Catur adalah permainan strategi sekaligus prediksi. Dalam awal mula bercatur, gerakan pembuka anda akan menentukan sisa permainan, mengarahkan anda ke serangan pertama atau membantu anda mengontrol bagian tertentu papan catur.

Akan tetapi sesudah gerakan pembuka itu, yang tak kalah pentingnya adalah melakukan prediksi. Yakni memikirkan 4-5 langkah ke depan dan menggunakan setiap langkah untuk membentuk serangan yang lebih kompleks.

Aplikasi strategi dan prediksi seperti itu ternyata tak hanya berlaku di permainan catur. Ia juga berlaku dalam permainan politik. Seperti yang dipalikasikan di perpolitikan Indonesia saat ini. Terutama pasca wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi digulirkan. 

Pada tulisan penulis sebelumnya yang berjudul “Pilpres Black Pink 2024, Magnus Batu Tulis Nikahi JK dan Ceraikan Surya Paloh”, sudah dipaparkan bahwa trend perpolitikan Indonesia akan memanfaatkan permainan pikiran yang mengesankan bahwa pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang anti Islam atau Islamofobia. Hal ini diperparah dengan isu perpanjangan jabatan presiden Jokowi lewat wacana tiga periode Jokowi atau pun wacana penundaan pemilu yang dilemparkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).

Isu perpanjangan masa jabatan tersebut kemudian disambut oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PKB Cak Imin.

Lantas jadi pertanyaan banyak orang, apakah wacana perpanjangan masa jabatan presiden adalah buah keinginan dari Presiden Jokowi sendiri? Bisa jadi presiden sendiri yang menginginkan periode kekuasaannya menjadi lebih lama bukan?

Tapi sungguh aneh jika Presiden Jokowi berpikir seperti itu. Sebab, sebagai seorang presiden yang tengah menjalani periode kedua kekuasaannya, ia harus meninggalkan legacy yang baik. Ibarat sebuah pesawat, ia harus mengakhiri penerbangannya dengan mulus, alias soft landing. Maka wacana perpanjangan masa jabatan presiden hanya akan mengesankan pemerintahan Jokowi buruk dalam berdemokrasi dan beberapa pihak bahkan menuding dirinya tengah meneror konstitusi yang telah mengatur masa jabatan presiden.

Tengok saja reaksi kepuasan publik pada kinerja Pemerintahan Jokowi baru baru ini. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 13 – 20 Maret 2022 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi belakangan ini menurun.

Salah satu penyebabnya, kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani adalah wacana penundaan pemilu

Sumber : Berita Satu[SMRC: Kepuasan Publik atas Kinerja Jokowi Turun karena Wacana Penundaan Pemilu]

Sehingga bagaimana caranya, agar wacana perpanjangan pemilu atau wacana tiga periode dapat dipatahkan namun tidak memojokkan penyuara wacana tersebut karena yang menyuarakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden adalah orang di dalam lingkar presiden Jokowi sendiri? Sekaligus bagaimana agar pergerakan politik seperti ini juga dapat dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk memperkuat posisi Aliansi Batu Tulis 2024 untuk Pemilu 2024 sekaligus meredam kesan pemerintahan Anti Islam Pemerintahan Jokowi yang bakal dilayangkan lawan politiknya?

Caranya adalah dengan menguatkan gandengan pada Blok Politik JK serta mengendurkannya pada Blok Politik Surya Paloh lewat reshuffle kabinet seperti yang penulis paparkan di tulisan sebelumnya di “Pilpres Black Pink 2024, Magnus Batu Tulis Nikahi JK dan Ceraikan Surya Paloh”.

