Jakarta -

Biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mulanya bengkak atau mengalami cost overrun sampai US$ 2 miliar. Setelah menggandeng sejumlah konsultan, pembangkakan proyek ini turun menjadi US$ 1,675 miliar, dan saat ini tengah dikaji Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan cost overrun ini merupakan usulan KCIC sejak lama. Dia mengungkap, ada sejumlah faktor yang membuat nilai proyek ini bengkak.

Sebutnya, pertama, karena adanya eskalasi harga yakni perubahan harga karena faktor dalam negeri. Sementara, dalam anggaran dasar (initial budget), hal itu tidak dianggarkan.

"Eskalasi harga itu, jadi perubahan harga dikarenakan faktor kondisi di negara Indonesia. Semisal karena inflasi, perubahan UMR, di situ memang secara kontraktual, kontraktor bisa meminta adanya eskalasi harga dengan ketentuan-ketentuan dalam klausul kontrak. Lah ini di dalam initial budget itu nggak ada. Jadi kalaupun memang ini dalam di kontrak tapi di initial budget nggak ada, pasti kan harus kita adakan," katanya dalam program Ask d'Boss detikcom seperti ditulis, Senin (4/4/2022).

Kedua, pembengkakan ini juga imbas pembangunan stasiun integrasi yang menghubungkan kereta cepat Jakarta-Bandung dan LRT Jabodebe di wilayah Halim Perdanakusuma. Dia mengatakan, mulanya stasiun integrasi ini tidak ada dalam perencanaan. Dalam perjalanannya, wilayah Halim dilewati oleh jalur LRT, dan di sisi lain kereta cepat membutuhkan akses yang baik.
Baca juga:
Tonton! Bos KCIC Kawal Kereta Cepat JKT-BDG yang Bengkak & Molor

Pemerintah dan pemegang saham memutuskan pembangunan stasiun integrasi ini dan kemudian ditanggung oleh KCIC.

"Betul, butuh intermoda salah satunya ya harus ada interkoneksi antara pelayanan kereta api cepat dengan Stasiun LRT. Sehingga akhirnya pemerintah, kemudian shareholder memutuskan ya harus dibangun stasiun LRT di Stasiun Halim daripada interkoneksinya di dekat BNN. Kan agak jauh dari Stasiun Halim. Sehingga ya harus dibangun dan itu menjadi cost overrun, kalau itu kan memang harus," paparnya.

Ketiga dan yang paling banyak berkontribusi pembengkakan biaya adalah masalah lahan. Dia pun menerangkan, mengacu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, pengadaan lahan untuk pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah.

Namun, untuk proyek kereta cepat, pengadaan lahan dilakukan oleh KCIC. Memang, dia mengatakan, dalam rencana awal dilakukan oleh KCIC, tapi menurut Undang-undang seharusnya dilakukan pemerintah.

Apalagi, kata dia, setelah konsesi itu habis, aset-aset tersebut akan diserahkan pemerintah.

"Jadi kalau pengadaan lahannya oleh KCIC ibaratnya, mohon maaf, jadi kaya KCIC memberi subsidi lahan ke pemerintah, karena ujungnya di masa konsesi berakhir seluruh aset termasuk lahan itu dikembalikan kepada pemerintah. Itu kenapa kalau di jalan tol pengadaan lahan oleh pemerintah karena memang lahan itu tidak menjadi bagian dari konsesi," terangnya.


berita


makanya dulu ditentang sama Ignasius Jonan. Soalnya sudah diprediksi banyak masalah dan bakal gak laku