JAKARTA, KOMPAS.com – Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin mengatakan, tersangka Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati ikut menentukan kebijakan terkait distribusi minyak goreng di Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia. Padahal, Lin Che Wei merupakan pihak swasta yang tidak memiliki kontrak khusus untuk ikut menentukan kebijakan terkait izin ekspor CPO dan minyak goreng. Adapun Lin Che Wei merupakan tersangka baru kasus izin pemberian ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, periode 2021-2022. “LCW ini adalah orang swasta yang direkrut oleh Kementerian Perdagangan tanpa surat keputusan dan tanpa suatu kontrak tertentu,” kata Burhanuddin dalam tayangan Kompas TV Sapa Indonesia Pagi, Rabu (18/5/2022). 

“Tetapi, dalam pelaksanaannya, dia ikut menentukan kebijakan tentang peredaran prosedur tentang distribusi minyak goreng,” kata dia. 

 Burhanuddin juga menegaskan, pihaknya mempunyai bukti-bukti digital yang kuat bahwa Lin Che Wei ikut serta dalam mengambil keputusan soal izin ekspor. Menurut Burhanuddin, posisi Lin Che Wei yang tidak memiliki kontrak jelas itu sangat berbahaya. “Dia orang swasta, tetapi kebijakannya dia di situ sangat didengar oleh dirjennya (Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag),” ucap dia. 

 Keberadaan Lin Che Wei di Kemendag diduga mulai sejak awal Januari 2022. “Sejak, kira-kira kemungkinan dengan struktur menteri yang baru kalau tidak salah. Januari kalau tidak salah keberadaannya tuh,” ujar dia. Burhanuddin mengatakan, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus juga sedang melakukan pendalaman terkait status dan keabsahan posisi Lin Che Wei di Kemendag.  

Terlebih lagi, kata Burhanuddin, Lin Che Wei masih belum memberikan informasi langsung terkait statusnya di Kementerian Perdagangan. Saat ini, pihak Kejagung masih mendalami apakah memang Lin Che Wei tidak memiliki surat atau sudah direkrut menjadi suatu struktural atau organisasi dalam satu kepengurusan atau kementerian. “Kita sedang mendalami, tetapi mestinya kita tahu pasti ada yang menentukan di situ siapa yang mendudukkan dia di situ,” ujar dia. Sebelum Lin Che Wei, Kejagung menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka kasus izin pemberian ekspor. Baca juga: Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng Selain itu, ada tiga tersangka lain dari pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka itu yakni Stanley MA (SMA) yang merupakan Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Master Parulian Tumanggor (MPT) atau Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, dan Picare Togar Sitanggang (PTS) selaku General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas.

sumber

Original Posted By Curhat
@supremacist Iya emang.

Di proyek2 pemerintah, kalau rapat2, biasanya ada enam tipe peserta:

1. Tukang tandatangan, ini biasanya pejabat tinggi yang sedang menjabat. Tugasnya cuman tandatangan doang.

2. Makelar, ini yang biasanya memperlancar proyek dan mengenalkan ke berbagai pihak.

3. Funder. Ini yang memastikan proyek secara biaya ada yang nalangin dulu.

4. Kacung kampret. Ini yang disuruh-suruh urusan sama vendor dan ngurus semua sampe jalan, sampe urusan potong pita.

5. Vendor. Ini sistem integrator alias perusahaan palu gada yang bagi2 fee dan ngasih kerjaan2 ke kontraktor2.

6. Karyawan kontraktor. Ini yang bener2 kerja.


Yang no.2 dan no.3 itu yang pengambil keputusan sebenarnya, juga yang bisa mutasi orang dan ngatur anggaran. Kalo bagi2, semua dapet, kecuali no 4 dan no 6.

Lin chen wei ini masuk no 2 atau 3, sayang ya padahal dulu doi terkenal profesional orang pinter.

Tapi kejeblos jg masuk sini, mungkin bosen jadi no 6 terus.