Buchtar Tabuni Ungkap Penderitaan Bangsa Papua: Pahamilah, Garis Politik Kami Bukan dengan Indonesia


POS-KUPANG.COM - Di tengah pergolakan yang tak berkesudahan di tanah Papua, kini berkembang lagi isu baru yang makin memanas.

Isu baru tersebut memperlihatkan fakta bahwa saat ini ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) telah membentuk Pemerintahan Sementara Papua Barat.

Dan, pada Minggu 1 Mei 2022 telah ditetapkan pula sebagai HUT (Hari Ulang Tahun) Pemerintah Sementara ULMWP.

Di tengah euforia tersebut, terungkap kabar bahwa Ketua West Papua Council Buchtar Tabuni telah mengumumkan arah politik bangsa Papua.

Pengumuman itu disampaikan saat ibadah dan doa bersama, memperingati 59 tahun hari Aneksasi West Papua dan HUT ke-1 Pengumuman Kabinet Pemerintahan Sementara ULMWP, Selasa 3 Mei 2022.

Acara tersebut diselenggarakan sebagai momen untuk membangkitkan kembali semua pengalaman pahit sebagai spirit perjuangan ke depan.

"Kami telah menggelar ibadah dan doa bersama dalam rangka merefleksikan penderitaan panjang 59 tahun," kata Buchtar Tabuni di Perumnas 3, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Selasa 3 Mei 2022.

Pada kesempatan tersebut, lanjut Buchtar Tabuni, masyarakat Papua tetap menyatakan menolak berhubungan dengan bangsa Indonesia.

Ia juga membeberkan beberapa alasan, mengapa Papua Barat tetap bersikukuh tak mau menyatu dengan bangsa Indonesia.

“Kami merasa bahwa garis politik kami, sejarah penderitaan kami, letak geografis kami, sama sekali tidak ada hubungan dengan bangsa Indonesia." ujarnya.



"Kami adalah bangsa Melanesia. Kami tak punya hubungan dan tak mau berhubungan dengan Indonesia," tandasnya.

Dia juga menyebutkan, bahwa selama puluhan tahun, West Papua menjadi korban dari aneksasi Indonesia.

Untuk itulah, lanjut dia, pada peringatan aneksasi West Papua di usia yang ke-59, bangsa Papua menyatakan menolak berhubungan dengan Indonesia.

Secara tegas, lanjut Buchtar Tabuni, bangsa Papua menyatakan menolak berhubungan dengan Indonesia dan akan kembali kepada saudara-saudari di Melanesia.

Sementara pada bagian lain, Menteri Urusan Politik Pemerintahan Sementara West Papua (ULMWP) Bazoka Logo mengatakan 1 Mei 2022 ditetapkan sebagai HUT Pemerintah Sementara ULMWP.

“Pada 1 Mei 2022, pemerintah sementara Papua Barat memperingati HUT Pertama Kabinet Pemerintah Papua Barat."

"Kami juga memperingati 1 Mei sebagai Hari Deklarasi Komando West Papua Army," kata Bazoka Logo.

Bazoka Logo menyampaikan, pihaknya sangat bersyukur pada Tuhan karena telah mengantarkan pemerintahan hingga usia ke-1 tahun 2022.

"Kami yakin dan percaya, ke depan Tuhan tetap mengantarkan kami pada kemerdekaan dan kedaulatan penuh di luar hukum dan politik NKRI secara damai," tambah dia.

Tak diketahui apakah momen tersebut melibatkan pula para prajurit KKB yang selama ini bertempur di medan laga.

Tak disebutkan pula, apakah pada momen bersejarah itu, diundang pula para panglima KKB yang selama ini bertarung nyawa demi Papua merdeka.'

Namun dari fakta di lapangan terlihat kalau momen tersebut tak menyertakan semua pihak yang terkait erat dengan Papua merdeka.

Bahkan Sebby Sambom yang sehari-harinya berkoar-koar tentang perjuangan KKB demi Papua merdeka, sepertinya tak terlihat hadir pada acara tersebut.

