kompas.com -- Rencana pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dengan adik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Idayati, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepetingan di kemudian hari.

Diketahui, pernikahan keduanya rencanaya akan dilaksanakan pada Kamis, 26 Mei 2022 mendatang di Kota Solo, Jawa Tengah.

Baca Juga: Riset IFG Progress: Keuntungan Bisnis Asuransi Kredit Paling Rendah

Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Warjio mengatakan, konflik kepetingan itu di mana saja akan selalu ada.

Namun, sambungnya, ketika itu terjadi, maka harus diawasi oleh lembaga-lembaga kenegaraan yang terkait tugas itu.

“Jadi perlu pengawasan, karena memang kalau tidak diawasi, ya ini bisa menjadi kesempatan,” kata Warjio saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/3/2022) sore.

Selain itu, kata Warjio, tidak bisa juga dilepaskan kontrol atau pengawasan masyarakat atau lembaga lain yang terkait, agar supaya tidak terjebak pada politik kepentingan dalam konteks ikatan persaudaran itu.

“Jadi kuncinya yang pertama adalah profesionalitas institusi dan jabatan. Kemudian yang kedua tentu harus kontroling,” ungkapnya.

Saat menjalankan tugasnya, Warjio pun meminta Ketua MK harus tetap profesional agar tidak ada anggapan ikatan persaudaraan.

Warjio pun menilai, Jokowi dan Anwar Usman sudah memiliki sikap profesionalitas.

“Pak Jokowi dan Ketua MK saya kira mereka sudah terbalut dengan nilai-nilai profesionalitas institusi. Artinya, mereka harus menjalankan tugas profesionalitas itu hingga masing-masing bisa menjalankan tupoksi atau tugas seusai dengan fungsinya masing-masing dan tidak menggunakan kaidah ikatan persaudaraan. Itu yang harus jadi pegangan,” kata Dosen Fisip USU ini.

“Kuncinya ya tadi profesionalitas dan pengawasan,” lanjutnya.

Meski menikahi adik Jokowi, kata Warjio, Ketua MK tak perlu mundur dari jabatannya.

Sebab, sambungnya, dalam persatuan jabatan tidak ada peraturan seperti itu.

“Jadi saya kira tidak perlu mundur,” pungkasnya.


sumber: kompas.com