Rekonsiliasi dengan cara bergabungnya Prabowo Subianto, Edhy Prabowo, dan Sandiaga Uno ke pemerintahan Jokowi tak menghentikan perang Cebong versus Kampret. Sebab, itu hanya tindakan elitis yang tak menyentuh kalangan akar rumput.

Polarisasi politik di media sosial terbentuk sejak Pemilu 2019 dan menjalar hingga saat ini. Penggunaan istilah Cebong dan Kampret kerap ditemukan di halaman media sosial kita. Ini memicu kegaduhan di dunia maya dan mengganggu Pilpres 2024 yang akan datang.

Direktur Media Kernels Indonesia (Drone Emprit) Ismail Fahmi membuat studi terkait analisis potensi kerusuhan digital dan media sosial dalam Pemilu 2024. Analisis tersebut disampaikan Ismail Fahmi dalam rapat kerja dengan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) pada 13 April 2022.

Dalam paparannya, Fahmi menjelaskan temuan bahwa polarisasi di media sosial masih terjadi hingga hari ini, saling menyalahkan dan sama-sama merasa paling benar. Tidak ada tanda adanya rekonsiliasi atau upaya untuk menjembatani polarisasi. Perbedaan yang tajam pun berpotensi akan terus terbawa hingga 2024.


Jokowi dan Prabowo Subianto memberikan keterangan pers di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Foto : Ari Saputra/detikcom

Lebih lanjut ia mengungkapkan, setiap ada aksi demonstrasi, selalu ada upaya cipta kondisi di media sosial yang membangun narasi agenda kontrapemerintah, seperti ‘turunkan Jokowi’. Menurutnya, media sosial digunakan untuk membangun ketakutan dengan mengirimkan narasi melalui teks, video, dan gambar.

Ketika ditemui di kediamannya, Fahmi menduga polarisasi politik yang akan menyebabkan kegaduhan di dunia maya akan terus berlanjut sampai Pemilu 2024. Bahkan, menurut dia, polarisasi politik di dunia maya ini tidak akan hilang.

“Ke depan akan terus ada perdebatan-perdebatan ini, bahkan akan berkembang istilah-istilah baru nanti. Ini nggak akan hilang, nggak mungkin. Jadi akan tetap ada,” ujar Fahmi kepada reporter detikX pekan lalu.

Melihat isu yang berkembang sampai saat ini, Fahmi turut memberi masukan kepada pemerintah melalui Wantannas. Menurutnya, selama ini tidak ada bridge atau jembatan yang menengahi kedua kubu pro dan kontra yang terpolarisasi. Bridge ini nantinya bisa diupayakan dalam bentuk gerakan yang melibatkan tokoh-tokoh dan influencer dari kedua kubu.

“Orang yang menjadi jembatan itu harus bisa ngomong kepada dua-duanya secara baik. Dan harus dilakukan di dunia digital juga. Coba sekarang, ada nggak gerakan yang mencoba menyatukan bangsa ini? Nggak ada, kan,” ujarnya.

Faktor lain penyebab masih terjadinya polarisasi politik adalah masih adanya ketidakadilan dalam upaya pemberantasan hoaks dan disinformasi. Pakar komunikasi dari Monash University Indonesia, Ika Karlina Idris, menjelaskan masih terjadi tebang pilih dalam penanganan disinformasi ini.

“Akhirnya kubu yang merasa diperlakukan tidak adil akan terus-menerus menyuarakan ketidakadilan itu,” ujar Ika kepada reporter detikX, Minggu, 8 Mei 2022.

Ika menambahkan, upaya rekonsiliasi yang terjadi sejak 2019, ketika akhirnya Prabowo Subianto, Edhy Prabowo, dan Sandiaga Uno, bergabung ke dalam kubu Joko Widodo, tidak berpengaruh sampai ke akar rumput karena bersifat elitis.

“Rekonsiliasi yang terjadi itu hanya dinikmati kalangan elitenya, tidak dilakukan secara sistematis gitu, tidak sampai ke akar rumputnya,” terangnya.



Ika juga melihat upaya rekonsiliasi tersebut merupakan strategi pemerintah yang dilakukan untuk menangani ideologi yang bertentangan dengan negara. Ada upaya merangkul akun-akun kelompok pemuda Islam yang, menurutnya, tindakan tersebut malah jadi kebablasan.

“Akhirnya bukan lagi untuk menangkal ideologi transnasionalisme dan radikal, tapi akhirnya belain pemerintah gitu, seolah-olah kita nggak bisa mengkritik. Nah, ini kan akhirnya terpolarisasi. Ini berimbas pada semua kebijakan,” tuturnya.

“Saya ngajar kelas master, orang yang sudah pada kerja profesional. Saya mengajar mata kuliah kampanye politik, jadi pasti saya bahas dong terkait isu pada saat itu. Eh, saya malah dituduh, ‘Mbak Ika pilih Jokowi ya?’ atau ‘Mbak Ika pilih Prabowo, ya?’” ujarnya.

Menurutnya, pelabelan Cebong dan Kampret tersebut cukup meresahkan dan, dampaknya, akan menciptakan silent majority. “Orang akan malas bahas politik dalam negeri. Saya, pada saat ngajar kemarin, akhirnya hanya membahas pemilu di Amerika dan negara lain karena di sini sudah nggak asyik lagi,” terangnya.

Ika juga turut mengomentari fenomena yang dialami salah satu komika Kiky Saputri, yang kerap di labeli Cebong, Kampret, dan sebagainya. Sebab, materi roasting-nya dituduh menyerang pemerintah dan oposisi. Menurutnya, apa yang dilakukan Kiky itu justru merupakan upaya kritik yang cukup efektif saat ini, terutama dengan segmen gen Z atau anak muda.

Akun Twitter Kiky Saputri (@kikysaputrii) muncul di dalam peta Social Network Analysis atau SNA Cebong dan Kampret sebagai salah satu top influencer yang dirilis Drone Emprit. Posisi Kiky yang selalu berada di antara kubu yang pro dan kontra itu menandakan bahwa ia netral terkait twit yang diunggah soal Cebong dan Kampret.


Ilustrasi sudahi ejekan Cebong dan Kampret.Foto : Luthfy Syahban/detikcom

Melihat keseluruhan ekosistem digital kita, menurut Ika, menjelang Pemilu 2024, ruang diskusi publik akan jauh lebih toxic dibanding pada Pemilu 2019. Berkaca pada perang digital di beberapa agenda politik yang lalu, seperti omnibus law dan revisi UU KPK, Ika mengaku pesimistis fenomena perang digital ini akan selesai.

“Civil society akan terus bergerak dan mencari ruang baru, bentuk aktivitas politik baru, untuk melawan dominasi kuasa dan narasi di media sosial. Korban dari masyarakat sipil akan terus berjatuhan karena terjerat UU ITE saat mengekspresikan partisipasi politik mereka di ruang publik digital,” tutup Ika.


https://news.detik.com/x/detail/inve...084.1643098302