Pandeglang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang akan menganggarkan APBD Rp 38 miliar untuk sepeda listrik bagi rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Sepeda listrik tersebut digunakan sebagai kendaraan operasional bagi para RT/RW se-Kabupaten Pandeglang.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pandeglang, Erin Fabiana mengkritik pengadaan sepeda listrik itu. Erin menilai tak logis lantaran masih banyak infrastruktur yang mesti diperbaiki.

"Sebaiknya lebih ke pembangunan Infrastruktur. Sebab, masih ada beberapa warga yang ditandu untuk menuju puskesmas. Ini harus jadi perhatian serius. Tak logis lah dengan anggaran segitu, padahal infrastruktur masih banyak yang perlu diperbaiki," kata Erin Fabiana kepada detikcom, Kamis (11/8/2022).

Erin mengusulkan anggaran Rp 38 miliar dialokasikan untuk infrastruktur jalan. Dia menyebut ruas jalan terpanjang Sodong sampai Kadu Mulya di kabupaten Pandeglang juga kondisinya masih rusak.

"Kalau anggaran Rp 38 miliar dialokasikan pada ruas jalan terpanjang di Kabupaten Pandeglang, mungkin lebih prestisius, jalan terpanjang bisa diselesaikan," katanya.

Erin juga menyinggung terkait pengadaan sepeda yang dulu pernah dilakukan oleh Pemkab Pandeglang. Dia mengatakan pemberian sepeda pada saat itu dinilai penghamburan anggaran.

"Sebelumnya juga ada pengadaan sepeda untuk RT/RW. Namun sekarang keberadaannya juga tidak jelas," katanya.

Dia mengusulkan lebih baik ada penambahan insentif untuk RT/RW dibanding pengadaan sepeda listrik.

"Dari pada sepeda mending tambahin insentifnya, jelas manfaat buat para RT/RW," harapnya.

Sebelumnya, Pemkab Pandeglang menganggarkan APBD sebesar Rp 38 miliar untuk pengadaan sepeda listrik untuk 2023. Sepeda listrik itu diperuntukkan bagi rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) di Kabupaten Pandeglang.

"Rp 38 miliar kecil bagi saya, kalau bisa Rp 100 miliar kasih dong simpul-simpul kami belum Linmas. Bingung amat Rp 38 miliar," kata Bupati Pandeglang Irna Narulita kepada wartawan setelah menghadiri rapat paripurna tentang penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 di sekretariat DPRD Pandeglang, Rabu (10/8).

Irna menganggap dana tersebut tidak menghamburkan anggaran. Sebab, menurutnya, pengadaan ini untuk kepentingan masyarakat.

"Jadi tidak ada penghamburan uang, tidak kepentingan-kepentingan tertentu," katanya.

Irna mengatakan kendaraan sepeda listrik tersebut untuk kendaraan operasional RT/RW dalam membantu roda pemerintahan desa. Menurutnya, sepeda tersebut juga untuk kepentingan masyarakat banyak.

"Untuk kepentingan operasional bukan untuk kepentingan RT/RW, mereka cuman membantu kita dengan kendaraan operasional yang memudahkan mempercepat melayani masyarakat," ungkapnya.

Dalam rapat paripurna tersebut terdapat 4 fraksi yang menolak tentang perencanaan pembelian sepeda listrik untuk RT dan RW yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, dan Fraksi PPP.

Sementara itu, fraksi yang mendukung untuk pengadaan sepeda listrik ialah fraksi Demokrat, Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi PAN-PBB, dan Fraksi NasDem-Perindo.

https://news.detik.com/berita/d-6228...ndra-tak-logis

Ane rasa tiap rt pasti punya motor di jaman ini...

Buat apa sepeda listrik...