Di tulisan tersebut, penulis memprediksi bahwa demi memenangkan Pemilu 2024, pihak politik lawan dari incumbent akan memanfaatkan kesan anti Islam Pemerintahan Jokowi demi merebut suara rakyat. Oleh karena itu, diperlukan adanya perampingan lawan politik Aliansi Batu Tulis 2024. Capres Golkar dan Capres NU (PKB, PPP) harus dikandaskan agar menghasilkan 2 pasangan saja di 2024. Seandainya konstelasi ini terjadi, maka potensi lawan main Aliansi Batu Tulis 2024 hanya tersisa potensi 2 pasangan penantang, yaitu:

Pasangan Penantang Opsi 1 : Ridwan Kamil – AHY (NasDem – PKS – Demokrat – PPP)
Pasangan Penantang Opsi 2 : Anies Baswedan – AHY (NasDem – PKS – Demokrat – PPP – Golkar Faksi Jusuf Kalla – PKB).

Dalam hal ini, Aliansi Batu Tulis 2024 membutuhkan dukungan politik dari Golkar Faksi JK agar dapat mengurangi kekuatan politik lawan di Pemilu 2024 sekaligus demi menarik suara Blok Islam yang punya hubungan erat dengan JK yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI). Oleh karena itu, posisi Blok JK di kabinet harus diperkuat dengan cara mempertentangkannya dengan Blok NasDem.

Dengan kata lain, reshuffle menteri yang memiliki hubungan erat dengan NasDem serta mempertahankan dan memperkuat kursi JK di kabinet adalah kunci kemenangan Aliansi Batu Tulis di 2024.

Lantas apa tanda-tanda dari strategi mengandaskan wacana perpanjangan masa jabatan presiden maupun penguatan aliansi politik terhadap JK mulai dilaksanakan?

Mari kita tengok pada acara silaturahmi nasional Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada 29 Maret 2022 lalu. Dalam acara tersebut bergema usulan Jokowi 3 periode dari Apdesi yang ternyata juga mendapat pembinaan dari LBP.

Selain itu, Ketua Apdesi, Surtawijaya menyorot mekanisme pembayaran gaji kepala desa yang diberikan 3 bulan sekali. Terkait hal itu, Presiden Jokowi mengaku tidak mengetahuinya. "Saya terus terang enggak tau, masa gaji diberikan 3 bulan sekali. Akan segera kami usahakan dan upayakan sebulan sekali dari sebelumnya tiga bulan sekali," kata Jokowi.

Jokowi kemudian meneruskan perihal pembayaran gaji kepala desa tersebut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk ditindaklanjuti.

Sumber : Bisnis [Gaji Kepala Desa Dibayar 3 Bulan Sekali, Jokowi: Saya Enggak Tahu]

Uniknya, belakangan diketahui bahwa Apdesi tersebut merupakan Apdesi yang berbeda dengan Apdesi yang selama ini berdiri. Persoalan Apdesi KW dan dukungan tiga periode membuat Wakil Ketua Komisi II DPR dari PDIP Junimart Girsang memanggil Mendagri Tito.

Mendagri terlihat secara gamblang menyatakan tidak ada deklarasi dukung Jokowi 3 periode dalam acara Apdesi, sekaligus menegaskan Apdesi yang diakui negara adalah Apdesi yang tercatat di Kemendagri. Mendagri juga terlihat menyatakan Amandemen UUD 1945 bukan hal yang tabu namun sembari pula menegaskan tidak mendukung Amandemen UUD 1945 untuk Jokowi 3 periode. Ia pun mengatakan suara yang menyatakan Jokowi 3 periode hanyalah aspirasi semata.

Sumber : VOI [Kala PDIP Pertanyakan Dukungan 3 Periode Jokowi oleh Apdesi, Mendagri Tito 'Pasang Badan' Jelaskan Duduk Persoalan]

Dengan demikian, situasi ini perlu dibaca sebagai Mendagri yang menegaskan keabsahan Apdesi yang tercatat di Kemdagri, sekaligus menjadi penegasan bahwa Mendagri dan Apdesi tidak dukung Jokowi 3 Periode, yang otomatis juga perlu dilihat sebagai bentuk Konfrontasi Presiden yang hadirkan Mendagri sebagai antitesis terhadap gerakan Menko Kemaritiman (Blok Slipi) dan Menteri Desa (Blok NU Politik).

