Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mempersiapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang semakin efektif. Terutama dalam belanja subsidi.

"Kita harus mendorong belanja produktif. Subsidi BBM dan subsidi listrik itu gak efisien," ungkap Rofyanto Kurniawan, Direktur Penyusunan APBN, DItjen Anggaran Kementerian Keuangan dalam Konsultasi Publik RUU APBN Tahun Anggaran 2023 yang ditayangkan melalui akun Youtube Ditjen Anggaran, Senin (25/7/2022)

Tahun ini pemerintah menggelontorkan subsidi energi sebesar Rp 520 triliun, meliputi bahan bakar minyak (BBM), listrik dan LPG 3kg. Belanja tersebut termasuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada BUMN yang sudah menahan harga dalam dua tahun terakhir ketika pandemi covid-19.

Besarnya subsidi yang diberikan artinya masyarakat bisa mendapatkan harga energi dengan lebih murah dibandingkan negara lain yang memberlakukan harga keekonomian.

"Memang secara bertahap dan berangsur-angsur kita harus kembalikan ke harga keekonomian. Supaya belanja produktif," jelasnya.

Dengan demikian, subsidi bisa dialihkan ke masyarakat yang membutuhkan. Bukan seperti yang berlangsung saat ini, yakni dinikmati oleh kelas menengah atas.

"Subsidi hanya untuk rakyat miskin dan yang membutuhkan, rakyat mampu menengah ke atas harusnya tidak perlu lagi mendapatkan subsidi," pungkasnya.


https://www.cnbcindonesia.com/news/2...-bakal-dicabut