Wakil Presiden Indonesia Ma’ruf Amin mengungkapkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tumpuan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, UMKM sebagai penggerak ekonomi, perlu didorong oleh pemerintah dan otoritas terkait.

“Saya minta agar sinergi dan kolaborasi yang baik, antara Bank Indonesia dengan kementerian dan lembaga, asosiasi dan komunitas dalam upaya pengembangan UMKM di Indonesia dapat terus terjaga,” jelas Ma’ruf saat memberikan sambutan Karya Kreatif Indonesia 2022, Jumat (27/5/2022).

Selain itu, kata dia, UMKM sebagai penggerak ekonomi perlu dorongan berkelanjutan untuk berkarya dengan mengedepankan kreativitas dan pembaruan, termasuk dukungan untuk meningkatkan peran perempuan dan kaum muda.

“Sehingga UMKM dapat menjadi penopang generasi bangsa di masa depan,” tuturnya.

Perluasan akses pasar dan akselerasi berbagai inovasi di bidang teknologi dan digital, juga menurut dia harus terus diperkuat, karena keduanya adalah tuas bagi UMKM agar naik kelas.

Dukungan esensial juga, menurut Ma’ruf dibutuhkan UMKM untuk merealisasikan sertifikasi halal, sebagai jaminan perlindungan bagi umat dalam mengonsumsi produk halal, sekaligus untuk kemudahan ekspor, terutama ke negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.

Adapun melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, anggaran belanja barang dan jasa pemerintah kini 40% wajib dialokasikan untuk pembelian produk UMKM.

Ma’ruf berharap agar para pelaku UMKM dapat memanfaatkan peluang untuk lebih adaptif, kreatif dan inovatif dalam menciptakan produk-produk yang sesuai dengan selera dan kebutuhan pasar.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga mengungkapkan, inklusi keuangan di sektor UMKM meningkat. Dan ini merupakan langkah positif untuk memberikan kemudahan bagi UMKM untuk memudahkan pembayaran.

Perry menjelaskan UMKM di seluruh Indonesia akan terus didorong untuk terintegrasi dalam ekonomi keuangan digital. Tercermin saat ini 17,2 juta merchant sudah tersambung dengan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS).

“BI akan terus melakukan digitalisasi sistem pembayaran agar proses transaksi UMKM dapat secara cepat melalui sistem pembayaran.Sebanyak 17,2 juta merchant tersambung platform digital dan 90 persen dari 17,2 juta itu UMKM,” tuturnya.

Selain akselerasi QRIS yang makin baik, Perry menjelaskan peserta BI fast juga terus bertambah saat ini mencapai 52 bank dan penyelenggara sudah ikut didalamnya.

Sebagaimana diketahui, BI-FAST merupakan sistem pembayaran ritel nasional yang menggantikan sistem kliring nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Layanan BI-FAST beroperasi tanpa henti, berlangsung seketika atau real time, mudah, aman dan murah. Adapun biaya transfer melalui layanan ini sebesar Rp 2.500 jauh lebih murah dari sistem sebelumnya sebesar Rp 6.500.

“Dengan BI Fast akan memfasilitasi percepatan transaksi ekonomi nasional, termasuk UMKM. Mari dukung BI Fast untuk lebih cepat pembayaran UMKM, dari pembeli hingga penjual tidak harus menunggu berhari-hari dan cashflow akan meningkat, itu kebangkitan UMKM,” kata Perry melanjutkan.