Mahasiswa Papua melakukan demo menuntut Papua Merdeka dan menolak Otsus Jilid II. (Tangkapan Layar Instagram @ceritabaline)
 bali.jpnn.com, DENPASAR - Mahasiswa Papua di Bali tidak berhenti turun ke jalan menyuarakan kemerdekaan Papua. Untuk kali kesekian, mereka turun ke jalan membawa spanduk dan poster Papua Merdeka saat melancarkan aksinya di depan Konsulat Amerika di Renon, Denpasar, Bali, kemarin. 

Mengatasnamakan Petisi Rakyat Papua (PRP), mereka juga menyuarakan penolakan kebijakan pemekaran provinsi di Papua. 

 “Papua merdeka..Papua merdeka..otsus cabut..otsus cabut,” teriak mahasiswa Papua di tengah pengawalan ketat aparat kepolisian, TNI dan pecalang. 

Menurut pedemo, persiapan pemekaran provinsi di wilayah Papua Pegunungan Tengah setelah pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II tidak tepat. Koordinator aksi demo Martin Pigai mengatakan Papua berhak menentukan nasibnya sendiri.

Pasalnya, otonomi khusus (otsus) yang ditawarkan pemerintah Indonesia tidak bisa jadi solusi dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Papua. Martin menuding otsus dan pemekaran wilayah yang gencar dilakukan pemerintah justru menjadi lahan baru baru militer Indonesia untuk menjaga kepentingan eksploitasi sumber daya alam di Papua.Hal tersebut bisa dibuktikan setelah kebijakan otsus jilid II disahkan pemerintah. 

 Menurutnya, setelah kebijakan tersebut diberlakukan, pemerintah memaksakan mendirikan Polres di Dogiyai, pembangunan Brimob di Yahukimo dan lainnya.

 “Pemekaran justru membuka lahan bisnis menengah untuk pemodal besar, bisnis minuman keras, judi, prostitusi dan sembako,” tuding Martin.

Mirisnya, sektor pendidikan tidak mengalami peningkatan kualitas, terutama sekolah negeri. Peningkatan justru terjadi pada sekolah swasta. Martin mengatakan jumlah orang asli Papua kurang dari 4 juta akan tergusur kepentingan modal.
 “Penggusuran tanah dan perampasan wilayah akan terus terjadi di wilayah Papua,” bebernya. Setelah orasi berakhir, para pedemo meninggalkan lokasi demo dengan tertib, tidak sampai terjadi bentrok seperti aksi-aksi sebelumnya. (lia/jpnn)

https://bali.jpnn.com/bali-terkini/1...ilid-ii?page=2

Gimana mau berkembang sektor pendidikan kalau sekolah dibakar terus sama teroris dan guru-guru(baik pedatang maupun orang asli) ketakutan sama aksi teroris
wajar kalau polsek dan koramil dibangun biar memberikan rasa aman, tapi dituding sebagai upaya militerisme sama mereka
Kenapa selalu di depan Konjen Amerika?


di Yogyakarta juga demo

Mahasiswa Papua Demo di Jogja, Dengarkan Apa yang Dituntut


Sejumlah mahasiswa Papua menggelar aksi di depan DPRD DIY pada Jumat (3/6). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

 jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) menggelar aksi di depan kantor DPRD DIY pada Jumat (3/6). Total lebih dari 60 massa aksi tersebut menuntut pencabutan otonomi khusus jilid 2 terkait pemekaran wilayah di tanah Papua yang disahkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021.

 Humas Aliansi Mahasiswa Papua Yance Yobe mengatakan keputusan tersebut dinilai sepihak dan akan menimbulkan perpecahan di masyarakat Papua. 

 "Kami melihat bahwa ini akan menjadi perpecahan bagi rakyat Papua. Maka dari itu kami menggelar aksi serentak di beberapa daerah menuntut pemerintah mencabut otonomi khusus dan berikan referendum bagi rakyat Papua," tegas Yance. 

Keputusan pemekaran wilayah di Papua, menurutnya, hanya akan menguntungkan sejumlah pihak untuk mengeksploitasi sumber daya alam.

 "Pemerintah memberikan ruang kepada negara-negara yang berkuasa seperti Amerika dan Cina untuk mengekspansi wilayah-wilayah menjadi akumulasi modal di tanah Papua," jelasnya. 

 Yance mengatakan dampak perpecahan di rakyat Papua telah terjadi setelah adanya otonomi khusus jilid 1 yang disahkan Megawati Soekarnoputri. Kekhawatiran tersebut, lanjut Yobe, sebetulnya sudah terjadi di beberapa wilayah Papua.

"Misalnya di Mifee hari ini 2 juta lahan diambil untuk bagaimana menanam kelapa sawit dan padi yang itu bukan tumbuh dari kesadaran masyarakat, tetapi dilakukan pemerintah untuk mengeksploitasi bahan pangan," jelasnya. 

 Selanjutnya, keberadaan PT Freeport selama ini juga dianggap sebagai masalah bagi rakyat Papua. Masyarakat sekitar PT Freeport tersebut harus terusir dari tanahnya sendiri. 

"Kedalaman PT Freeport sudah mencapai 1.800 mdpl di bawah permukaan laut. Artinya sudah memakan banyak sumber daya alam," jelasnya. Ekspansi yang dilakukan tersebut justru berbanding terbalik dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Papua

.PT Freeport berada di Timika, tetapi angka buta huruf pertama justru ada di kota-kota yang sentral dengan akumulasi modal itu," pungkasnya. (mcr25/jpnn)


"Mahasiswa Papua Demo di Jogja, Dengarkan Apa yang Dituntut",
https://jogja.jpnn.com/politik/3139/...ituntut?page=2

tapi Freeport bikin asrama sekolah khusus buat masyarakat Amungme dan beberpaa suku lain di wilayah tersebut