Senin, 4 Juli 2022 15:41 WIB



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan masih ada banyak jalan yang akan diubah namanya menjadi nama tokoh Betawi.

Untuk sementara ini baru 22 nama jalan yang diganti jadi nama tokoh Betawi.

"Ini (pergantian nama jalan) tidak selesai di sini. Ini gelombang pertama, nanti kami akan teruskan sampai tuntas," ucap Anies Baswedan di Balai Kota, Senin (27/6/2022).

Anies Baswedan menyebut, keputusan pergantian nama diambil sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa mereka yang telah melestarikan kebudayaan Betawi.

Dengan demikian, nama para tokoh Betawi itu akan tetap selalu dikenang dan jasanya tak dilupakan oleh generasi penerus bangsa.

Lantas apakah bakal ada pergantian nama jalan gelombang kedua ?

Sementara hingga saat ini pergantian 22 nama jalan gelombang 1 terus menuai polemik hingga muncul spanduk penolakan dari sejumlah warga.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mendesak Pemprov DKI Jakarta lakukan evaluasi terkait pergantian nama jalan.

Hal ini menyusul polemik pergantian nama jalan yang terus bergulir di tengah masyarakat.

Kemudian diperkeruh dengan ucapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengatakan pergantian jalan di Jakarta bakal berlanjut.

"Ya sepakat (ada evaluasi), karena 22 nama belum kelar apalagi mau ditambah. Makanya apa sih motif apa sih pergantian nama itu? apakah hanya sebatas motifnya ingin memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh Jakarta? apakah sekedar itu? Maka kajian menjadi penting," ucapnya saat dikonfirmasi, Minggu (3/7/2022).

Adapun alasan kajian ulang terkait hal ini, di antaranya terkait dengan sosialisasi kepada warga yang terdampak.

Sehingga penolakan seperti ini tak muncul, bila sosialisasi telah berjalan baik.

"Kalau bicara prosedural sebelum pergantian itu kan sosialisasi terlebih dahulu, sosialisasi rencana pergantian. Ini yang terjadi kan masyarakat tidak tahu, tahu-tahu sudah pergantian, maka terjadi kegaduhan," lanjutnya

Kemudian, evaluasi dibutuhkan lantaran pergantian nama jalan tak sesederhana yang diucapkan Pemprov DKI Jakarta.

Jemput bola, kata Gembong, tak membuat seluruh pergantian administrasi di masyarakat menjadi mudah.

"Yang kedua ngga boleh pemprov menyederhanakan persoalan gitu loh, seolah-olah mungkin sederhana banget kan," pungkasnya.

Pengamat Nilai Pergantian Nama Jalan Perlu Dievaluasi

Polemik pergantian nama jalan di Jakarta masih terus bergulir.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai perlu adanya evaluasi kembali oleh Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Ujang, program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu perlu menimbang aspirasi masyarakat.

Seperti diketahui, berbagai penolakan bermunculan dari pergantian nama jalan yang sudah dilakukan.

Namun Anies tetap ngotot akan melanjutkan pergantian nama jalan tahap dua.

"Semua harus adil untuk kepentingan masyarakat Jakarta, bangsa dan negara. Artinya ketika ada penolakan masih ada aspirasi yang harus diperhatikan oleh Anies atau Pemprov. Ini harus dievaluasi. Bagaimanapun kebijakan itu harus rasional, realistis dan bermanfaat bagi masyarakat Jakarta, bangsa dan negara dan tentu kepentingan umum/publik," katanya saat dikonfirmasi, Minggu (3/7/2022).

Keterlibatan semua pihak menjadi poin paling penting dalam hal ini, terutama warga yang terdampak pergantian nama ini.

Musyawarah yang dilakukan pun harus sampai selesai, atau dalam artian mencapai titik temu.

Sebab, kata Ujang, kebijakan yang diambil haruslah partisipatif.

"Kalau tidak ada titik temu tidak ada musyawarah dan kebijakan tersebut tidak partisipatif. Saya sih melihatnya kebijakan itu ada pro dan kontra pasti ada yang menerima dan menolak. Tapi alangkah baiknya kebijakan tersebut dimusyawarahkan dulu, dikaji secara mendalam, lalu atas dasar usulan dari masyarakat dulu," pungkasnya.

Tribunnews.com