Pasukan Biru di Senen Keluhkan Upahnya Belum Sesuai UMP Anies Rp 4,6 Juta

Beranda

...

Berita dan Politik
Pasukan Biru di Senen Keluhkan Upahnya Belum Sesuai UMP Anies Rp 4,6 Juta

sudarmadji-oye

09-03-2022 10:28

Pasukan Biru di Senen Keluhkan Upahnya Belum Sesuai UMP Anies Rp 4,6 Juta

Spoiler for kok bisa?:

Foto ilustrasi, tidak berhubungan langsung dengan berita: Pasukan biru. (Agung Pambudhy/detikcom)

Jakarta - Petugas Dinas Sumber Daya Air (SDA Jakarta) ini mengeluhkan upahnya yang belum naik. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dari Rp 4,4 juta pada 2021 menjadi Rp 4,6 juta pada 2022.

Perubahan UMP sendiri tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022. Kepgub itu diteken Anies pada 16 Desember 2021. Namun ternyata, pasukan biru (julukan petugas Dinas SDA Jakarta) yang merupakan golongan pegawai rekrutan Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) masih belum mendapatkan kenaikan upah sesuai UMP terbaru.

Untung Cahyono, personel pasukan biru dari Satuan Pelaksana SDA Kecamatan Senen, salah satunya. Pria 30 tahun ini sudah mengutarakan keluhannya ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta via Twitter resmi @DKIJakarta, 2 Maret 2022. detikcom Do Your Magic menemui Cahyono untuk mengetahui persoalan upah yang dia terima. Dia masih mendapat upah Rp 4,2 juta per bulan.

"Itu (keluhan di Twitter) sebenarnya keluh kesah aja Mas, karena memang gaji sebesar Rp 4,2 juta itu pas-pasan banget buat kita, belum lagi buat ngontrak, makan dan kehidupan sehari-hari," katanya saat ditemui di Kantor Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Senin (7/3/2022).

"Nah cuma dari kemarin itu kita masih menunggu konfirmasi karena kan ada pemberitaan tentang perubahan revisi upah itu dan sampai sekarang masih sama Rp 4,2 juta," sambungnya. Dia belum mendapat jawaban dari Pemprov DKI atas pertanyaan yang dia kemukakan via Twitter.

Menurutnya, upah sebesar Rp 4,2 juta sangatlah kecil dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup di Ibu Kota. "Iya sangat kecil sekali, bahkan kita kadang pas di pertengahan bulan itu udah nombok dan cari akal buat bisa hidup juga," terangnya.

Cahyono, salah satu personel pasukan biru Dinas Sumber Daya Air di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. (Marteen Ronaldo Pakpahan/detikcom)
Saat ini, Cahyono tidak mengontrak tempat tinggal. Dia tinggal di Kantor Kecamatan Senen agar dapat mengirit pengeluaran yang ada. Anak dan istrinya tinggal di Pekalongan, Jawa Tengah.

"Kalau saya sekarang tidur dan tinggalnya di kantor kecamatan, karena harga kontrakan di Jakarta itu paling kecilnya Rp 800 ribu," ujarnya.

Cahyono pun berharap agar Pemprov DKI Jakarta dapat mengubah besaran gaji para pegawai PJLP seperti dirinya. Dia berharap upahnya bisa sesuai UMP 2022, yakni Rp 4,6 juta per bulan.

"Harapannya iya kita minta agar dinaikkan gaji nya, karena jujur kita semua ini masih bingung apakah akan dinaikkan atau tidak, karena memang dari pusat juga tidak ada kejelasan juga," paparnya.

@PemdaDKIJakarta saya mau tanya kenapa gaji pjlp masih 4,2 ??
Sedangkan dari surat edaran gubernur,dari bulan Januari sudah 4,6
Mohon penjelasannya🙏
Karena kami butuh kejelasan,pekerjaan sudah kami jalankan dengan penuh tanggung jawab,trims

Ada pula Agung, salah seorang petugas Dinas SDA di Kecamatan Senen. Sebagai sesama pegawai PJLP, dia merasakan hal yang sama seperti Cahyono. Duit RP 4,2 juta per bulan di Jakarta dirasa kurang.

"Iya kalau itu sih kita memang agak keberatan sekali, karena dibilang cukup juga tidak, untuk biaya kehidupan sehari-hari saja itu pas-pasan," katanya.

Agung yang telah dua tahun bekerja di Satpel SDA Kecamatan Senen ini pun mengaku khawatir atas upah yang tak kunjung diperbarui.

"Kalau itu pintar-pintar kita aja Bang, kalau memang sekiranya cukup ya kita cukupin aja," terangnya.

Agung kini tinggal di sebuah kontrakan bersama dengan sang anak dan istri untuk berlindung dari panas dan hujan.

"Kita berharap agar bisa dinaikkan sedikit gaji kita bang, karena kan tugas kita juga berat, seharusnya ada lah penghargaan sedikit ke kita," pinta Agung.

Kata Wagub DKI, Januari lalu
6 Januari 2021, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria sempat menjelaskan perihal gaji untuk PJLP. Karena UMP DKI Jakarta 2022 naik menjadi Rp 4,6 juta, maka gaji PJLP juga perlu naik. Saat itu, muncul wacana Pemprov DKI Jakarta menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penyesuaian UMP.

"Kan Pak Gubernur mengusulkan UMP jd 5,1%, kan UMP sebelumnya bagi PJLP di bawah itu, sekarang jadi Rp 4,6 juta tentu ada selisih. Sumber selisihnya dari mana, kan anggaran sudah diketok sebelumnya. Tentu diusulkan dari BTT," kata Riza saat itu.

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria (Anggi/detikcom)
"Prinsipnya kita akan penuhi UMP yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI namun tidak akan melanggar ketentuan dan peraturan yang ada," sambung Riza.

(dnu/dnu)
https://news.detik.com/berita/d-5972239/pasukan-biru-di-senen-keluhkan-upahnya-belum-sesuai-ump-anies-rp-46-juta.

Anies Ancam Sanksi Pengusaha yang Tak Ikut Revisi UMP DKI 2022

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengancam bakal mengenakan sanksi bagi pengusaha yang tak patuh revisi upah minimum provinsi (UMP).

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211228105038-92-739467/anies-ancam-sanksi-pengusaha-yang-tak-ikut-revisi-ump-dki-2022.

mmpppfffttttt.......... emoticon-Cape d...