Solo - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyatakan akan berjuang dalam menghapus syarat presidential threshold 20 Persen. Menurutnya, partainya akan mengajukan judicial review terhadap aturan tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebut disampaikan Hidayat kepada wartawan usai menghadiri pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan Idayati di gedung Graha Saba Buana, Solo, Kamis (26/5/2022).

"PKS akan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Karena PKS posisinya jelas sebagai peserta pemilu yang dirugikan dengan syarat 20 persen itu," ungkap politisi senior PKS yang juga Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.

Hidayat menjelaskan PKS menyambut baik munculnya desakan dari sejumlah pihak yang sama-sama mengharapkan penghapusan syarat 20 persen capres. Sebab PKS memperjuangkan hal itu sejak lama.

"Sejak dulu itu bagian perjuangan PKS. Pada periode 2014-2019, PKS walk-out bersama beberapa partai ketika akan ditetapkan 20 persen itu," sambung Hidayat.

Syarat 20 persen itu, sebut Hidayat, tidak sesuai dengan UUD dan reformasi. Oleh karena itu PKS mengapresiasi jika ada pihak lain yang berkeinginan menghapuskan syarat itu.

"Oleh karenanya kami apresiasi bila ada yang mendesak penghapusan itu. Judicial Review adalah hak konstitusional yang diberikan ke partai politik dan saya berharap MK menyidangkan dengan penuh tanggung jawab," papar Hidayat.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebutkan hal yang sama. Dia menyebut presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen tidak relevan dengan nilai demokrasi.

"Dalam demokrasi itu kan paling penting value-nya, nilai. Adanya demokrasi itu akan bagus kalau ada value, ada nilai. Nilai sistem itu akan lahir kalau UU-nya bagus. Oleh karenanya, UU yang mengatur pilkada 20 persen, semua 20 persen itu menjadikan kita transaksional, itu nggak bagus," kata Zulkifli Hasan kepada wartawan di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/5/2022).

https://www.detik.com/jateng/berita/...hreshold-ke-mk

PKS dan demokrat.. Emang sama-sama partai yg ga tau malu..