PKS Tak Setuju RUU TPKS Dibawa ke Paripurna Karena Tak Larang Perzinahan dan LGBT

Beranda

...

Berita dan Politik
PKS Tak Setuju RUU TPKS Dibawa ke Paripurna Karena Tak Larang Perzinahan dan LGBT

kardus2020

09-04-2022 18:57

PKS Tak Setuju RUU TPKS Dibawa ke Paripurna Karena Tak Larang Perzinahan dan LGBT

JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat pleno untuk pengambilan keputusan tingkat I terhadap rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).
Rapat pengambilan keputusan tersebut turut dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga dan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej.

“Apakah rancangan undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini bisa kita setujui untuk diteruskan dalam sidang paripurna untuk pembicaraan tingkat dua?" tanya Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dijawab setuju anggota Baleg dan pemerintah, Rabu (6/4/2022).
Sebanyak delapan fraksi menyatakan setuju dalam pengambilan keputusan tingkat I RUU TPKS.

Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tetap menolak RUU TPKS disetujui di pembahasan tingkat I. Anggota Baleg dari Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf menegaskan, penolakan PKS karena RUU TPKS tidak memuat aturan mengenai pelarangan perzinahan dan penyimpangan seksual atau LGBT.

"Kami Fraksi PKS menolak RUU TPKS untuk disahkan menjadi undang-undang dan dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan sebelum didahului pengesahan RUU KUHP," ujar Al Muzzammil Yusuf.

Selain PKS, delapan fraksi lainnya menyatakan dukungan untuk mengesahkan RUU TPKS menjadi UU.

Anggota Baleg Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR My Esti Wijayati mengapresiasi hadirnya payung hukum yang melindungi dan memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

RUU TPKS disebut telah mengakomodasi berbagai jenis kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik.

Menurutnya, itu merupakan bentuk payung hukum yang mempertimbangkan perkembangan zaman. "Termasuk penghapusan atau pemutusan akses informasi elektronik yang mengandung muatan tindak pidana kekerasan seksual.
Sehingga diharapkan dapat memenuhi pemenuhan hukum serta perkembangan masyarakat saat ini," ujar Esti.

Anggota Baleg Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Illiza Sa'aduddin Djamal mengatakan, hadirnya RUU TPKS akan menjadi payung hukum bagi korban kekerasan seksual.

Namun, ia mengharapkan agar pemaksaan aborsi yang tak masuk dalam RUU TPKS benar-benar diatur detail dalam revisi Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP).

"Fatwa MUI tentang aborsi, yakni aborsi pada dasarnya haram kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa ibu.

Maka aborsi dibolehkan, termasuk bagi korban rudapaksaan," ujar Illiza.

Anggota Baleg Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Desy Ratnasari mengatakan, negara dan semua pihak harus hadir dalam mengatasi masalah kekerasan seksual.

Terutama dalam aspek pencegahan, pemulihan, dan perlindungan para korban. (republika.co.id)

Artikel ini telah tayang di [url=https:][color=#016fba]SerambiNews.com[/color][/url] dengan judul Fraksi PKS Tak Setuju RUU TPKS Dibawa ke Paripurna Karena Tak Larang Perzinahan dan LGBT, https://aceh.tribunnews.com/2022/04/07/fraksi-pks-tak-setuju-ruu-tpks-dibawa-ke-paripurna-karena-tak-larang-perzinahan-dan-lgbt.

PKS dan Kelompok islamist ini emang punya obsesi untuk melakukan Arabisasi di Indonesia. kenapa kita bilang Arabisasi, bukan Islamisasi ? karena yang mereka perjuangkan adalah tradisi metodologi ala Arab (Syari'ah) abad ke 8-9 dan ingin deterapkan persis di Indonesia pada abad 21.

beberapa Intelektual muslim (Sangat sedikit) masih punya akal sehat dengan melakukan kontekstualisasi. Kalo syariah tersebut punya korelasi dengan kondisi zaman sekarang, mereka perjuangkan tapi kalo tidak ada mereka tolak.

Sementara PKS tidak punya kemampuan ini, Tradisi Aturan Arab zaman dulu, baik berkorelasi atau tidak, bakal mereka perjuangkan diterapkan di Indonesia. Proses Irrasional ala PKS ini yang membuat kenapa mereka sangat berbahaya.