Fakta itu mengindikasikan bahwa Sebby Sambom kemungkinan masih berseberangan dengan Benny Wenda yang beberapa waktu lalu telah mengklaim diri sebagai Presiden Sementara Papua Barat.

Padahal, belum lama ini, Sabby Sambom secara lantang menyuarakan aspirasi Panglima KKB di Kabupaten Nduga, Egianus Kogoya tentang perlakuan Indonesia ke Papua.

Dalam pernyataannya, Sebby Sambom meminta PBB untuk segera turun tangan menangani pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Baik Sebby Sambom maupun Egianus Kogoya menuduh Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM berat di Tanah Papua.

Padahal faktanya berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi di bumi cenderawasih tersebut.

Selama ini fakta memperlihatkan kalau KKB melakukan penyerangan secara sadis baik kepada TNI Polri maupun warga sipil lainnya.

Dalam setiap serangannya, kelompok separatis itu tak mengenal rasa perikemanusiaan sedikit pun.


tertangkap kamera KKB Papua menyanyi sambil memegang senjata di Intan Jaya Papua (POS-KUPANG.COM)

Jangankan warga berusia dewasa, kepada anak-anak bahkan balita pun diperlakukan dengan sangat kejam.

Penderitaan itu dialami oleh seorang balita berusia 2 tahun 6 bulan, buah hati Babinsa 1702-/Kurulu, Sertu Eko Andrianto Hasugian.

Bersama Sri Lestari Putri, istrinya, mereka dibantai secara kejam oleh orang tak dikenal yang ditengarai sebagai kelompok baru KKB Papua.

Ketika buah hati sedang dalam pelukan sang bunda, kelompok KKB itu melakukan pembantaian secara kejam.

Praktis, jari jemari bocah tak berdosa itu putus akibat tebasan benda tajam kelompok pengacau tersebut.

Peristiwa lain yang juga sangat melukai hati bangsa Indonesia, adalah serangan brutal kepada para dokter dan tenaga medis lainnya di Distrik Maybrat beberapa waktu lalu.

Bahkan para karyawan yang sedang memasang jaringan telekomunikasi di wilayah lain pedalaman Papua pun dibabat habis oleh KKB.

Berangkat dari fakta itulah, maka ketika Egianus Kogoya dan Sebby Sambom menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM berat, merupakan tudingan yang mengada-ada.

Demikian juga ketika Papua Barat mengumumkan Pemerintahan Sementara dengan menyatakan garis politik Papua Barat bukan dengan Indonesia, merupakan hal yang tak patut.

Sebab telah lama Indonesia bekerja keras untuk membangun Papua, tapi dalam rentang waktu itu, proses pembangunannya senantiasa mendapat perlawanan yang luar biasa.

Sampai saat ini upaya pemerintah membangun Papua disambut dengan tindakan anarkis oleh KKB.

Atas nama kedaulatan negara inilah pemerintah menerjunkan TNI Polri untuk menangkap dan memproses hukum para pihak yang terlibat dalam tindakan makar tersebut.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Presiden Jokowi ketika menyatakan bahwa KKB di Papua merupakan teroris sehingga harus disikat habis demi keutuhan NKRI

Saat ini video tentang pernyataan Presiden Jokowi tersebut, viral di media sosial.

Dari perintah Presiden Jokowi itulah, TNI Polri pun diterjunkan ke Papua untuk menciptakan kondisi yang aman bagi masyarakat setempat.

Meski saat ini Papua masih bergolak, tapi secara umum daerah itu masih kondusif.

Hal itu diungkapkan oleh Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri. Dia menyebutkan, bahwa Papua relatif kondusif.

Sementara jika ada insiden, maka peristiwa tersebut hanya terjadi di wilayah pedalaman. (*)



https://kupang.tribunnews.com/2022/0...onesia?page=4.


Tapi ULMWP  ditolak sama KKB karena presidennya orang Inggris ...
dan KKB menentang pembentukan pasukan versi ULMWP

toh mereka deklerasi kayak gini nggak dianggap secara dianggap negara fiktif...