Jakarta - Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta menyoroti kemacetan yang terjadi di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir. Dia meyakini kemacetan yang sempat turun di Jakarta karena adanya kebijakan pembatasan saat pandemi Corona.

"Jadi kalau waktu itu Jakarta nggak macet yang kemarin-kemarin itu bukan karena keberhasilan Pemprov, karena keberhasilan COVID, baru sadar kita. Pas udah dibebaskan (pembatasan) macet kan. Berarti keberhasilan COVID ini, bukan (karena) Pemprov," kata Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas kepada wartawan, Senin (4/4/2022).

Hasbiallah meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bekerja maksimal untuk mencegah kemacetan. Anggota Komisi B DPRD DKI itu juga mengusulkan ganjil genap diterapkan pada semua ruas jalan di Jakarta.

"Dinas Perhubungan itu harus maksimal, pertama diterapin ganjil genap benar-benar diterapin, kalau perlu, ini kan ganjil genap ini hanya jalan jalan protokol aja, ada 13 kan, seharusnya keseluruhan (ruas jalan protokol) baru bisa (bebas macet)," sebut dia.

Menurutnya, penerapan ganjil genap di semua jalan Jakarta itu bisa memicu warga beralih menggunakan transportasi umum. Dia menyebut langkah ekstrem itu harus dilakukan.

"Seluruh DKI Jakarta harus (diterapkan ganjil genap), sebab kalau DKI Jakarta kalau (kebijakannya) nggak ekstrem, nggak akan berhasil, terus begini, percuma yang transportasi yang terintegrasi itu, toh nggak berjalan kok, bisa dilihat JakLingko itu, kemarin habis Rp 3,2 triliun kita subsidi loh, bukan sedikit. Nggak jalan, lihat JakLingko sepi, buang-buang duit doang, mana terintegrasi, nggak ada," katanya.

Sentil Kadishub DKI

Hasbiallah kemudian menyentil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. Dia meminta Syafrin serius menangani kemacetan Jakarta.

"Jangan sekarang sibuk menganggarin sepeda, ini-itu. Syafrin itu mesti kerja yang benar tuh Syafrin, Dishub itu, Syafrin itu aja hanya berwacana, suruh ambil tindakan tegas. Emang nyatanya berwacana, berawang-awang," kata Hasbi.

Selain itu, Hasbiallah juga menyinggung rencana tarif integrasi JakLingko untuk TransJakarta, MRT dan LTR Rp 10 ribu. Hasbiallah mengatakan usulan itu belum disetujui dewan.

"Sekarang misalnya mereka ini mengajukan persetujuan dari dewan supaya tarif transportasi berintegrasi dinaikin jadi Rp 10 ribu paling rendah, wong sekarang aja sepi, jalanan macet dia nggak bisa maksa masyarakat untuk ke situ, gimana?" sebut Hasbi.

"Kemarin RP 3,2 triliun kita kasih, sekarang ini dia mau naikin tarif terintegrasi JakLingko jadi Rp 10 ribu atau berapa, belum disetujuin, gimana cara kerjanya. Jadi mereka ini hanya bisa berwacana tapi tak bisa bekerja," imbuhnya.

Titik Rawan Macet di Jaksel-Jakbar

Polisi telah mengidentifikasi titik rawan macet di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat selama Ramadan. Karobinops Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko, mengatakan kemacetan di wilayahnya terjadi di sekitar jalan layang non tol Antasari.

"Hari ini, terpantau ada kawasan gage (ganjil genap), otomatis kawasan gage orang akan tidak sesuai jam tanggalnya, pasti dia akan beralih ambil rute lain, yang paling meriah setelah Layang Antasari. Kalau masih jam gage, relatif masih normal," ujar Joko ketika dihubungi, Senin (4/4).

Sementara di Jakarta Barat, polisi mengawasi kawasan Kebon Jeruk. Pengawasan dilakukan pada saat jam sibuk.

"Sementara normal aja karena situasi COVID juga, jam-jam keluar kantor juga biasa, di Kebon Jeruk memang sedikit padat," jelas Kasat Lantas Jakarta Barat Kompol Maulana.

"Sama depan Rumah Sakit Dharmais (Jalan Letjen S Parman)," lanjutnya.

(lir/jbr)
https://news.detik.com/berita/d-6016...t-lho?single=1