- Beranda
- Berita dan Politik
Abstain di PBB soal Rusia, RI Disebut Jaga Relasi dengan Putin
...
TS
Novena.Lizi
Abstain di PBB soal Rusia, RI Disebut Jaga Relasi dengan Putin
Abstain di PBB soal Rusia, RI Disebut Jaga Relasi dengan Putin
Jumat, 08 Apr 2022 19:48 WIB
Ahli politik internasional menilai sikap abstain RI dalam resolusi Majelis Umum PBB soal penangguhan status Rusia di Dewan HAM sudah tepat. (Foto: AFP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah pengamat politik internasional menilai keputusan Indonesia memilih abstain dalam resolusi Majelis Umum PBB soal penangguhan status Rusia di Dewan HAM adalah langkah pragmatis.
Resolusi Majelis Umum PBB itu dibuat sebagai tanggapan organisasi menyusul dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Rusia di Ukraina selama invasi berlangsung.
Di satu sisi, pengamat menilai posisi abstain diambil Indonesia karena ingin menjaga hubungan baik dengan Rusia. Sisi lainnya, Indonesia berupaya bersikap netral menyusul posisi Jakarta yang tahun ini sedang menjabat sebagai tuan rumah G20.
"Karena sudah yakin mayoritas akan mendukung (resolusi), maka untuk menjaga hubungan baik dengan Rusia, Indonesia kali ini pilih abstain," kata Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Pelita Harapan, Aleksius Jemadu, kepada CNNIndonesia.com, Jumat (8/4).
"Tampak sekali pragmatisme Indonesia yang sedang merangkul semua pihak sebagai presiden G20," paparnya menambahkan.
Pragmatisme yang Aleksius maksud yakni keputusan Indonesia dipicu karena kepentingan praktis daripada komitmen normatif untuk penegakkan HAM.
Selain itu, menurut Aleksius, keputusan Indonesia untuk abstain tepat karena dapat membuktikan kepada dunia, terutama pihak Barat bahwa Jakarta tak mudah ditekan.
"Indonesia tidak sendiri dan Barat akan semakin paham bahwa Indonesia tidak mudah untuk dipengaruhi agar memusuhi Rusia," jelas Aleksius lagi.
Baru-baru ini, Indonesia terus ditekan oleh negara Barat untuk tak mengundang Rusia dalam rangkaian KTT G20. Amerika Serikat Cs juga mendesak Indonesia tak mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin yang berencana hadir dalam pertemuan puncak G20 di Bali, Oktober mendatang.
Amerika bahkan mengancam tidak akan hadir dalam seluruh rangkaian G20 jika masih ada delegasi Rusia yang ikut serta.
Senada dengan Aleksius, Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, memandang Indonesia sudah melakukan hal yang tepat dengan memilih bersikap abstain.
"Sangat Tepat. Ada tiga alasan, pertama Indonesia dalam posisi belum mendapatkan hasil verifikasi terkait dengan gambar yang ada dan siapa pelakunya," kata Hikmahanto.
Pernyataan itu merujuk pada dugaan pembantaian yang dilakukan pasukan Rusia terhadap warga Ukraina di beberapa kota dekat Kyiv seperti Bucha, Irpin, Hostomel, dan bahkan Borodynka.
Pasukan Ukraina menuturkan menemukan ratusan mayat warga di Bucha dengan kondisi mengenaskan dan tergeletak di jalanan kota. Penemuan itu berlangsung ketika pasukan Rusia hengkang dari kota-kota sekeliling Kyiv setelah sempat mengepung kawasan itu sejak awal invasi.
Berbagai foto dan video soal kondisi mengenaskan di Bucha pun beredar di media sosial hingga sontak memicu kecaman keras bagi Rusia terutama dari Barat.
Sejumlah negara lainnya mendesak investigasi independen dibuka guna memverifikasi situasi di Bucha dan sekitarnya.
Dengan kondisi tersebut, di mana belum ada bukti sah kejahatan perang di Bucha dan sekitarnya, Hikmahanto menilai posisi Indonesia dalam resolusi itu sudah tepat.
Menurut Hikmahanto, posisi Indonesia ini membuktikan bahwa Jakarta tidak ikut-ikutan Amerika Serikat dan sekutu dalam menghakimi Rusia.
Ketiga, AS dan sekutunya berupaya agar Rusia dikenakan sanksi dalam keanggotaan berbagai organisasi dan forum internasional, termasuk G20.
Tindakan seperti itu, lanjut Hikmahanto, bisa memperburuk konflik dan tidak akan menghentikan serangan Rusia terhadap Ukraina.
"Tentu Indonesia tidak setuju dengan jalan yang diambil oleh AS dan sekutunya mengingat Indonesia berkeinginan untuk menciptakan perdamaian di Ukraina dan mengakhiri tragedi kemanusiaan," jelas Hikmahanto.
Sebelumnya, Majelis Umum PBB menggelar jajak pendapat untuk menentukan status penangguhan Rusia di Dewan HAM PBB pada Kamis (8/4).
Menurut laporan PBB, sebanyak 93 dari negara anggota Dewan HAM mendukung resolusi itu, 58 suara abstain, dan yang menentang tercatat 24 negara.
Sejumlah negara yang mendukung resolusi tersebut yakni sekutu AS dan Myanmar, Filipina, Georgia serta yang lain.
Adapun yang menolak resolusi itu di antaranya Rusia, China, Kuba, Kore Utara, Iran, Suriah, dan Vietnam.
"Dan mereka yang abstain termasuk India, Brasil, Afrika Selatan, Meksiko, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Qatar, Kuwait, Iraq, Pakistan, Singapura, Thailand, Malaysia, Indonesia dan Kamboja," demikian menurut laporan PBB di situs resminya.
