Kebijakan Panglima Jenderal Andika yang membolehkan keturunan PKI masuk tentara patut diapresiasi.

Adanya TAP MPRS NO.25 tahun 66 merupakan karangan menyebarkan paham komunisme, Marxisme dan Leninisme.

Namun, bagi para keturunan PKI, PRRI, Permesta, DI/TII juga harus diperlakukan sama dalam hal sebagai warga negara.

Mereka adalah keturunan yang tidak serta merta memiliki ideologi yang sama dengan pendahulunya.

Jadi, membolehkan para keturunan untuk bisa masuk tentara adalah adil.

Apalagi, hukum yang kita anut bukan pada dosa warisan tapi penegakan hukum dan semua sama di mata hukum.

Memang ada kekhawatiran sebagian kelompok akan kebangkitan PKI, PRRI, Permesta dan DI/TII.

Perlu diingat, Indonesia adalah negara yang besar dan tidak boleh takut dan kalah dengan bangkitnya organisasi terlarang.

Apalagi, dalam sejarah mereka juga sudah kalah dan ditumpas.

Hanya saja, dalam teknis perekrutannya tinggal bagaimana dilakukan seleksi ketat termasuk ideologi kebangsaan dan NKRI.

Sebagaimana diketahui, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengapresiasi Jenderal Andika dalam perekrutan TNI.

Menurutnya, sejak dulu memang tidak ada larangan bagi keturunan PKI masuk tentara.

UUD 1945 telah menjamin kebebasan bagi semua warga negara, tanpa melihat silsilah.

"Karena dia masuk daftar itu lalu dia dapat KTP yang ada tanda 'organisasi terlarang'. Lalu anaknya enggak bisa meneruskan pendidikan dengan baik, di sektor-sektor negara, dan selalu dikucilkan oleh masyarakat. Itu sangat mengangkangi hak asasi manusia," ungkapnya.

"Kadang orang-orang ini juga diberi label tanpa proses peradilan. Itu banyak sekali di Indonesia," tambahnya.

Jadi, membolehkan keturunan PKI, PRRI, Permesta, DI/TII adalah adil dan tidak melanggar hukum. 



Sumber: Kompas.com