Sebagian pihak memuji dan sebagian lainnya menilai lawatan Jokowi ke Ukraina-Rusia tak berhasil membuat kedua negara mengarah ke rujuk. (Foto: AP/Alexander Zemlianichenko)
Jakarta, CNN Indonesia -- Lawatan Presiden Joko Widodo yang berniat membawa misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia pekan ini menjadi sorotan publik.
Sebab, lawatan ini berlangsung ketika Rusia masih terus menggempur wilayah timur Ukraina sejak invasi berlangsung pada 24 Februari.


Dalam pidatonya di Istana Kremlin, Moskow, Jokowi mengatakan alasan utamanya berkunjung ke Ukraina-Rusia adalah untuk menjadi perantara atau jembatan dialog antara Presiden Volodymyr Zelenksy dan Presiden Vladimir Putin.

"Isu-isu yang berkaitan dengan perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Konstitusi Indonesia mengharuskan kami untuk selalu berusaha memberikan kontribusinya sendiri demi memastikan perdamaian di seluruh dunia," ujar Jokowi saat berpidato di sebelah Putin.

Dalam konteks inilah alasan kunjungan saya ke Kyiv dan sekarang ke Moskow. Seperti yang saya katakan di Kyiv, meskipun situasi saat ini masih sangat sulit, saya akan tetap mengatakan bahwa penting untuk bergerak menuju penyelesaian damai dan dialog terbuka," ucapnya menambahkan.

Berbagai pihak dari mulai netizen Indonesia hingga akademisi politik internasinal angkat bicara merespons lawatan Jokowi ke dua negara tersebut.

Sebagian netizen Indonesia memuji langkah Jokowi yang dinilai proaktif mengamanatkan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 soal peran RI dalam perdamaian dunia.

Namun, tak sedikit pihak yang menilai kunjungan Jokowi ke Kyiv dan Moskow gagal menggiring perdamaian antara Rusia-Ukraina.

Menurut Profesor Hubungan Internasional dari Universitas Pelita Harapan, Aleksius Jemadu, misi Jokowi ke Rusia-Ukraina membuka pintu dialog bagi semua pihak.

Ia mengatakan sebagai presiden G20 tahun ini, Indonesia memiliki tanggung jawab menjaga kekompakan seluruh anggota forum tersebut.

"Indonesia punya potensi untuk menjadi penengah yang bisa dipercaya kedua pihak, tapi tampaknya Indonesia belum punya konsep yang komprehensif [terkait] bagaimana penyelesaian konflik yang adil dan mengacu pada hukum internasional," kata dia saat dihubungi pada Kamis (16/6).

Senada dengan Aleksius, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan peran Indonesia cukup besar dalam mengupayakan dialog antara Rusia-Ukraina.

Menurut Hikmahanto, Rusia membutuhkan Indonesia sehingga memiliki alasan menghentikan perang.

"Ada indikasi bahwa Rusia hendak menghentikan [perang] ini. Ini karena Rusia bersedia menerima kunjungan Presiden Jokowi," jelasnya.

Kenapa bisa demikian? Ia membeberkan empat alasan yakni, kedua negara sudah lelah berperang, legitimasi pemimpin Rusia-Ukraina makin tergerus, Rusia-Ukraina mencari jalan menghentikan perang dengan bermartabat, dan tak ada inisiatif dari negara lain untuk upaya gencatan senjata.

Sementara itu, pengamat politik internasional Universitas Indonesia, Yon Machmudi, berpendapat agenda Jokowi jadi upaya untuk "menjaga keseimbangan" termasuk demi kerja sama ekonomi hingga pertahanan.

"Indonesia tidak mau masuk antara pro-Rusia atau pro-Ukraina. Indonesia juga tidak mau mengorbankan kerja sama pertahanan dengan Rusia. Biar bagaimana pun banyak alutsista kita yang berasal dari Rusia," ujar Yon.


Tak lama setelah Jokowi pulang dari Moskow usai bertemu Presiden Putin, Rusia kembali menggempur Ukraina.

Sebanyak lebih dari 20 orang tewas akibat serangan rudal Rusia ke salah satu gedung apartemen dan pusat rekreasi di wilayah Odessa, Ukraina, Jumat (1/7).


Menurut mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal, ini suatu pertanda Presiden Putin sama sekali tidak mengindahkan misi perdamaian Jokowi ke Rusia. Sebab, Moskow masih membombardir Ukraina ketika lawatan Jokowi berlangsung.

"Rusia masih belum tertarik untuk akhiri perang di Ukraina. Ini terbukti dari aksi militernya di Ukraina yang kini semakin gencar. Prioritas Rusia saat ini bukan perdamaian namun untuk secara militer taklukkan dan kuasai Ukraina," kata Dino melalui kicauannya di Twitter.





Sementara itu, Suzie Sudarman, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, menganggap lawatan Jokowi ke Ukraina-Rusia lebih kepada misi penyelamatan wajah Indonesia sebagai Presidensi G20.

Suzie pesimistis lawatan Jokowi bisa membuahkan hasil signifikan terhadap upaya damai Moskow-Kyiv.

"Bargaining position kita sangat lemah karena tidak ada posisi tukar yang nyata.[Jokowi] hanya menunjukkan sesuai permintaan. Zelensky juga diundang ke G20 hanya sebagai goodwill (itikad baik) Indonesia. Kalau negara adidaya akan tidak datang ya sedikitnya Jokowi menunjukkan good will," kata Suzie.

Suzie juga melihat Putin sama sekali tak menggubris pernyataan Jokowi terkait dorongan dialog damai saat berpidato bersama. Itu terlihat dari pidato Putin bersama Jokowi yang sama sekali tak menjabarkan hasil pembicaraan mereka soal invasi Rusia ke Ukraina.

"Jelas dia punya kepentingan strategis untuk tidak menjawab. Kepentingan strategis karena dia terjepit di Laut Baltik dan terjepit di Bosphorus dan Dardanella," kata Suzie kepada CNNIndonesia.com, Jumat (1/7).

Suzie mengatakan dengan kondisi tersebut, sudah jelas bahwa Putin akan semakin defensif. Putin jelas tak ingin "kalah" dari ancaman negara-negara Barat.

"Sehingga dia tidak akan menguraikan apakah dia akan mundur dari peperangan ini atau tidak. Karena itu tergantung apakah dalam keterjepitan negara kontinental tersebut dia akan menyerang NATO atau tidak. Dan sebaliknya NATO akan membalas atau tidak," tutur Suzie.

 https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220703080917-134-816562/pro-kontra-respons-lawatan-jokowi-ke-rusia-ukraina-misi-damai-gagal/2.
Kayaknya CNN Indonesia salah nulis harusnya  Mas Yon itu orang Departemen Sejarah UI  walaupun komentar juga soal HI 
sementara pihak Ukraina menolak bahwa Presiden Zelensky menitip pesan ke Presiden   Putin lewat Presiden Jokowi
Perdamaian tak bisa dicapai dalam waktu cepat. Butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kayak perdamaian di Indocina ketika Vietnam menduduki Kamboja dan Kamboja dilanda perang saudara. Butuh berapa kali pertemuan yang diinisasi Indonesia dan pihak-pihak terakait untuk bisa mendamaikan Kamboja, Vietnam, dan faksi-faksi Kamboja lainnya.
Terlebih ini pertarungan geopolitik dunia yang butuh usaha lebih