Subsidi merupakan kewenangan dari Pemerintah. Kami sebagai operator akan melaksanakan apa yang menjadi penugasan dari Regulator," tandas Irto.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...ite-bakal-naik