Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dihukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk menurunkan UMP DKI Jakarta Rp 4,6 juta menjadi Rp 4,5 juta. Apa alasan majelis hakim?
Putusan itu diketok pagi ini oleh ketua majelis Eko Yulianto dengan anggota Elfiany dan Novi Dewi Cahyati. Duduk sebagai tergugat sejumlah pihak, salah satunya DPP Apindo DKI Jakarta.

Penggugat menggugat Anies, yaitu Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021. Di SK itu disebutkan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar Rp 4.641.854.

"Terbukti bahwa penerbitan obyek sengketa cacat yuridis dalam prosedur penerbitannya," demikian bunyi putusan PTUN Jakarta yang didapat detikcom, Selasa (12/7/2022).

Mengapa PTUN Jakarta menyebut SK Anies cacat yuridis? Berikut pertimbangan majelis hakim:

1. Hanya melalui rapat, tidak/ bukan melalui sidang pleno atau setidaknya melalui Sidang Dewan Pengupahan.

2. Rapat tanggal 1 Desember 2021:-Hanya dihadiri 4 orang Unsur Pekerja -Hanya dihadiri 2 orang Unsur Pengusaha yaitu Ketua Kadin dan Ketua Apindo DKI Jakarta.Sehingga Rapat pada tanggal 1 Desember 2021 hanya dihadiri total sebanyak 6 (enam) orang dari unsur Pekerja dan Pengusaha.

3. Rapat tanggal 2 Desember 2021 secara zoom (online), hanya dihadiri 20 puluh orang. Di mana unsur Pekerja yang hadir ada 6 orang dan unsur Pengusaha yang hadir ada 2 orang dari total 30 orang Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Keputusan Gubernur Nomor 838 Tahun 2019 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Periode 2019-2022.

4. Tidak terdapat angka besaran upah yang diusulkan oleh masing-masing Unsur Dewan Pengupahan.

5. Tidak terdapat Berita Acara Sidang.

6. Tidak terdapat Rekomendasi Dewan Pengupahan kepada Tergugat.

"Tahapan proses yang dilakukan sebelum terbitnya obyek sengketa di atas, tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1)-(2) dan Pasal 29 ayat (1) serta Pasal 71 ayat (2) a dan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan jo Pasal 35 Ayat (2) dan Pasal 35 Ayat (4) serta Pasal 36 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan," beber majelis.

Kesalahan lain adalah UMP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat 21 November tahun berjalan, maka yang dijadikan acuan menghitung adalah tanggal ditetapkannya Keputusan bukan tanggal mulai berlakunya keputusan.

Oleh karena obyek sengketa cacat yuridis dalam prosedur penerbitannya dalam arti tidak sesuai waktu ditetapkannya dengan Peraturan Perundang-undangan, maka obyek sengketa juga bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum oleh karena asas ini mengehendaki agar setiap Keputusan in casu obyek sengketa harus didasarkan pada landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, secara ajek/ konsisten.

Di mana konsistensi berdasar Peraturan Perundang-Undangan harus mencakup aspek wewenang, substansi maupun prosedur Keputusan, sedangkan obyek sengketa in casu selaras dan berdasar hukum dari aspek wewenang dan substansi namun cacat yuridis dalam prosedur penerbitannya.

"Dengan demikian dengan terbuktinya bahwa obyek sengketa ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2021, maka penerbitan obyek sengketa melebihi batas waktu yang ditentukan Peraturan Perundang- undangan sehingga obyek sengketa cacat yuridis dalam prosedur penerbitannya," pungkas majelis hakim.

Sumber