Kenapa mafia minyak goreng lama diungkap? Bukan tanpa sebab yang bermain di ranah ini adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Perdaglu) Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana (IWW).

Orang dalam yang memberikan izin terkait fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022. Yang mengakibatkan minyak goreng untuk kebutuhan domestik bermasalah.



Tak hanya sang dirjen, pihak pengusaha yang bermain juga pemain besar, diantaranya adalah Stanle MA (SMA) selaku Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Master Parulian Tumanggor (MPT), yang menjabat sebagai komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, serta Picare Togar Sitanggang (PT), selaku general manager bagian General Affairs PT Musim Mas.

Kesepakatan mereka untuk menerbitkan izin ekspor, tidak sesuai kewajiban yang ada dalam DMO (20 persen dari total ekspor). Maka, akibat dari permainan mereka harga minyak goreng mengikuti kebijakan yang mereka tetapkan. Tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, efeknya migor langka rakyat pun menjadi susah untuk membeli migor di area domestik.



Menariknya ada PT Wilmar yang ikut bermain, sedangkan produknya sudah familiar di masyarakat seperti Sania, Fortune, Sovia, Siip, Mahkota, Bukit Zaitun, Goldie, Camilia, Sunco, Panina, Amogo, Permata, Palmata.

Bahkan PT Wilmar Nabati Indonesia, ini adalah perusahaan yang berbasis di Singapura yang dimiliki oleh Kuok Khoon Hong bersama pengusaha Indonesia, Martua Sitorus. Namun di tahun 2018 statis Martua Sitorus mundur menjadi pemiliknya.



Mereka memiliki 65% perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yang ada di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Dugaan suap ini menjadikan migor langka di wilayah domestik.

Kebijakan pemerintah lantas melarang ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), penutupan keran ekspor minyak mulai berlaku secara serentak pada tanggal 28 April 2022 mendatang. Tentu kebijakan ini tak serta merta disetujui, kontroversi pasti terjadi dengan berbagai macam alasan.



Namun untuk jangka pendek, melarang ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) itu nerupakan langkah yang bijak. Agar ketersediaan minyak goreng di area domeatik terpenuhi.

Walau akan ada pengusaha nakal yang tetap melakukan ekspor, pihak TNI harus kerja keras mengawasi penyelundupan tersebut.



Ketika produk melimpah untuk area domestik, dan harga kembali terjangkau maka keran ekspor bisa dibuka kembali. Tapi para pengusaha teriak atas kebijakan ini, maklum saja pengusaha yang ada dimata mereka adalah cuan, bukan nasionalisme atau kebutuhan domestik.

Asal harga sesuai pasar global, mereka akan memasok permintaan domestik. Apakah pemerintah dapat mengendalikan pengusaha swasta yang punya seribu cara untuk mendulang cuan lebih banyak untuk pasar ekspor?





Apa tanggapan juragan tentang hal ini? Tak heran mengurus negara itu sulit, salah langkah sedikit bisa terjadi ketidak seimbangan ekonomi.

Terima kasih yang sudah membaca thread ini sampai akhir, bila ada kritik silahkan disampaikan dan semoga thread ini bermanfaat, tetap sehat dan merdeka. See u next thread.





"Nikmati Membaca Dengan Santuy"
--------------------------------------
Tulisan : c4punk@2022
referensi : klik, klik, klik
Pic : google