Sempat menyusut, kini utang Indonesia kembali tembus lebih dari Rp 7.123,6 triliun.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan utang Indonesia yang kini tembus Rp 7.123,6 triliun adalah bersifat produktif. Sehingga utang tersebut bisa dibayarkan.

Hal ini disampaikan usai acara groundbreaking Tol Serang - Panimbang Seksi 3 Cileles - Panimbang, di Banten, Senin (8/8/2022).

"Kalau orang bilang kita utang itu betul Rp 7.000 triliun tapi itu utang produktif, seperti jalan tol ini. Dia akan mengembalikan sendiri dengan orang jalan lewat situ. Artinya jangan rakyat kita tipu dengan informasi yang salah," kata Luhut.

Dia menjelaskan pemerintah sudah memperhitungkan return of investment banyak proyek, sehingga utang ini tidak menjadi beban.

Luhut juga menegaskan Indonesia menjadi negara yang paling kecil rasio utangnya dibandingkan negara lain. Di mana rasio utang RI baru 40% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Di mana banyak negara maju di dunia lebih atau mendekati 100% dari PDB. Jadi saya mohon jangan pernah bicara yang aneh-aneh dan gak jelas. Pemerintah tahu apa yang dilakukan," katanya.

Selain itu bicara pembangunan tol Serang - Panimbang, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi daerah Banten. Di mana dari catatannya ekonomi wilayah ujung barat Jawa ini tumbuh di atas ekonomi nasional 5,44%, setelah ada tol diharapkan dapat tumbuh di atas 6% beberapa tahun ke depan.

Untuk diketahui, berdasarkan jenisnya, utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 88,46% dari seluruh komposisi utang akhir Juni 2022. Sementara berdasarkan mata uang, utang Pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (Rupiah), yaitu 70,29%.

Selain itu, saat ini kepemilikan oleh investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57%, hingga akhir tahun 2021 tercatat 19,05%, dan per 5 Juli 2022 mencapai 15,89%. 

Pada bulan Juni 2022, pemerintah telah menerbitkan Samurai Bond sebesar JPY 81 miliar, yang tercatat sebagai penerbitan terbesar Samurai Bonds oleh sovereign issuer selama tahun 2022.

Pengadaan utang pemerintah ditetapkan atas persetujuan DPR dalam UU APBN dan diawasi pelaksanaannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kenaikan utang bukan tanpa alasan. Hal ini terjadi karena postur defisit dalam APBN untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dari pandemi Covid-19. Namun Kemenkeu memastikan peningkatan utang diperhitungkan secara matang demi mendapatkan risiko dan biaya yang paling efisien.

https://www.cnbcindonesia.com/market...44bk51cXV4aXc.