Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah China membekukan akun seorang analis pasar terkenal Hong Hao usai mengkritik situasi ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Aksi membekukan itu dilakukan setelah Hong Hao mengirim unggahan tentang aliran modal asing keluar (capital outflow) yang besar dari negara itu. Ia juga membuat perkiraan penurunan pasar saham China di media sosial.

"Semua konten telah diblokir. Pengguna dilarang menggunakan akun," tulis notifikasi di akun WeChat Hong Hao, dikutip dari CNN pada Senin (2/5).

Notifikasi itu juga menyebut akun Hung Hao telah "melanggar" aturan internet pemerintah tanpa merinci lebih lanjut. WeChat juga tidak menunjukkan unggahan mana yang mengakibatkan pembekuan itu.

Akun Hong Hao di media sosial Weibo juga telah dihapus. Padahal, ia memiliki lebih dari tiga juta pengikut di akun tersebut.

Hong Hao merupakan direktur pelaksana dan kepala penelitian di BOCOM International dari Bank of Communications. Bank tersebut merupakan bank milik negara dan terbesar kelima di China.

Kebijakan lockdown Covid-19 yang diterapkan pemerintah China telah berdampak besar pada ekonomi negara. Data survei pemerintah terbaru menunjukkan aktivitas di seluruh manufaktur dan jasa merosot ke level terendah sejak Februari 2020.

Kebijakan nol-Covid Beijing hingga tindakan keras terhadap perusahaan teknologi raksasa juga memicu investor asing melarikan modalnya dari China. Hal itu disebut belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa bulan terakhir.

Pemimpin China telah berulang kali meyakinkan dalam beberapa hari terakhir tentang perbaikan ekonomi.

Presiden Xi Jinping menyerukan belanja infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan, sementara Partai Komunis pada Jumat (29/4) menjanjikan "langkah terukur" untuk mendukung ekonomi internet.

Sementara itu, China telah meningkatkan pengawasan mereka terhadap media sosial usai respons publik yang semakin miring terhadap kebijakan lockdown.

Dilansir dari CNN, Weibo mengumumkan kepada penggunanya bahwa mereka akan mulai mempublikasikan lokasi IP di halaman akun mereka dan ketika mereka mengunggah komentar. Hal itu diklaim sebagai upaya untuk memerangi "perilaku buruk".

https://www.cnnindonesia.com/interna...ekonomi-negara