Jakarta - Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengungkap, sejak KPK berdiri sampai saat ini, ratusan orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah berurusan KPK. Nawawi memerinci jumlah anggota Dewan tersebut, setidaknya ada sekitar 300 anggota DPR yang terjerat perkara di KPK.

"Sejak pemberantasan korupsi berdiri pada 2003-2004 itu, tidak kurang dari 300 anggota parlemen Indonesia telah menjadi 'pasien' daripada KPK," kata Nawawi Pomolango di gedung ACLC KPK, Kuningan, Selasa (9/8/2022).

Lembaga eksekutif pun tak luput dari bidikan KPK. Nawawi menyebut setidaknya ada ratusan penyelenggara negara di tingkat eksekutif yang pernah berurusan perkara korupsi dengan KPK.

"Kemudian, ada lebih dari 20 gubernur, 140 bupati/wali kota, dan tidak kurang dari 30 orang menteri dan banyak lagi tokoh politik yang kemudian berurusan dengan KPK," tutur Nawawi.

Melihat kenyataan itu, Nawawi menyayangkan hal tersebut. Dia menilai sulit membayangkan anggota partai yang berintegritas dan bebas dari korupsi.

"Melihat kenyataan tersebut rasanya sulit, membayangkan wakil-wakil partai yang berintegritas dan bersih dari korupsi," sebutnya.

Menurut Nawawi, sejatinya partai politik itu berperan penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Partai politik dapat menghadirkan regulasi dan kebijakan yang prorakyat.

"Padahal kurang penting apa lagi sebuah partai politik ini? Bagi iklim demokrasi di negeri ini. Melalui parpol inilah lahirlah para pemimpin nasional, pemimpin daerah, hingga perwakilan rakyat di DPR-MPR. Dari partai politik inilah lahir berbagai regulasi dan kebijakan-kebijakan rakyat, dan mencerahkan masa depan bangsa," tegas Nawawi.

Dampak korupsi, kata pimpinan KPK itu, dapat menyasar ke seluruh program pembangunan nasional. Bahkan Nawawi menyebut korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa.

"Korupsi berdampak pada seluruh program pembangunan di negeri ini, mulai perbaikan mutu pendidikan hingga kesehatan yang terganggu. Kemiskinan tidak dapat diatasi, tidak berlebih jika korupsi dikatakan sebagai suatu extraordinary, kejahatan yang luar bisa," sebutnya.

Sadar dengan hal itu, KPK turut berperan penting dalam memperbaikinya. Sejak 2012, dia menyebut KPK telah mengkaji soal partai politik dan pemilu.

"KPK menyadari betul soal kenyataan ini dan berusaha ikut andil memperbaikinya. Maka dari itu, sejak 2012, KPK melakukan berbagai kajian soal parpol dan seluk-beluk pemilu," tuturnya.

Yang terbaru, KPK memulai program Politik Cerdas Berintegritas atau PCB. Program tersebut diikuti oleh 20 partai politik.

"Saat ini KPK telah mulai program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu, sebuah rangkaian pendidikan antikorupsi untuk para kader parpol yang diikuti oleh 20 partai politik," ujarnya.

Tujuan PCD, kata Nawawi, tidak lain adalah mendorong komitmen pengurus parpol untuk berintegritas. Tak hanya itu, PCB juga diharapkan meningkatkan kesadaran budaya antikorupsi kepada para pengurus parpol.

"PCB Terpadu 2022 dilaksanakan guna mendorong komitmen integritas dan meningkatkan kesadaran budaya antikorupsi kepada para pengurus parpol," jelas Nawawi.

Nawawi berharap, PCB pada akhirnya dapat membantu parpol dalam mencetak pemimpin bangsa yang bebas dari korupsi. Tak hanya itu, Nawawi yakin dengan adanya PCD ini, kader parpol tidak ada lagi yang terjerat korupsi.

"Diharapkan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin nasional dan daerah yang bersih dari korupsi. Harapannya, tidak akan ada lagi para pemimpin yang dihasilkan parpol yang dipenjara karena korupsi," tutup Nawawi. (aud/aud)

DPR PASIEN KPK
pantesan kehadiran KPK banyak yang ga suka, kondisi saat ini wakil rakyat seperti pesulap merah yang membongkar kesaktian kpk, mengebiri wewenang kpk untuk berpraktik mengobati pasien,