Presiden terlihat memainkan pintu masuk baru untuk menghantam polemik Apdesi antara Ori dengan KW, imbas Apdesi dukung Jokowi 3 periode, tanpa perlu memasuki ruang polemik, maupun menghindari ketegangan presiden dengan Blok NU (PKB, Muhaimin, Menteri Desa). Yakni dengan manuver memerintahkan Mendagri menangani kepala desa yang digaji 3 bulan sekali.

Di tempat terpisah, wacana penundaan Pemilu 2024 dikritik keras oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia yang juga merupakan saudagar Bugis Makassar seperti Jusuf Kalla (JK) menegaskan wacana penundaan pemilu 2024 bisa memicu kemarahan publik. Karena itu ia meminta Menko Marves LBP tidak meneruskan polemik penundaan pemilu maupun wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

LaNyalla juga menyoroti adanya dukungan tiga periode Jokowi dari Apdesi. Berdasarkan analisa Big Data yang dimiliki DPD, ada kecenderungan masyarakat senang dengan deklarasi Jokowi tiga periode turun dari 28% menjadi 23%.

Sementara masih berasarkan Big Data, LaNyalla menyatakan sentimen negatif publik kini mengalami peningkatana seiring dengan permasalahan ekonomi, yakni dari kenaikan harga bahan-bahan pokok. Ia pun menegaskan jika wacana tiga periode maupun penundaan pemilu ini diteruskan, hanya akan menghasilkan kemarahan rakyat.

Potensi kemarahan publik itu diprediksi akan melahirkan aksi-aksi lanjutan untuk turun ke jalan, seperti yang sudah terjadi di kalangan mahasiswa. “Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan. Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas," imbuh dia.

Sumber : Suara [Pesan LaNyalla Ke Luhut: Publik Mulai Marah, Setop Polemik Penundaan Pemilu Dan Jokowi Tiga Periode]

Langkah presiden perkuat posisi tawar Mendagri untuk menghadapi manuver Jokowi 3 periode yang digalang Menko Marves melalui Mendes, bersamaan dengan memperkuat posisi tawan Blok JK untuk menghadapi manuver penundaan Pemilu 2024 yang digalang Menko Marves melalui Ketum PKB menandakan Presiden dan Aliansi Batu Tulis 2024 tengah menciptakan rivalitas 2 poros politik raksasa : Pemilu Tetap 2024 atau amandemen UUD 1945 (Penundaan Pemilu, Jokowi 3 periode).

Konstelasi rivalitas 2 poros politik raksasa tersebut akan mendorong rangkaian aksi massa relawan dukung Jokowi 3 periode dan penundaan pemilu 2024, bertubrukan dengan rangkaian aksi massa mendukung pemilu tetap di 2024 yang sinyalnya telah dilancarkan oleh Blok Politik Pendukung Pemilu 2024, Sayap Kiri, hingga Blok Mahasiswa (seperti yang dipaparkan Ketua DPD).

Konstelasi rivalitas 2 poros politik raksasa tersebut akan menabrakkan antara Sayap Kiri (penolak pemilu ditunda) dengan Sayap Kanan (pendukung pemilu ditunda).

Lalu terkait Presiden yang mengkritik impor yang dilayangkan pada Menteri BUMN beberapa waktu lalu,  ternyata tidak menyentuh Menteri Perekonomian yang juga Ketum Golkar. Langkah presiden mengkritik keras Menteri BUMN sembari tetap mengangkat posisi Ketum Golkar dimana keduanya sedang bersaing untuk menjadi capres pasangan Muhaimin Iskandar (Golkar – PKB – PPP), menandakan posisi presiden dan Aliansi Batu Tulis 2024 adalah membelah Golkar dan PKB untuk mengandaskan potensi pasangan Airlangga / Erick – Muhaimin. Tujuannya supaya posisi tawar Blok Slipi (Golkar) dan Blok NU (PKB, PPP) kehilangan arah.

Konstelasi ini pun diperkuat dengan manuver Pra Deklarasi NasDem – Demokrat dalam memajukan potensi pasangan Ridwan / Anies – AHY (NasDem – Demokrat – PKS).