Mesir dan Suriah bahkan sampai menghabisi pejuang IM dan Bahkan menghukum mati Mantan Presiden Mursi.
emoticon-Ngakak

Quote:

Original Posted By kardus2020►Kalo seandainya Kumpul Kebo dan LGBT tetap diatur dalam UU, masyarakat Indonesia akan jadi lemah. bisa jadi setelah ada UU tersebut indonesia akan lebih bermoral, tapi tidak akan pernah menjadi Bijaksana.

Karena untuk menjadi Bijaksana, tidak bisa dengan paksaan. menjadi Bijaksana adalah proses orang memilih yang Baik ketika yang buruk tersedia, dan ini dilakukan secara berkelanjutan.

pengaturan yang terlalu ketat dalam masyarakat yang komunal/ tribal/ kesukuan bisa jadi sangat baik agar tercipta harmonis, tapi dalam kondisi masyarakat yang mengarah kepada individualisme, peraturan yang terlalu ketat akan membuat masyarakat pasif dan mudah diperalat oleh tirani. contohnya adalah Timteng, kalo di Indonesia ada Aceh dan Sumbar.

Quote:

Original Posted By beenana►Judulnya aja Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual knp maksa perzinahan masuk sedangkan perzinahan sendiri kl suka sama suka dimana letak kekerasan seksualnya? Selama salah satu pihak bukan anak di bawah umur, itu kn ranah privat yg bukan urusan negara kecuali salah satu pasangan zinahnya pny suami/istri resmi yg dirugiin dari perzinahan ntu lapor baru bisa diproses
Pun begitu jg dg LGBT,
Krn 2 hal berhubungan ranah privat yg ga adaa hubungannya ma kekerasan seksual nih fraksi tega terus nolak ini RUU dibanding hal penting lainnya di dalamnya menujukkan ngokknya fraksi fekaes ini

Quote:

Original Posted By asbunasbun►bukan metodologinya gan, tp perspektif tiap ulamanya berbeda.
perspektif bergerak dari 1 titik tekstual ke titik lawanya kontekstual.
misal riba, metodologinya sama dari dulu yaitu berdasar pd akad, klu ada yg dirugikan namanya riba.
si erwandi bener jg krn teksnya bilang begitu, tp lihat konteksnya bahwa misalnya bunga bank itu dianggap sbg biaya pengelolaan yg disepakati 2 pihak maka gugurlah yg namanya riba. contoh di bank syariah. sama saja secara teks, riba jg. tp krn konteks yg berbeda keluarlah stempel halal, non riba emoticon-Ngakak

demikian jg hal yg laen. jd ruwet mmg utk 1 bahasa, kayak hisab dan rukyat emoticon-Ngakak

Quote:

Original Posted By kardus2020►@InRealLife Ane kok merasa Grand design nya seperti itu ya.. pada akhirnya mereka akan membuat pembeda dengan tradisi sekarang kemudian diberi label halal / syari'ah/ menggunakan nama arab biar terkesan halal. seperti nikah mut'ah, misyar dll secara transaksi hanya sedikit perbedaannya dengan perostitusi tapi karena pakai "akad" akhirnya mereka halalkan seperti di Puncak.

mirip banget dengan bank Konven dan Syariah, perbedaanya hanya "Akad" padahal di bank Konven juga ada "surat perjanjian"... hanya beda bahasa satu akad, satu surat perjanjian akhirnya membedakan hukum, satu halal dan satu haram emoticon-Ngakak

Quote:

Original Posted By kimberly.ela179►Kaum perempuan, ingat2lah terus usaha partai ini yang terus menerus menjegal UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)... You know what to do sewaktu pileg dan pilkada nanti.

Quote:

Original Posted By InRealLife►Makanya:
1. Pemilu mendatang, jangan pilih PKS!
2. Yang memang tidak mau pilih PKS pun jangan tidak memilih! Golput hanya akan membantu persentase suara PKS makin besar. Pilih saja partai lain, apapun, usahakan yang paling tidak mirip PKS.

Quote:

Original Posted By L0ST►tambahan ciri2 kadrun diatas :

8. wibu arab, manggil nya abi ummi dll (sekelas xx-chan, dll kalau jepang)

Diubah oleh kardus2020 10-04-2022 06:06