Sumber pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi sorotan setelah Softbank Group Corp memutuskan untuk batal menanamkan modalnya di proyek tersebut.

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan ekonom atau pakar menilai, mundurnya Softbank dari proyek IKN berpotensi memperbesar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sumber pendanaan APBN hanya mencapai 20 persen dari total kebutuhan pembiayaan IKN yang diproyeksi sebesar Rp 466 triliun.

Angka tersebut masih sesuai dengan perhitungan yang direncanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas.

“Kurang lebih 19-20 persen (pendanaan proyek IKN) itu nanti berasal dari APBN,” ujar dia, dalam video yang diunggah Sekretariat Presiden, dikutip Rabu (16/3/2022).

Terkait sisa kebutuhan pendanaan akan dipenuhi dengan beberapa skema seperti kerja sama pemerintah dengan badan Usaha (KPBU) dan investasi dari sektor swasta atau BUMN.

“Atau bisa juga menerbitkan obligasi publik,” katanya.

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan mega proyek itu, Jokowi meminta kepada Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono, bergerak lebih fleksibel dalam mencari pendanaan.

“Kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan skema-skema pendanaan dari berbagai skema yang ada,” ucapnya.

Softbank batal suntik dana ke proyek IKN

Sebagaimana diketahui, raksasa ventura Softbank tidak jadi menanamkan investasi di proyek IKN Nusantara.

Dengan demikian, dana investasi yang awalnya disebut-sebut mencapai 100 miliar dollar AS dari perusahaan modal ventura itu gagal diraih.

Padahal, pada 2020 CEO Softbank Masayoshi Son sempat bertemu dengan Jokowi di Jakarta membahas proyek-proyek potensial di Tanah Air, termasuk IKN. Di situlah Softbank menyatakan niatnya untuk menanam modal di RI.

“Kami tidak berinvestasi dalam proyek (IKN) ini, tetapi kami terus berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan portofolio SoftBank Vision Fund,” kata SoftBank dalam sebuah pernyataan resmi, dikutip dari Nikkei Asia, Sabtu (12/3/2022).

Merespons hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapan Son tidak lagi menjadi dewan pengarah IKN.

Sebab mundurnya Softbank membuat nama Son turut terlempar dari dewan pengarah.

"Enggak lagi (jadi dewan pengarah). (Penggantinya) lagi kita cari. Enggak (tergantung investornya) juga. Bisa iya, bisa enggak," kata Luhut.


sumber : https://money.kompas.com/read/2022/0...ngkak?page=all