Berbagai manuver politik tersebut mendapat reaksi dari salah satu Blok NU yakni PPP.

Pada 4 April 2022 lalu, Ketua DPC PPP Bekasi, Solihin atau Gus Shol memasang spanduk ‘Anies for President 2024’. Gus Shol mengatakan ada tiga baliho yang ia buat di wilayah Kota Bekasi. Sedankan untuk spanduk, katanya, tersebar di seluruh Kota Bekasi.

"Benar itu saya yang membuat. Bagian dari aspirasi masyarakat ketika saya turun ke kiai, ke habib, ke ustaz-ustaz itu nanti bisa mengusung Anies," kata Gus Shol.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyatakan langkah yang dilakukan Gus Shol terjadi begitu saja, tanpa arahan dari DPP PPP. Menurutnya, Gus Shol memang sudah beberapa kali membuat baliho yang menampilkan wajah sekaligus mendukung Gubernur DKI Anies Baswedan menjadi capres 2024.

"Sejauh ini, DPP PPP tidak memberikan arahan kepada siapapun, semua mengalir dari bawah. Memang Ketua DPC PPP Bekasi ini sudah beberapa kali memasang baliho dengan Anies," kata Achmad pada 5 April 2022.

Ia melanjutkan situasi serupa juga terjadi di Yogyakarta dan Sumatera Barat, di mana kader PPP melakukan komunikasi politik dengan Anies. Terkait keputusan PPP apakan akan mengusung Anies di Pilpres 2024, Achmad yang akrab disapa Awiek ini mengatakan hal tersebut akan diputuskan lewat mekanisme internal di hari mendatang.

Sumber : CNN Indonesia [Billboard Anies For Presiden 2024 Terpancang di Bekasi, PPP Buka Suara]

PPP di sini terlihat memainkan persoalan spanduk Ketua DPC PPP yang mendukung Anies di 2024, yang langsung direspon oleh Ketua PPP yang menyatakan belum memutuskan posisi dukungan. Ini mengindikasikan posisi PPP tengah memberi tawaran terhadap langkah NasDem dan Demokrat yang telah melakukan manuver Pra Deklarasi.

Sebagai informasi, potensi pasangan Ridwan / Anies – AHY tidak memadai jika hanya didukung Demokrat dan PKS, sehingga kehadiran NasDem atau PPP menjadi faktor kunci membentuk lawan main Batu Tulis di 2024. Posisi NasDem yang condong mendorong Anies – AHY, berkebalikan dengan posisi PPP yang condong mendorong Ridwan – AHY (Ingat wakil Ridwan Kamil di Jabar adalah politikus PPP).

Hal ini menjadi alasan terjadinya perlombaan NasDem vs PPP berebut koalisi Demokrat dan PKS untuk membentuk penantang 2024.

Kembali ke persoalan rivalitas 2 poros politik raksasa, pada 6 April 2022, presiden melarang para menterinya berbicara tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Hal yang makin membuktikan adanya ketegangan politik tingkat tinggi antara Blok Presiden dengan Blok Wapres (Maruf Amin, Cak Imin, LBP).

Sumber : Detik [Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu-Perpanjangan Masa Jabatan!]

Sehingga kita dapat ambil kesimpulan bahwa berbagai uraian di atas menunjukkan bahwa langkah Presiden perkuat posisi tawar Blok Mendagri dan Blok JK sembari menegaskan jangan ada lagi menterinya yang berbicara tentang penundaan pemilu adalah untuk menghadapi Blok Slipi dan Blok NU Politik. Langkah Presiden tersebut kian mengarah pada mengandaskan potensi terbentuknya pasangan Airlangga / Erick – Muhaimin.

Upaya menguatkan posisi Blok JK dan mendorong Blok NasDem berada di lawan Aliansi Batu Tulis akan menyebabkan Blok NU Politik terpecah. Pecahnya Blok NU Politik penting agar permainan pikiran yang memanfaatkan kesan anti Islam Pemerintahan Jokowi tidak leluasa dijalankan.