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220408193121-106-782435/abstain-di-pbb-soal-rusia-ri-disebut-jaga-relasi-dengan-putin/2
Jumat, 08 Apr 2022 19:48 WIB
Ahli politik internasional menilai sikap abstain RI dalam resolusi Majelis Umum PBB soal penangguhan status Rusia di Dewan HAM sudah tepat. (Foto: AFP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah pengamat politik internasional menilai keputusan Indonesia memilih abstain dalam resolusi Majelis Umum PBB soal penangguhan status Rusia di Dewan HAM adalah langkah pragmatis.
Resolusi Majelis Umum PBB itu dibuat sebagai tanggapan organisasi menyusul dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Rusia di Ukraina selama invasi berlangsung.
Di satu sisi, pengamat menilai posisi abstain diambil Indonesia karena ingin menjaga hubungan baik dengan Rusia. Sisi lainnya, Indonesia berupaya bersikap netral menyusul posisi Jakarta yang tahun ini sedang menjabat sebagai tuan rumah G20.
"Karena sudah yakin mayoritas akan mendukung (resolusi), maka untuk menjaga hubungan baik dengan Rusia, Indonesia kali ini pilih abstain," kata Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Pelita Harapan, Aleksius Jemadu, kepada CNNIndonesia.com, Jumat (8/4).
"Tampak sekali pragmatisme Indonesia yang sedang merangkul semua pihak sebagai presiden G20," paparnya menambahkan.
Pragmatisme yang Aleksius maksud yakni keputusan Indonesia dipicu karena kepentingan praktis daripada komitmen normatif untuk penegakkan HAM.
Selain itu, menurut Aleksius, keputusan Indonesia untuk abstain tepat karena dapat membuktikan kepada dunia, terutama pihak Barat bahwa Jakarta tak mudah ditekan.
"Indonesia tidak sendiri dan Barat akan semakin paham bahwa Indonesia tidak mudah untuk dipengaruhi agar memusuhi Rusia," jelas Aleksius lagi.
Baru-baru ini, Indonesia terus ditekan oleh negara Barat untuk tak mengundang Rusia dalam rangkaian KTT G20. Amerika Serikat Cs juga mendesak Indonesia tak mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin yang berencana hadir dalam pertemuan puncak G20 di Bali, Oktober mendatang.
Amerika bahkan mengancam tidak akan hadir dalam seluruh rangkaian G20 jika masih ada delegasi Rusia yang ikut serta.
Senada dengan Aleksius, Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, memandang Indonesia sudah melakukan hal yang tepat dengan memilih bersikap abstain.
"Sangat Tepat. Ada tiga alasan, pertama Indonesia dalam posisi belum mendapatkan hasil verifikasi terkait dengan gambar yang ada dan siapa pelakunya," kata Hikmahanto.
Pernyataan itu merujuk pada dugaan pembantaian yang dilakukan pasukan Rusia terhadap warga Ukraina di beberapa kota dekat Kyiv seperti Bucha, Irpin, Hostomel, dan bahkan Borodynka.
Pasukan Ukraina menuturkan menemukan ratusan mayat warga di Bucha dengan kondisi mengenaskan dan tergeletak di jalanan kota. Penemuan itu berlangsung ketika pasukan Rusia hengkang dari kota-kota sekeliling Kyiv setelah sempat mengepung kawasan itu sejak awal invasi.
Berbagai foto dan video soal kondisi mengenaskan di Bucha pun beredar di media sosial hingga sontak memicu kecaman keras bagi Rusia terutama dari Barat.
Sejumlah negara lainnya mendesak investigasi independen dibuka guna memverifikasi situasi di Bucha dan sekitarnya.
Dengan kondisi tersebut, di mana belum ada bukti sah kejahatan perang di Bucha dan sekitarnya, Hikmahanto menilai posisi Indonesia dalam resolusi itu sudah tepat.
Menurut Hikmahanto, posisi Indonesia ini membuktikan bahwa Jakarta tidak ikut-ikutan Amerika Serikat dan sekutu dalam menghakimi Rusia.
Ketiga, AS dan sekutunya berupaya agar Rusia dikenakan sanksi dalam keanggotaan berbagai organisasi dan forum internasional, termasuk G20.
Tindakan seperti itu, lanjut Hikmahanto, bisa memperburuk konflik dan tidak akan menghentikan serangan Rusia terhadap Ukraina.
"Tentu Indonesia tidak setuju dengan jalan yang diambil oleh AS dan sekutunya mengingat Indonesia berkeinginan untuk menciptakan perdamaian di Ukraina dan mengakhiri tragedi kemanusiaan," jelas Hikmahanto.
Sebelumnya, Majelis Umum PBB menggelar jajak pendapat untuk menentukan status penangguhan Rusia di Dewan HAM PBB pada Kamis (8/4).
Menurut laporan PBB, sebanyak 93 dari negara anggota Dewan HAM mendukung resolusi itu, 58 suara abstain, dan yang menentang tercatat 24 negara.
Sejumlah negara yang mendukung resolusi tersebut yakni sekutu AS dan Myanmar, Filipina, Georgia serta yang lain.
Adapun yang menolak resolusi itu di antaranya Rusia, China, Kuba, Kore Utara, Iran, Suriah, dan Vietnam.
"Dan mereka yang abstain termasuk India, Brasil, Afrika Selatan, Meksiko, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Qatar, Kuwait, Iraq, Pakistan, Singapura, Thailand, Malaysia, Indonesia dan Kamboja," demikian menurut laporan PBB di situs resminya.
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220408193121-106-782435/abstain-di-pbb-soal-rusia-ri-disebut-jaga-relasi-dengan-putin/2
za4d1 dan muhamad.hanif.2 memberi reputasi
2
716
11
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
672.1KThread•41.8KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya